Anggreani Arief
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Bonus Tahunan Pekerja/Buruh Dalam Hubungan Hubungan Kerja Pada PT. LONSUM Sumatera di Kabupaten Bulukumba Munawir Abdul Kamal; La Ode Husen; Anggreani Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum hak bonus tahunan pekerja/buruh pada PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) di Kabupaten Bulukumba. (2) Mengatahui dan mengalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan hak bonus tahunan pekerja/buruh pada PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan penelitian normatife empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa PT. London Sumatera Indonesia (PT LONSUM) di Kabupaten Bulukumba dalam setiap akhir tahun atas hasil pencapaian keuntungan yang diperoleh dalam kurun 3 tahun terakhir (2018-2020) senantiasa dibayarkan hak bonus tahunan kepada pekerja/buruh, sehingga terlaksananya pembayaran hak bonus tahunan tersebut mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh serta Faktor yang mempengaruhi pembayaran hak bonus tahunan pekerja/buruh dalam hubungan kerja pada PT. London Sumatera Indonesia (PT LONSUM) di Kabupaten Bulukumba, yaitu :(1) Faktor Hukumnya,(2) Faktor Sumber Daya Pegawai (Pengetahuan Hukum dan Komitmen Perusahaan) (3) Faktor Budaya (Perilaku dan Kesadaran). The research objective is to analyze the legal protection of workers'/labourers' annual bonus rights at PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) in Bulukumba Regency. (2) Knowing and analyzing what factors affect implementing the worker's/labourers' annual bonus rights at PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) in Bulukumba Regency. This study uses empirical normative research. The results of this study indicate that PT. London Sumatra Indonesia (PT LONSUM) in Bulukumba Regency at the end of every year for the effects of achieving profits in the last 3 years (2018-2020) annual bonus rights are always paid to workers/labourers so that the payment of annual bonus rights realizes legal protection for workers/labourers as well as Factors affecting the number of annual bonus rights of workers/labourers in an employment relationship at PT. London Sumatra Indonesia (PT LONSUM) in Bulukumba Regency, namely: (1) Legal Factors, (2) Employee Resource Factors (Legal Knowledge and Company Commitment) (3) Cultural Factors (Behavior and Awareness).
Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Secara Online Hestiana Hestiana; Sri Lestari Purnomo; Anggreani Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of consumer protection laws on buying and selling of clothes online and the causes of losses for businesses and consumers in buying and selling online. This study uses an empirical method or goes directly to the field. The research location was carried out in an online shop located in Makassar and the consumer dispute resolution agency (BPSK). Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques obtained through interviews and literature study. The number of samples is 4 business actors and 10 consumers. The data obtained were analyzed by means of qualitative analysis with a deductive approach. The results show that the Consumer Protection Law is less effective in buying and selling clothes online due to the lack of socialization by the government to the public regarding consumer protection which is regulated in the Consumer Protection Act so that business actors and consumers do not understand their rights and obligations. The factors that cause losses to business actors are consumers making hit and run defaults in cod, and false proof of payment, and factors that cause consumer losses, namely goods ordered not in accordance with expectations, prices that do not match the quality of goods and goods containing hidden defects. The recommendation of government research is that the government as a policy maker must be active in disseminating information to businesses and consumers so that business actors and consumers understand their rights and obligations. And business actors and consumers must understand their respective rights and obligations so that neither party is disadvantaged. As a business actor, you should pay attention to the goods to be sold so as not to harm consumers as well as consumers must pay attention to the details of the products to be purchased and see testimonials from previous consumers. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian secara online dan penyebab kerugian pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau turun langsung kelapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan ditoko online yang terletak dimakassar dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan study kepustakaan. Jumlah sampel 4 pelaku usaha dan 10 konsumen. Data-data yang diperoleh dioalah dengan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen kurang efektif dalam jual beli pakaiaan secara online karena kurangnya soasialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha dan konsumen kurang paham mengenai hak dan kewajibannya. Adapun faktor yang menyebabkan kerugian pelaku usaha yaitu konsumen melakukan hit and run wanprestasi dalam cod,dan bukti pembayaran yang palsu, dan faktor yang menyebabkan kerugian konsumen yaitu barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekpektasi, harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang dan barang mengandung cacat tersembunyi. Rekomendasi penelitian pemerintah yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar pelaku usaha dan konsumen paham mengenai hak dan kewajibannya. Dan pelaku usaha dan konsumen harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagai pelaku usaha sebaiknya memperhatikan barang yang akan dijual agar tidak merugikan konsumen begitupun dengan konsumen harus memperhatikan secara detail produk yang akan dibeli dan melihat testimoni dari konsumen sebelumnya.