M Taufik Akbar
Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN MODERNISASI ARSIP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA JAKARTA SELATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019) M Taufik Akbar; Nelvitia Purba; Mustamam
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berbagai modus operandi seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa dengan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk praktek tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan disebabkan dalam proses pengadaan barang dan jasa terkadang spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak yang ada.