Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Suara Keadilan UNES Journal of Swara Justisia
Faizal Adi Surya
Universitas Muria Kudus
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH SENGKETA KEPEMILIKAN DAN BATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS Muhamad Burhanuddin; Lidya Christina Wardhani; Faizal Adi Surya
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i1.8555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan kendala serta upaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.Metode penelitian, menggunakan medote pendekatan yuridis sosiologis. Metode Penentuan sample dengan cara teknik non random sampling. Kajian dokumen dilakukan terhadap bahan hukum terdiri dari data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini adalah PTSL sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, PTSL diharapkan dapat mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Kendala dan solusi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terdiri dari hambatan internal berupa kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pengukuran,pemetaan dan administrasi, kurangnya peralatan untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang disebabkan dari luar Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terhadap hambatan tersebut adalah melakukan pencocokan data fisik dan data yuridis sesuai apa yang terjadi di lapangan, melakukan pertemuan antar instansi, mendatangkan tenaga ahli serta peralatan dari luar Kabupaten Kudus, dan berkoordinasi baik dengan pihak sapu bersih pungli untuk melakukan tindakan nyata terhadap oknum-oknum pungli. Solusi terhadap hambatan eksternal adalah dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan terhaap program PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Kudus dalam hal tatacara , syarat-syarat ataupun hal hal lain yang berkaitan dengan program PTSL.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA faizal adi surya
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i2.4914

Abstract

Abstract Sexual violence is a form of crime and a violation of human rights. Sexual violence causes psychological trauma that makes victims deeply suffer in a long term. However, the existence of news reports of sexual violence does not on the victim’s side. This article aims to find norms for legal protection in online media coverage. This argument is based on the fact that mass media coverage is not on the sexual violence victims' side.. This impartiality is indicated exposing the victim's name. Detailed news writing that makes readers visualize, and Victim Blamming occurs. Tribunnews as one of the leading online media in Indonesia is used as a research sample. The reason is that because this media often does click bait. The research method used is normative juridical. The results of the study show: First, Tribunnews coverage is not on the victim’s side. Second, protection for sexual violence victims is not found in the statutory norms. Third, protection for victims of sexual violence can be found in the Legal Products of the Press Council. Fourth, the Legal Products of the Press Council have weak applicable powers in law enforcement. Keyword : Legal Protection, Sexual Violence, Media Coverage Abstrak Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual menyebabkan trauma kejiwaan yang membuat korban tersiksa secara mendalam, berlapis, dan berjangka waktu lama. Namun, keberadaan pemberitaan kekerasan seksual tidak berpihak kepada korban. Artikel ini bertujuan mencari norma perlindungan hukum dalam pemberitaan di media online. Argumentasi ini didasari bahwa pemberitaan media massa tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Ketidakberpihakan tersebut ditandai dengan adanya penulisan nama korban. Penulisan berita yang detail sehingga membuat pembaca berimajinasi, dan Victim Blamming. Tribunnews sebagai salah satu Media Online terdepan di Indonesia dijadikan sample penelitian. Hal ini dikarenakan media tersebut sering melakukan click bait. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukan, Pertama, Pemberitaan Tribunnews tidak berpihak kepada korban. Kedua, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak ditemukan dalam norma perundang undangan, Ketiga, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa ditemukan dalam Produk Hukum Dewan Pers. Keempat, Produk Hukum Dewan Pers memliki kekuatan berlaku yang lemah dalam penegakkan hukum. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Media
PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BLT DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Widayanti Widayanti; Anggit Wicaksono; Faizal Adi Surya
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i1.8560

Abstract

Corona Virus Disease 2019 telah memberikan banyak dampak terhadap perekonomian dan sosial bagi masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Desa Garung Lor memiliki 34 RT 4 RW dan 2 Dusun dengan jumlah penduduk 8030 Jiwa. Pemerintah berupaya memberikan bantuan berupa BLT Dana Desa kepada masyarakat yang berdampak. Penggunaan dana desa telah diatur di dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat di Desa Garung Lor yang terdampak oleh pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah non-random sampling dan random sampling. Penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Aspek yuridis dalam penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 secara otomatis mempengaruhi pagu dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melalukan perubahan APBD atau terlebih dasar perubahan Perkada, Bupati/Walikota melakukan perubahan Perkada mengenai tata cara perhitungan dana desa dan rincian dana desa disetiap Desa. Pelaksanaan pendistribusian BLT DD di Desa Garung Lor terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kriteria calon penerima BLT dana desa diatur dalam Lampiran I huruf Q angka 3 Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan untuk mendata calon penerima BLT DD. Sehingga dalam pendistribusiannya tepat sasaran kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pendistribusian BLT DD dilaksanakan secara langsung di Balai Desa Garung Lor dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan.
Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi) Faizal Adi Surya; Lidya Christina Wardhani; Adissya Mega Christia; Marsatana Tartila Tristy
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.423

Abstract

Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.
Co-Authors Adissya Mega Christia Anggit Wicaksono Lidya Christina Wardhani Marsatana Tartila Tristy Muhamad Burhanuddin Widayanti Widayanti