Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sinergi International Journal of Law
Amalul Arifin Slamet
Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang
Humanities Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Problems Of The Maximum Limits Of Land Tenure In Indonesia Amalul Arifin Slamet
JHR (Jurnal Hukum Replik) Vol 10, No 2 (2022): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v10i2.6894

Abstract

This article aims to examine the rules relating to the maximum limit of land tenure in Indonesia. In line with this, normative legal research was carried out on this issue. To find a bright spot, the legislation and expert perspectives are examined. So that it can be concluded that although there are rules that regulate the maximum limit of control of agricultural land, its implementation is still not optimal and cannot be carried out properly. Agricultural lands are currently not divided equitably, only piling up in certain communities who have access that allows them to own land with an area that exceeds the limit. And for building land, there are still no rules that clearly regulate the maximum limit except for residential land.Keywords: Maximum Limit, Land Tenure, Problems, 
PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA (TAWURAN) DI WILAYAH HUKUM KOTA SERANG Suci Kusumawardhani; Amalul Arifin Slamet; Arafatus Syahidah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37114

Abstract

Permasalahan kenakalan remaja memang sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini kenakalan remaja sudah sangat meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Remaja adalah generasi penerus bangsa. Remaja sedang dalam proses peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja juga merupakan tahapan dalam mencari jati diri dan berusaha melakukan hal-hal yang terkadang belum diketahui secara pasti apakah baik atau buruk sehingga bisa saja melakukan kesalahan. Remaja yang melakukan kenakalan dapat terjadi karena pengendalian diri yang masih lemah, karena remaja belum dapat membedakan perilaku yang dapat diterima masyarakat atau tidak dapat diterima masyarakat. Penyebab remaja melakukan kesalahan bisa berasal dari faktor eksternal yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan pengawasan keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak, oleh karena itu, bisa saja seorang anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarganya. Bentuk kenakalan remaja antara lain penyalahgunaan narkotika, seks bebas, dan tawuran. Oleh karena itu, seluruh elemen sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bersinergi dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman, nyaman dan kondusif. Maraknya kasus kenakalan remaja di masyarakat, baik di tingkat SMP, SMA/SMK maupun perguruan tinggi, merupakan tugas kita bersama untuk memberantas kejahatan tersebut. Secara keseluruhan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu pertama, untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja (tawuran) di wilayah hukum Kota Serang; Kedua, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam menangani kenakalan remaja (tawuran) di wilayah hukum kota Serang, serta mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Penulis menggunakan metode normatif empiris, dengan sifat penelitian yuridis empiris, yaitu melalui pendekatan dengan melihat bagaimana hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang diterapkan di dalam masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan wawancara serta observasi. Penelitian ini ditargetkan untuk dipublikasikan pada jurnal SINTA antara 2, 3 dan 4 secara nasional dengan usulan pencapaian indikator TKT menjadi 2.
Perlindungan Hukum Bagi Debitur dan Kreditur atas Jaminan Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia amelia, Risky; Slamet, Amalul Arifin
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 1 (2022): November 2022
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.569 KB)

Abstract

Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Kreditur atas jaminan kendaraan bermotor menurut undang undang no 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang merupakan hal yang sering terlewatkan oleh Masyarakat, dengan adanya Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak terlepas dari peran mahasiswa dan Dosen dalam bentuk kegatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam program pemberdayaan masyarakat itulah masyarakat, dosen dan Mahasiswa dapat meningkatkan kolaborasi serta solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan Hukum. Masyarakat awam seringkali melakukan pinjaman berupa agunan kendaraan bermotor, atau pun melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem cicil. Seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan tidak dapatnya memenuhi kontrak yang seharusnya. Disaat hal terjadi wanprestasi, pihak liesing sering kali bertindak sewenang wenang mengambil jaminan kendaraan tersebut dengan menggunakan pihak ketiga. Metodologi Penelitian ini menggunakan Normatif Yuridis
Families of Victims Often Reject Forensic Autopsies in Cases of Unnatural Death Slamet, Amalul Arifin; Sambas, Nandang; Mahmud, Ade
Sinergi International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v2i2.161

Abstract

Forensic autopsies are integral to determining the exact cause of someone's death. In Indonesian criminal law, specifically Articles 222 of the Criminal Code and Articles 133-134 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), provisions regarding forensic autopsies are outlined. However, there are challenges in implementing the requirement to notify the victim's family about the autopsy, which can hinder the enforcement of law in cases of unnatural deaths. It's crucial to note that only through forensic autopsies can material truths be scientifically revealed, from the initiation of investigations to the presentation of evidence in court. Legal cases and final court decisions underscore the importance of forensic autopsies in proving cases categorized as material criminal offenses. Therefore, in cases of unnatural deaths, the execution of forensic autopsies should not necessarily depend on the victim's family consent to ensure fair legal certainty for all parties involved - the victim, perpetrator, and society. This study aims to understand the role of forensic autopsies in unnatural deaths and examine cases where the victim's family rejects the autopsy based on Article 222 of the Criminal Code in conjunction with Articles 133-134 of the Criminal Procedure Code. The research methodology combines normative and empirical approaches to analyze applicable legal norms and their application in events to achieve predefined objectives. Findings indicate that the refusal of the victim's family to consent to a forensic autopsy in unnatural deaths significantly impacts court decisions, potentially obstructing law enforcement agencies in resolving cases. Even if the family objects, law enforcement agencies must continue their duties, as forensic autopsies are vital for court evidence, typically presented as a report issued by forensic experts or doctors under police instruction. During trials, victims can still attain legal certainty and justice. Forensic autopsies should align with existing laws. It is hoped that from this research the implementation of forensic autopsies can proceed as regulated in criminal laws and regulations.
A Critical Examination of the Electronic Evidence Mechanism in Indonesian Procedural Law Slamet, Amalul Arifin
Jurnal Hukum Replik Vol 13, No 1 (2025): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v13i1.14827

Abstract

The digital era has profoundly transformed the Indonesian judicial system, particularly in the realm of evidentiary law. The emergence of electronic evidence such as digital documents, online communications, and electronic transactions has enriched the evidentiary framework while simultaneously presenting significant challenges concerning authenticity, integrity, and admissibility. Although the Electronic Information and Transactions Law formally recognizes electronic evidence, inconsistencies arise due to its disharmony with procedural codes such as the Criminal Procedure Code, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), and Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), which remain oriented toward conventional forms of proof. This normative-comparative legal study employs statute, case, and comparative approaches, analyzing Indonesian regulations, judicial decisions, and international standards including the UNCITRAL Model Law, the EU e-Evidence Regulation, and practices in the United States and Singapore. The findings reveal that Indonesia’s regulatory framework remains fragmented, lacking uniform technical standards, forensic capacity, and judicial readiness to effectively assess electronic evidence. Comparative analysis demonstrates that advanced jurisdictions have developed integrated mechanisms such as electronic discovery (U.S.), technology courts (Singapore), and trust service regulations (EU), which ensure greater certainty and reliability. The study argues for comprehensive reform through harmonization of procedural laws, establishment of clear forensic and authentication standards, enhancement of judicial and law enforcement capacity, and adoption of best practices in line with global developments. Strengthening the electronic evidence mechanism is crucial to safeguard legal certainty, fairness, and due process in Indonesia’s judicial system.Keywords: Electronic Evidence, Indonesian Procedural Law, Digital Forensics, Fair Trial, Legal Reform
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TERHADAP IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING DALAM PERSPEKTIF ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES Amalul Arifin Slamet; Muhammad Bintang Firdausa
Tensile : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Teknik Mesin ,Universitas Pamulang Serang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/tensile.v3i1.43145

Abstract

Pekerja adalah mereka yang mampu dan siap melaksanakan suatu tugas. ada banyak cara untuk memandang pekerja asing, dengan menilai seberapa besar manfaat yang akan diperoleh daerah dari pungutan yang dikenakan, kerangka hukum dan izin yang diperlukan untuk mengenakan pungutan tersebut. Warga negara asing mempunyai kemampuan bekerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memproduksi produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai tenaga kerja asing. Saat kita memasuki era baru liberalisasi pasar tenaga kerja dan perdagangan bebas, permintaan dan penawaran di antara anggota Organisasi Perdagangan Dunia kemungkinan akan mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja. Indonesia perlu menyediakan peluang kerja bagi pekerja internasional yang terampil agar mereka dapat bekerja dalam bahasa Indonesia. Ketika kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang memadai. Selain itu, ASEAN menyelenggarakan kualifikasi profesional untuk memfasilitasi mobilitas profesional di seluruh kawasan dan mendorong arus bebas dalam industri jasa. Transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata adalah empat sektor jasa utama yang kebijakannya telah ditetapkan oleh ASEAN untuk mencapai tujuan ini, termasuk penghapusan semua hambatan perdagangan. Empat industri prioritas ASEAN telah berhasil menghilangkan hambatan pada sektor jasa; penghapusan sektor jasa ini selesai pada tahun 2010. Kata Kunci : Tenaga Kerja Asing, Masyarakat Ekonomi Asean, Pemerintah Daerah dan Izin Tinggal Terbatas
Co-Authors Arafatus Syahidah Mahmud, Ade Mochammad Imron Awalludin Muhammad Bintang Firdausa Nandang Sambas Suci Kusumawardhani