Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika FOCUS: Journal of Social Studies Humaniorum Journal
Agnes Harvelian
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 97/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST) Agus Marsinta; Agnes Harvelian
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7792

Abstract

Recently, corruption has been increasingly discussed, both in print and electronic media, as well as in seminars, workshops, discussions, and so on. Corruption has become a serious problem for the Indonesian people, because corruption in Indonesia occurs systemically, massively and structured so that it is not only detrimental to the state's financial condition, but also violates the social and economic rights of the community at large. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or applicable laws and regulations. The results of the study indicate that the provisions regarding criminal acts of corruption in Indonesia are regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In the consideration of the Panel of Judges, that in the public's view - the Defendant's actions were a disgraceful act, and during the examination process at the trial the Tribunal did not obtain justifying facts which could erase the unlawful nature of the Defendant's actions, nor the facts of forgiving reasons which could erase the guilt of the Defendant. Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT Agus Marsinta; Agnes Harvelian
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8073

Abstract

Akhir-akhir ini korupsi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak maupun elektronik, maupun dalam seminar, workshop, diskusi, dan lain sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga tidak hanya merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku korupsi? Dan apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa menurut pandangan masyarakat - perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta-fakta yang membenarkan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum Terdakwa, maupun fakta-fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Tergugat. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Rahmat Dwi Putranto; Agnes Harvelian
FOCUS Vol 4 No 1 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i1.1153

Abstract

Pada awalnya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk umum. Dengan adanya aplikasi dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi di internet. Setelah dibukanya internet untuk kepentingan umum, semakin banyak aplikasi bisnis bermunculan di internet. Pengguna sistem elektronik atau disebut juga dengan konsumen dapat dengan cepat mengetahui perkembangan informasi di berbagai belahan dunia. Dengan hanya mengandalkan mesin pencari seperti Google dan Yahoo, pengguna sistem elektronik di seluruh dunia memiliki akses internet yang mudah ke berbagai macam informasi. Dibandingkan dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran (desentralisasi), pengetahuan (knowledge) informasi dan data secara ekstrim. Internet juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Internet merupakan sarana termudah untuk memenuhi kebutuhan pencarian informasi yang diinginkan konsumen.
Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Menangani Kebakaran Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Agnes Harvelian; Muhammad Ashraf; Tantri Kartika
HUMANIORUM Vol 1 No 4 (2023): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v1i4.28

Abstract

The importance of maintaining environmental balance and dealing with complex issues such as forest fires in Indonesia requires attention to the relevant legal aspects. The concept of the environment involves the human area and the accumulation of its activities, with forests playing a central role in maintaining ecosystems and providing benefits for society. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is a strong legal basis for dealing with this problem. This research method applies a normative approach and literature study to analyze legal aspects related to forest fires. Within this framework, the statutory approach is used to collect all laws and regulations that are relevant to the legal issues being studied, especially in the context of enforcing criminal law against forest fires as an environmental crime. The results reveal the importance of effective law enforcement in the environmental context, which is regulated by Article 98 of Law Number 32 of 2009. This article outlines criminal sanctions for those who violate air, water, or environmental damage criteria.
Co-Authors Agus Marsinta Muhammad Ashraf Rahmat Dwi Putranto Tantri Kartika