Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu Rustam, Ismah
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2618.042 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.717

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat  penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial
Strategi Maritime Silk Road China dan dampaknya pada Keamanan Maritim Indonesia Rustam, Ismah
Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS) Vol 2 No 2 (2020): Indonesian Journal of Peace and Security Studies
Publisher : Department of International Relations, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.029 KB) | DOI: 10.29303/ijpss.v2i2.44

Abstract

Dewasa ini, China menjadi salah satu negara yang menunjukkan peningkatan kapabilitas kekuatan baik militer, ekonomi, dan geopolitiknya yang semakin meluas. Dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, China mengembangkan banyak inovasi yang berlandaskan konsep fundamental yang dipegang teguh sejak dulu seperti “Chinese Dream”, “the great rejuvenation of the Chinese nation” serta “the twin centenary goals”. Salah satu gagasan China terbaru adalah mereformulasi Jalur Sutera Kuno China menjadi Belt and Road Initiative, yang menggabungkan jalur darat dan jalur laut sebagai jalur perdagangan utama yang membentang hingga ke Eropa. Jalur maritim China memiliki tujuan menjadi penggerak blue economy China melalui ide blue partnership. Peta maritime silk road yang dibuat China memperlihatkan jalur yang melewati wilayah Indonesia. mempertimbangkan wilayah teritorial LCS yang penuh sengketa dan beberapa kali China kedapatan melakukan pelanggaran di laut Indonesia, maka inisiatif ini memberikan tantangan bagi keamanan maritim Indonesia.
Diplomasi Pemerintah Indonesia untuk Mengajukan Status Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Di Selat Lombok Rustam, Ismah
Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO Vol 1 No 2 (2021): Isu Keamanan dalam Hubungan Internasional melalui Pendekatan Berbagai Perspektif
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/lino.v1i2.1214

Abstract

Dalam upaya memberikan perlindungan lingkungan Laut di Selat Lombok, pemerintah Indonesia telah menginisiasi pengimplementasian regulasi IMO yang bernama Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). PSSA adalah area laut sensitif yang membutuhkan perlindungan khusus karena dapat dengan mudah mengalami kerusakan akibat aktivitas maritim internasional di sekitarnya. PSSA memiliki 3 elemen persyaratan yang harus dipenuhi ketika sebuah negara ingin mengimplementasikannya yaitu, Associate protervtive Measures (APMs), adanya keanekaragaman hayati, dan terletak dijalur pelayaran internasional. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan diplomasi dengan anggota dan member IMO untuk memenuhi persyaratan tersebut. Berbagai bentuk diplomasi dilakukan pemerintah Indonesia, mulai dari diplomasi formal ataupun informal. Diplomasi ini dilakukan dengan cara workshop, sidang, dan pertemuan lainnya. Tentu diplomasi ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara sekitar sehingga PSSA dapat diimplementasikan segera karena Selat Lombok selaku jalur pelayaran internasional membutuhkan perlindungan dalam menjaga keanekaragaman hayatinya.
Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat Rustam, Ismah; Sabilla, Kinanti Rizsa; Rizki, Khairur; Estriani, Heavy Nala
Indonesian Perspective Vol 7, No 1: (Januari-Juni 2022), hlm. 1-137
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ip.v7i1.48597

Abstract

This article examines victims of human trafficking from the province of Nusa Tenggara Barat (NTB). Existing research on human trafficking has been studied in general terms and rarely includes Indonesian migrant workers. In fact, perpetrators of human trafficking targeted migrant workers. This research was conducted using a qualitative descriptive method and literature study which aims to describe human trafficking of migrant workers from NTB. In addition, this study analyzes underlying factors of human trafficking within the circle of migrant worker groups from the province of NTB. This article employs several concepts as analytical tools, such as the concept of human trafficking and transnational organized crime. This articles contributes to provide recommendation for policy makers in regulating Indonesian migrant workers.
Paradiplomacy of West Nusa Tenggara Province in Achieving Net-Zero Emission Rustam, Ismah; Subarkah, Alwafi Ridho; Karjaya, Lalu Puttrawandi
Intermestic: Journal of International Studies Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v8n2.8

Abstract

This study aims to determine the role of the sub-state in International Relations, namely West Nusa Tenggara (West Nusa Tenggara, NTB), which participated in the United Nations Climate Change Conference (COP-26) in Glasgow to reduce carbon emissions or achieve Net Zero Emission (NZE). This research used a conceptual approach that is para-diplomacy and environmental diplomacy. This analysis used a qualitative research method with five stages: data collection, data reduction, data presentation in the form of narratives, graphs, and tables, and the final stage is writing conclusions. This study indicates that sub-states can carry out diplomacy in overcoming global climate problems, West Nusa Tenggara which participated in the United Nations Climate Change Conference (COP-26) in Glasgow, was able to have its charm with several countries such as England, Sweden, Denmark, and the United States because NTB is seen to have the potential to develop renewable energy; moreover, it already has Provincial Regulation concerning the General Plan of Regional Energy to achieve the Net Zero Emission and it is in line with the objectives of the COP-26.