Articles
<![CDATA[HAK WARIS SAUDARA LAKI-LAKI KETIKA BERHADAPAN DENGAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn) ]]>
<![CDATA[Mhd. Nanda Amransyah]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>;
<![CDATA[Adil Akhyar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili terhadap perkara warisan yang salah satu wewenangnya adalah mengeluarkan Penetapan Ahli Waris.Rumusan masalah dalam adalah bagaimana pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam, bagaimana dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn.Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan adalah para ahli waris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika ternyata ada ahli waris yang tidak setuju, maka bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan koreksi terhadap penetapan. Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan menjadi tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri .]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SECARA ILLEGAL (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka) ]]>
<![CDATA[Arwansyah]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindakan aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan baik medik maupun non-medik. Permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana aborsi secara illegal, bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana aborsi secara illegal berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.TKA, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi secara illegal berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/ 2018/PN.Tka. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi illegal adalah KUHP berlaku sebagai lex generale melalui ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai lex special. Perbuatan terdakwa diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan Pasal 348 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi illegal berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000.,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi illegal berdasarkan putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Hamidi Ishaq]]>;
<![CDATA[Nelvitia Purba]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aktifitas penyalahgunaan narkotika dan prekursor telah begitu luas di masyarakat. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dengan mengundangkan peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan Narkoba serta membentuk lembaga non struktural yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi badan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika,untuk mengetahui peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkotika Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normative (legal research) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana narkotika adalah pengerahan dan rekrutmen personil BNN yang dianggap kurang baik sehingga penanganan kasus yang jangkauannya internasional kurang maksimal.]]>
<![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Rahmadi Siregar]]>;
<![CDATA[Didik Miroharjo]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Oknum Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum demi keuntungan bisnis narkotika. Permasalahan adalah bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polrestabes Medan, bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan menghubungkan denganberbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah faktor mental, ekonomi, faktor lingkungan. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan peredaran narkotika sebab dengan melakukan peredaran narkotika hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peran Daerah Sumatera Utara adalah melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota Polrestabes Medan yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Daerah Sumatera Utara adalah melakukan upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya preemtif, preventif Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN MODERNISASI ARSIP SEKOLAH MENENGAH PERTAMA JAKARTA SELATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3676 K/Pid.Sus/2019) ]]>
<![CDATA[M Taufik Akbar]]>;
<![CDATA[Nelvitia Purba]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berbagai modus operandi seperti membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa dengan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk praktek tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan disebabkan dalam proses pengadaan barang dan jasa terkadang spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak yang ada.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Miyas]]>;
<![CDATA[Marzuki]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.61 KB)
<![CDATA[Tindak pidana terorisme tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi juga melibatkan oknum TNI seperti kasus menjual amunisi kepada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana, bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan terorisme,bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakaukan tindak pidana terorisme.Hasil penelitian yaitu hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakaukan tindak pidana terorisme yaitu kepolisian selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP BANDAR NARKOTIKA YANG MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING) DALAM PEREDARAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020) ]]>
<![CDATA[Masjidil]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>;
<![CDATA[Nelvitia Purba]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana permufakatan jahat (samenspanning) dalam peredaran narkotika, bagaimana pertanggungjawaban pidana bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (samenspanning) dalam peredaran narkotika,bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (samenspanning) dalam peredaran narkotika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (samenspanning) dalam peredaran narkotika adalah hukuman mati karena terdakwa yang bersifat dominan dan dapat dikategorikan termaksud pelaku utama dan ditambah dengan jumlah barang bukti sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (samenspanning) dalam peredaran narkotika karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, Indonesia sedang dalam situasi darurat narkotika yang dapat membahayakan generasi bangsa, Jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang sangat besar, Terdakwa sudah masuk dalam jaringan peredaran narkotika internasional/ antar negara serta terdakwa memiliki peran yang dominan dalam membawa sabu tersebutdari Malaysia ke Indonesia]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis) ]]>
<![CDATA[Ahmad Bani Sadar]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>;
<![CDATA[Adil Akhyar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/metadata.v5i1.317
<![CDATA[Tindak pidana prostitusi mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi internet dalam bentuk prostitusi online. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi paying hukum penanggulangan prostitusi online. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi online, bagaimana kebijakan hukum pidana penegakan hukum terhadap prostitusi online, bagaimana analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ahmad Junaedy Tarigan]]>;
<![CDATA[Adil Akhyar]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/metadata.v5i1.318
<![CDATA[Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan lex specialis (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ]]>
<![CDATA[Fahrul Rozi Nasution]]>;
<![CDATA[Mustamam]]>;
<![CDATA[Mukidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM YPITI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47652/metadata.v5i1.325
<![CDATA[Sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, bagaimana hambatan penyidik menerapkan prinsip restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan pidana persetubuhan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan KUHP. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal yang dilakukan oleh anak mendapatkan hambatan dalam penerapannya sepertimasih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice.]]>
