Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DIALEKTIKA IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERADASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS Muhammad Yalis Shokhib
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4279

Abstract

Ihdad adalah kewajiban bagi perempuan yang  dilakukan karena suaminya meninggal, dalam kajian fikih, sebagaimana iddah, kewajiban atas ihdad harus dilakukan seorang perempuan sebagai bentuk ketaatan terhadap agama. Berbeda dengan ketentuan tersebut, para ulama di Indonesia melalui ijtihadnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan kewajiban ihdad tidak hanya bagi perempuan namun juga bagi laki-laki. Kejanggalan tersebut yang melatar belakangi penulis melakukan pengkajian secara mendalam mengenai ihdad yang diistilahkan dalam KHI dengan masa berkabung. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode kulaitatif dengan pendekatan yuridis untuk melakukan pengkajian dalam pasal-pasal yang tertuang dalam KHI. Melalui pengkajian ini, penulis menemukan  dua hasil, yang pertama, dalam KHI asas proporsionalitas memperkuat nilai keadilan yang tertuang dalam KHI. Perempuan mendapat ketimpangan setelah suaminya  meninggal, dalam satu sisi perempuan yang suaminya telah meninggal akan menjadi single parent yang harus melaksanakan amanah agama untuk melakukan ihdad, namun dalam sisi yang lain perempuan tersebut harus melakukan pemenuhan nafkah keluarga, keadaan paradoks yang keduanya sulit terhindarkan. Kedua, bahwa Kompilasi hukum Islam yang pembentukannya berdasar atas kitab-kitab Fikih Madzhab Syafi’I , namun oleh para penyusunnya KHI dikemas sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia.
Sanksi Penyalahgunaan Hak Cipta Kitab Kuning: Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam: Penelitian Tasi’ Nugroho Mauloyo; M. Ilham Fajry Akbar; M. Yalis Shokhib
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.364

Abstract

Kitab kuning sebagai warisan intelektual Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan pesantren di Indonesia, namun fenomena penyalahgunaan hak cipta terhadapnya semakin marak seiring perkembangan teknologi reproduksi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji sanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam secara komparatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan hak cipta kitab kuning diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp4 miliar untuk kasus pembajakan. Sementara itu, hukum Islam memandang penyalahgunaan hak cipta sebagai perbuatan haram berdasarkan prinsip larangan mengambil hak orang lain, konsep mashlahah, dan maqashid al-syariah, dengan sanksi berupa ta'zir yang fleksibel sesuai kebijaksanaan hakim. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa hak cipta termasuk huquq maliyyah yang wajib dilindungi. Perbandingan kedua sistem menunjukkan titik temu dalam mengakui bahwa pelanggaran hak cipta layak disanksi, namun berbeda dalam filosofi, dasar normatif, dan mekanisme penegakan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan hukum positif dengan nilai-nilai Islam, serta pengembangan model akses terjangkau seperti wakaf intelektual.