Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Efektivitas Program Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Angka Nikah Sirri Tahun 2017-2019 (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungadem Bojonegoro) M. Ilham Fajry Akbar; Zayad Abd. Rahman; Niwari
MAHAKIM Journal of Islamic Family Law Vol 6 No 2 (2022): July 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.359 KB) | DOI: 10.30762/mahakim.v6i2.151

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family (household) based on God Almighty. Marriage is a legal action, so things or actions that arise as a result of marriage are legal actions that get legal protection. If the marriage is not legally registered, then matters relating to the consequences of marriage cannot be legally resolved. The researcher describes the program from the KUA Kedungadem District in reducing the number of unregistered marriages. File collection methods used are in-depth interviews and documentation techniques. Based on the results of research related to the effectiveness of the Kedungadem Religious Affairs Office program in reducing the number of unregistered marriages in 2017 in terms of time and material, the implementation tends to be effective and successful in reducing the number of unregistered marriages that do not exceed 5 or 0% of unregistered married couples, then in 2018 the time and the implementation was effective and 3 couples did unregistered marriages, so it did not exceed the program target, and then in 2019, this increased to 8 couples who did unregistered marriages so that the program was not successful in reducing the number of unregistered marriages. The program is running and less effective as well as increasing the number of couples who marry sirri. Marriages that meet the requirements and pillars according to religion without being registered at the Office of Religious Affairs are legal enough, but based on regulations in the Indonesian state, marriage is still enforced and is registered in the form of a marriage certificate so that it has legal force. Keywords: The program from Kantor Urusan Agama, Research related to the effectiveness, Reducing the number of unregistered.
Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Penggunaan Layanan Electronic Banking (E-Banking)  (Studi di Kantor Cabang Pembantu Bank Negara Indonesia, Kertosono, Nganjuk) Mochammad Alfin Ramdhan; M. Ilham Fajry Akbar
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 Juni 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i02.2085

Abstract

This study discusses the legal protection of customers related to bank services in electronic banking services. The problem or problem formulation of this research is how is the legal protection of customers related to the use of electronic banking services (E-Banking) and what is the form of legal protection provided by Bank Negara Indonesia, Kertosono, Nganjuk to customers in the event of a loss in electronic banking transactions (E-Banking). This research method is empirical, namely sociological legal research and can also be called field research, and is strengthened by normative methods. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal data sources. And using the techniques of collecting legal materials by interview and observation and literature study. The results show that the legal protection of customers using electronic banking services has not been regulated in any regulations even though the bank itself already has a banking law, but in this case the customer is a consumer, which means that the customer's rights are automatically protected by Law No.8 of 1999 concerning consumer and bank protection in providing legal protection to customers of electronic banking services if they experience a loss, refer to the Financial Services Authority Circular Lette No. 2/SEOJK.07/2014.
Istinbath Hukum Islam dengan Konsep Nasikh dan Mansukh: Masa Iddah Perempuan Sebab Suami Meninggal Ahmad Ashimulloh; M. Ilham Fajry Akbar
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas konsep nasikh dan mansukh dalam hukum Islam, khususnya terkait masa iddah perempuan yang ditinggal suami karena kematian. Fokus utama adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip nasakh berperan dalam menentukan ketentuan masa iddah dan relevansinya dalam konteks hukum yang berkembang. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, mengumpulkan data dari berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa iddah, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, memiliki berbagai jenis berdasarkan situasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perubahan hukum yang terjadi akibat nasakh, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum Islam, khususnya mengenai praktik masa iddah dan penerapan nasakh dalam konteks yang relevan.
Transformasi Strategi Penyuluhan Agama Islam oleh KUA Mojo dalam Penguatan Literasi Hukum Keluarga Islam Lintas Usia di Desa Blimbing M. Ilham Fajry Akbar
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi strategi penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mojo dalam memperkuat literasi hukum keluarga Islam lintas usia di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Permasalahan penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu bentuk transformasi strategi penyuluhan agama Islam dan implikasinya terhadap peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum keluarga Islam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi strategi penyuluhan dari pendekatan normatif menuju pendekatan kontekstual, dialogis, dan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum keluarga Islam. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman normatif masyarakat mengenai hukum keluarga Islam, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum lintas usia yang tercermin dalam sikap kehati-hatian dalam berkeluarga, kecenderungan menyelesaikan konflik secara musyawarah, serta meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam keluarga. Dengan demikian, penyuluhan agama Islam berperan strategis dalam membentuk budaya hukum keluarga Islam dan memperkuat ketahanan keluarga di tingkat lokal.
Sanksi Penyalahgunaan Hak Cipta Kitab Kuning: Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam: Penelitian Tasi’ Nugroho Mauloyo; M. Ilham Fajry Akbar; M. Yalis Shokhib
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.364

Abstract

Kitab kuning sebagai warisan intelektual Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan pesantren di Indonesia, namun fenomena penyalahgunaan hak cipta terhadapnya semakin marak seiring perkembangan teknologi reproduksi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji sanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam secara komparatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan hak cipta kitab kuning diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp4 miliar untuk kasus pembajakan. Sementara itu, hukum Islam memandang penyalahgunaan hak cipta sebagai perbuatan haram berdasarkan prinsip larangan mengambil hak orang lain, konsep mashlahah, dan maqashid al-syariah, dengan sanksi berupa ta'zir yang fleksibel sesuai kebijaksanaan hakim. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa hak cipta termasuk huquq maliyyah yang wajib dilindungi. Perbandingan kedua sistem menunjukkan titik temu dalam mengakui bahwa pelanggaran hak cipta layak disanksi, namun berbeda dalam filosofi, dasar normatif, dan mekanisme penegakan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan hukum positif dengan nilai-nilai Islam, serta pengembangan model akses terjangkau seperti wakaf intelektual.