Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Sri Lestari Purnomo
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Secara Online Hestiana Hestiana; Sri Lestari Purnomo; Anggreani Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of consumer protection laws on buying and selling of clothes online and the causes of losses for businesses and consumers in buying and selling online. This study uses an empirical method or goes directly to the field. The research location was carried out in an online shop located in Makassar and the consumer dispute resolution agency (BPSK). Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques obtained through interviews and literature study. The number of samples is 4 business actors and 10 consumers. The data obtained were analyzed by means of qualitative analysis with a deductive approach. The results show that the Consumer Protection Law is less effective in buying and selling clothes online due to the lack of socialization by the government to the public regarding consumer protection which is regulated in the Consumer Protection Act so that business actors and consumers do not understand their rights and obligations. The factors that cause losses to business actors are consumers making hit and run defaults in cod, and false proof of payment, and factors that cause consumer losses, namely goods ordered not in accordance with expectations, prices that do not match the quality of goods and goods containing hidden defects. The recommendation of government research is that the government as a policy maker must be active in disseminating information to businesses and consumers so that business actors and consumers understand their rights and obligations. And business actors and consumers must understand their respective rights and obligations so that neither party is disadvantaged. As a business actor, you should pay attention to the goods to be sold so as not to harm consumers as well as consumers must pay attention to the details of the products to be purchased and see testimonials from previous consumers. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian secara online dan penyebab kerugian pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau turun langsung kelapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan ditoko online yang terletak dimakassar dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan study kepustakaan. Jumlah sampel 4 pelaku usaha dan 10 konsumen. Data-data yang diperoleh dioalah dengan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen kurang efektif dalam jual beli pakaiaan secara online karena kurangnya soasialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha dan konsumen kurang paham mengenai hak dan kewajibannya. Adapun faktor yang menyebabkan kerugian pelaku usaha yaitu konsumen melakukan hit and run wanprestasi dalam cod,dan bukti pembayaran yang palsu, dan faktor yang menyebabkan kerugian konsumen yaitu barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekpektasi, harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang dan barang mengandung cacat tersembunyi. Rekomendasi penelitian pemerintah yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus aktif dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar pelaku usaha dan konsumen paham mengenai hak dan kewajibannya. Dan pelaku usaha dan konsumen harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagai pelaku usaha sebaiknya memperhatikan barang yang akan dijual agar tidak merugikan konsumen begitupun dengan konsumen harus memperhatikan secara detail produk yang akan dibeli dan melihat testimoni dari konsumen sebelumnya.
Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Muhammad Arlingga Yamin; Sufirman Rahman; Sri Lestari Purnomo
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the legal awareness of the community in the context of land registration and the factors that affect the legal awareness of the community at the location in Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency. The research method used is empirical, empirical research is used to find out what and how the legal awareness of the community in registering their land. The results of the research carried out were the level of community law awareness in the context of land registration and the factors that influence the legal awareness of the community, especially in Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency, which can be said to be low. This is due to the lack of several indicators of legal awareness, namely, lack of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behaviour patterns. The obstacles faced by the people of Lauwa Village, Biringbulu District, Gowa Regency in registering their land are the lack of socialization from the local government regarding proper land registration procedures, and many people who do not understand the procedures and legal rules that apply to register their land, this is prone to trigger the occurrence of dispute conflicts and falsification of certificate deeds. Abstrak:Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dengan titik lokasi di Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris, Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka Pendaftaran Tanah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya beberapa Indikator kesadaran hukum yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan Lauwa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dalam mendaftarkan tanahnya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai tata cara pendaftaran tanah yang baik, serta banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara serta aturan hukum yang berlaku dalam mendaftarkan tanahnya, hal ini rawan terpicu terjadinya konflik sengketa serta pemalsuan akta sertifikat.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Winanda Putri Ayu Pratiwi; Sri Lestari Purnomo; Dian Eka Pusvita Azis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The formulation of this research problem is how the responsibility of the drop shipper in E-Commerce transactions in terms of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and legal relations between parties in E-Commerce transactions by way of dropshipping. This study aims to determine and analyze the responsibility of the drop shipper in e-commerce transactions and legal relations between parties in e-commerce transactions by means of dropshipping. This thesis research uses a type of normative legal research, which is based on statutory regulations that use primary legal materials that have binding power as the main basis for this research, including the Civil Code and other related regulations. Secondary materials, namely materials that are closely related to primary legal materials and help analyze and understand primary legal materials, such as the results of previous research related to the Law of Consumer Protection. The results of this study indicate that the responsibility of the drop shipper as a business actor bears full responsibility for all legal consequences of the agreement. Then related to the legal relationship between the dropshipper and the consumer, it is a legal relationship between the seller and the buyer which creates rights and obligations between the two of them and leads to the legal consequences that occur. Abstrak:Rumusan masalah penelitian ini bagaimanakah tanggung jawab dropshipper dalam transaksi E-Commerce ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hubungan hukum antara pihak dalam transaksi E-Commerce dengan cara dropship. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E Commerce dan Hubungan Hukum antara pihak dalam transaksi e-commerce dengan cara dropship. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang disandarkan pada peraturan Perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama dalam penelitian ini, diantaranya KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganilisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Dropshipper sebagai pelaku usaha memikul tanggung jawab secara penuh, terhadap segala akibat hukum dari perjanjian. Kemudian terkait Hubungan hukum antara Dropshipper dan konsumen merupakan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya serta bermuara pada adanya akibat hukum yang terjadi.
Co-Authors Anggreani Arief Dian Eka Pusvita Azis Hestiana Hestiana Muhammad Arlingga Yamin Sufirman Rahman Winanda Putri Ayu Pratiwi