Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Conference on Research and Community Services Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal of Social Sciences and Humanities
Ahmad Sholikhin Ruslie
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
BPHTB TERHADAP REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA GALENGDOWO DAN DESA SAMBIREJO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG Ahmad Sholikhin Ruslie
Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 4, No 1 (2022): Fourth Prosiding Conference on Research and Community Services
Publisher : STKIP PGRI Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan sumber kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Terkait dengan tanah UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) telah mengatur dengan pengaturan yang imperatif. Redistribusi tanah objek Landreform pada dasarnya adalah menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan Redistribusi tanah objek Landreform, merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. Terdapat dua desa, yang mendapatkan program ini, yaitu Desa Galengdowo dan Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Untuk Desa Galengdowo  terdiri dari 500 bidang terbagi menjadi 307 KK. Sedangkan Desa Sambirejo, terdiri dari 150 bidang terbagi menjadi 121 KK. Jenis penelitian ini adalah Yuridis normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep-kosep hukum. Tujuan penelitian ini guna memberikan gambaran tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupten Jombang terhadap keinginan untuk dilakukannya pembebasan BPHTB kepada warga yang mendapatkan redistribusi tanah objek Landreform TA 2021.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN SEBAGAI KORBAN HUMAN TRAFFICKING Difa Agustiani; Ahmad Sholikhin Ruslie
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i1.619

Abstract

Perdagangan Manusia atau Human Trafficking merupakan pelanggaran martabat manusia sehingga bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia Perbudakan yang meluas di masyarakat berkedok mengarahkan pekerjaan ini dengan menjanjikan kehidupan yang layak, gaji yang tinggi, dan lain-lain. Faktor pemicunya adalah kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, minimnya pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Seperti kasus Human Trafficking terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kejahatan terkait Human Trafficking tidak bisa diabaikan begitu saja karena menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Hal ini tidak lepas dari dampak yang ditimbulkannya, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikis. Menghadapi dampak-dampak tersebut para korban Human Trafficking harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Oleh sebab itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan sanksi serta perlindungan bagi para korban Human Trafficking, khususnya kelompok yang dianggap memiliki risiko tinggi. Oleh karenanya, tujuan penulisan ini ialah untuk membahas lebih detail mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran korban Human Trafficking. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, mengkaji permasalahan yang timbul dari kajian dokumen hukum seperti buku dan artikel tentang Human Trafficking, sebagai acuan bahan pokok dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dan hak-hak restitusi yang melekat pada mereka Meski demikian, korban human trafficking tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum dan apa yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa problematika dalam pemberian restitusi.
PERAN PENYIDIK DALAM TEKNIK UNDER COVER BUYING GUNA MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA Dennysa Wahyu Ramadhan; Ahmad Sholikhin Ruslie
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i9.1161

Abstract

Judul skripsi ini ialah “Peran Penyidik Dalam Teknik Under Cover Buying Guna Memberantas Peredaran Narkoba”. Kejahatan Narkotika ialah suatu bentuk kejahatan yang timbul melalui zat-zat yang berbahaya sehingga jika di konsumsi oleh masyarakat dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi sistem kekebalan tubuh seseorang. Peran Penyidik merupakan suatu peranan penting dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia ini penyidik dalam kasus narkoba ini umumnya ada 2 khusus untuk teknik under cover buying (terselubung) dimana satu dari pihak kepolisian dan satu lagi dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Teknik Under Cover Buying ialah teknik khusus dalam kasus narkoba di Indonesia dimana teknik ini menggunakan peranan penyidik dalam pembelian narkoba terselubung. Penyidik dalam teknik ini juga memiliki banyak resiko yang dihadapi seperti nyawa, resiko untuk terkena narkoba dalam menjalankan tugas pembelian barang narkoba secara terselubung. Memberantas narkoba ialah suatu proses hukum yang bertujuan mengurangi adanya peredaran obat-obatan terlarang narkoba di Indonesia supaya penyebarannya tidak makin luas lagi.
PENGATURAN PENGGUNAAN TES DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI HUKUM PIDANA Leni Ratnawati; Ahmad Sholikhin Ruslie
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i1.1675

Abstract

Alat bukti baik pada KUHAP maupun Perundang-Undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara, untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran literatur peraturan perundang-undangan dan menggunakan studi kepustakaan Alat bukti tes DNA Forensik dalam penyelesaian suatu kejahatan bukan sebagai alat bukti primer, tetapi sebagai alat bukti sekunder yang berfungsi menguatkan. Alat bukti DNA Forensik belum diatur secara khusus didalam perundang-undangan di Indonesia. Namun dapat digunakan hakim dalam persidangan demi mencari kebenaran materill, di Indonesaia sudah ada kasus yang menggunakan alat bukti DNA yang sesuai dengan tujuan hukum acara pidana Kedudukan hasil tes DNA dalam dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia yaitu berdasarkan pasal 184 KUHAP dapat perpesan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Hasil pemeriksaan DNA sebagai alat bukti dalam pengungkapan kasus-kasus pidana dapat digunakan pada tingkat penyidikan yang diserta dengan sumpah kemudia dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli.
TINDAK PIDANA PENIPUAN GIRO KOSONG DAPAT DI TERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE Hana Setiawati; Ahmad Sholikhin Ruslie
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4058

Abstract

Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan, pemulihan kerugian, dan tanggung jawab bersama. Dalam kasus Pidana Penipuan Pemilik Giro Kosong, penerapan keadilan restoratif adalah suatu metode yang memfasilitasi kesepakatan dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang. Kontrastnya, pendekatan hukum konvensional cenderung memusatkan pada penuntutan pidana dan pemberian sanksi hukum, yang mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi dampak sosial dan pemulihan yang dibutuhkan. Dalam konteks giro kosong, pendekatan keadilan restoratif dapat dianggap sebagai model yang inovatif dan bermanfaat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi restoratif dapat melibatkan mediasi antara korban giro kosong dan penulis, dengan penekanan pada pemahaman, penyesalan, dan restitusi. Pihak-pihak yang terkena dampak secara luas mungkin juga terlibat, seperti masyarakat yang menderita giro kosong. Dengan menggunakan hukuman untuk mencapai keadilan, strategi ini juga menciptakan peluang untuk penyembuhan dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, menangani giro kosong, membangun kembali kepercayaan masyarakat, dan membina kesejahteraan bersama semuanya dapat dicapai dengan bantuan keadilan restoratif. Namun, penting untuk mempertimbangkan kesulitan dan kendala yang terlibat dalam menerapkan strategi restoratif ini. Sistem peradilan yang lebih komprehensif dan tahan lama dapat dicapai di masyarakat dengan memasukkan aspek-aspek keadilan restoratif ke dalam pengelolaan giro kosong.
PENEGAKAN HUKUM “PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN BOJONEGORO” Bahtiar Kurnia Saputra; Ahmad Sholikhin Ruslie
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.17564

Abstract

Mekanisme usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni pertama, harus memiliki izin usaha pertambangan, yang mana izin tersebut terbagi menjadi dua, yang pertama adalah izin usaha eksplorasi, dan yang kedua izin pertambangan operasi produksi. Kabupaten. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro adalah mineral bukan logam dan batuan. Hal ini menarik minat para pelaku usaha dan masyarakat sekitar Bojonegoro maupun luar Bojonegoro untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang karena sangat sangat menguntungkan. Berdasarkan kasus tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakekat perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro dan untuk mengetahui penegakan hukum pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara illegal masih belum terlaksana secara maksimal. Karena upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menertibkan pertambangan secara illegal di Kabupaten Bojonegoro sejauh ini hanya dilakukan sosialisasi saja tanpa adanya tindakan yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun pihak yang berwenang. Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan, Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wilayah Pertambangan
The Application Of The Principle Of Bank Secrecy In The Process Of Eradicating Money Laundering Criminal Offences Based On Aspects Of Legal Certainty Rahman Maulana, Dyo; Ahmad Sholikhin Ruslie
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 2 (2024): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v2i2.1335

Abstract

Bank secrecy is the core of a banking system policy and is based on the "prevalence" of general banking practices. The problem in the prevention of money laundering is basically still a challenge and will be difficult in the handling process, it is because the Law on Money Laundering has not been maximally able to take legal action, not to mention the existence of strict bank secrecy principle rules in the relevant country. This research aims to examine the application of the principle of bank secrecy in the process of eradicating the criminal offence of money laundering in the aspect of legal certainty. The research method used in this research is normative juridical with the approach used Legislation approach and conceptual approach. The conclusion of this research is that bank secrecy is no longer the main reason for banks to refuse or delay providing information requested by law enforcement officials. The bank must comply with the procedures and mechanisms that have been established by law in order to avoid abuse of the principle of confidentiality for improper purposes. In the process of implementing money laundering criminal offences, it is necessary to run in a balanced, fast, and precise manner with effective law enforcement efforts. In addition, a structured and confidential information exchange mechanism between banks and law enforcement is important to strengthen the investigation and investigation process.
Co-Authors Bahtiar Kurnia Saputra Dennysa Wahyu Ramadhan Difa Agustiani Hana Setiawati Leni Ratnawati Rahman Maulana, Dyo