Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika
Agus Marsinta
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 97/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST) Agus Marsinta; Agnes Harvelian
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7792

Abstract

Recently, corruption has been increasingly discussed, both in print and electronic media, as well as in seminars, workshops, discussions, and so on. Corruption has become a serious problem for the Indonesian people, because corruption in Indonesia occurs systemically, massively and structured so that it is not only detrimental to the state's financial condition, but also violates the social and economic rights of the community at large. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or applicable laws and regulations. The results of the study indicate that the provisions regarding criminal acts of corruption in Indonesia are regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In the consideration of the Panel of Judges, that in the public's view - the Defendant's actions were a disgraceful act, and during the examination process at the trial the Tribunal did not obtain justifying facts which could erase the unlawful nature of the Defendant's actions, nor the facts of forgiving reasons which could erase the guilt of the Defendant. Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT Agus Marsinta; Agnes Harvelian
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8073

Abstract

Akhir-akhir ini korupsi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak maupun elektronik, maupun dalam seminar, workshop, diskusi, dan lain sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga tidak hanya merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku korupsi? Dan apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa menurut pandangan masyarakat - perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta-fakta yang membenarkan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum Terdakwa, maupun fakta-fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Tergugat. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Co-Authors Agnes Harvelian