Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA Azhar, Muhamad
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.051 KB) | DOI: 10.14710/nts.v8i2.10260

Abstract

Penelelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya melakukan kajian terhadap mulai berlakunya Undang-undang nomor 30 Tahun 2015Tentang Administrasi Pemerintaha.  Penelitian merupakan penelitian hukum normative yang dilakukan melalui pendekatan statutory approach dan conceptual approach. Setelah mengunakan pendekatan tersebut data akan dianalisis dengan menggunakan analisis sinstesi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan ‘ruh’ bagi terselenggarannya administrasi pemerintahan negara republic Indonesia, khususnya dalam rangka terselenggaran pemerintahan bersih yang berdasarkan pada kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.     Kata Kunci    : Asas Hukum, AUPB, Administrasi, Pemerintahan
PENAFSIRAN CIDERA JANJI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN IMPLIKASINYA Maulana, Agung Pitra; Azhar, Muhamad
Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.045 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i2.31165

Abstract

PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA Nabila, Nisa; Prananingtyas, Paramita; Azhar, Muhamad
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.304 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29169

Abstract

Marketplace Sentiment Analysis Using Naive Bayes And Support Vector Machine Azhar, Muhamad; Hafidz, Noor; Rudianto, Biktra; Gata, Windu
PIKSEL : Penelitian Ilmu Komputer Sistem Embedded and Logic Vol 8 No 2 (2020): September 2020
Publisher : LPPM Universitas Islam 45 Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/piksel.v8i2.2272

Abstract

Abstract Technology implementation in the marketplace world has attracted the attention of researchers to analyze the reviews from customers. The Klik Indomaret application page on GooglePlay is one application that can be used to get information on review data collection. However, getting information on consumer’s opinion or review is not an easy task and need a specific method in categorizing or grouping these reviews into certain groups, i.e. positive or negative reviews. The sentiment analysis study of a review application in GooglePlay is still rare. Therefore, this paper analysis the customer’s sentiment from klikindomaret app using Naive Bayes Classifier (NB) algorithm that is compared to Support Vector Machine (SVM) as well as optimizing the Feature Selection (FS) using the Particle Swarm Optimization method. The results for NB without using FS optimization were 69.74% for accuracy and 0.518 for Area Under Curve (AUC) and for SVM without using FS optimization were 81.21% for accuracy and 0.896 for AUC. While the results of cross-validation NB with FS are 75.21% for accuracy and 0.598 for AUC and cross-validation of SVM with FS is 81.84% for accuracy and 0.898 for AUC, while there is an increase when using the Feature Selection (FS) Particle Swarm Optimization and also the modeling algorithm SVM has a higher value compared to NB for the dataset used in this study. Keywords: Naive Bayes, Particle Swarm Optimization, Support Vector Machine, Feature Selection, Consumer Review.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Wijaya, Hendra; Santoso, Budi; Azhar, Muhamad
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38863

Abstract

Abstract The purpose of this research is to identify juridical arrangements regarding the crime of environmental pollution in Indonesia and to specifically examine the responsibility for environmental pollution crime according to Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. By using normative legal research methods, it can be concluded, that: 1. How environmental pollution is carried out by Corporations, 2. In terms of criminal liability for environmental pollution, the parties that can be accounted for are not only individuals, but also corporation such as for example a business entity. This is confirmed in Articles 116-118 of Law No. 32 of 2009.  Keywords : environment; responsibility; corporation; pollution AbstrakTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mengenai pengaturan yuridis mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia dan untuk secara spesifik mengkaji mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa : 1. Bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi, 2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116-118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.  Kata kunci : lingkungan hidup; pertanggungjawaban; korporasi; pencemaran
IMPLEMENTASI PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN KOMODITAS BATUAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Al-Banna, Hasan; Adiyanta, F. C. Susila; Azhar, Muhamad
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40866

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah, mengetahui pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan yang dilakukan oleh Dinas ESDM, menggambarkan dan menganalisis peran Dinas ESDM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap usaha pertambangan komoditas batuan serta mengetahui hambatan dan solusi dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyenggaraan Pengeolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.55 Tahun 2010), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pepres 55 Tahun 2022) serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi pengawasan tersebut tidak berjalan maksimal, terdapat beberapa usaha pertambangan yang tidak dapat diawasi akibat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas ESDM. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengawasan, yaitu 1) Belum dibentuknya peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pengawasan usaha pertambangan. 2) Kesulitan dalam mengatur jadwal pengawasan dan bocornya informasi mengenai jadwal pengawasan kepada pelaku usaha dan 3) Dinas ESDM mengalami penolakan dari pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan sanksi administratif. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah sebagai solusi atas hambatan tersebut, yaitu: mempercepat pembentukan peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020, memperbaiki pola dan kordinasi antar instansi serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pentingnya menerapkan good mining practice.
IMPLIKASI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP HAK-HAK PEKERJA (STUDI TERHADAP FACE RECOGNITION BOARDING GATE DI STASIUN SEMARANG TAWANG BANK JATENG) Kamal, Muhammad Yusuf; Azhar, Muhamad; Suhartoyo, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan terkait penggunaan artificial intelligence pada bidang ketenagakerjaan di Indonesia serta implikasi penggunaan artificial intelligence terhadap hak hak pekerja di PT Kereta Api Indonesia pasca penggunaan face recognition boarding gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Penelitian dilakukan dengan pendekatan non doktrinal dengan pengonsepan hukum sebagai law in actions atau hukum dalam dunia nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengambilan data secara observasi dan wawancara dengan pekerja PT Kereta Api Indonesia di Kantor Daerah Operasi IV Semarang sehingga menghasilkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur penggunaan artificial intelligence secara eksplisit utamanya di bidang ketenagakerjaan, aturan yang sudah ada berupa aturan aturan parsial mengenai teknologi yang belum bisa dikatakan termasuk jenis artificial intelligence. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan face recognition boarding gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng memang mempunyai implikasi terhadap pekerja, namun ke arah yang positif, yaitu mengurangi beban kerja petugas check in untuk memeriksa tiket pelanggan. Mengenai hak hak pekerja, tidak terdapat implikasi dari penggunaan face recognition boarding gate, hak hak pekerja tetap terpenuhi sama seperti sebelum penggunaan face recognition boarding gate.
EVALUATING THE ENVIRONMENTAL IMPACTS OF INDONESIA’S ELECTRIC VEHICLE POLICY: ALIGNING WITH SUSTAINABILITY AND CONSERVATION PRINCIPLES Hardiyan, Salwa Putri; Wibawa, Kadek Cahya Susila; Azhar, Muhamad; Gabriel, Jaewook Lee
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.1.2025.57-68

Abstract

This study analyzes the environmental implications of Indonesia’s Battery Electric Vehicle (BEV) policy, as outlined in Presidential Regulation No. 55 of 2019. The policy aims to reduce greenhouse gas (GHG) emissions and promote a transition to renewable energy within the transportation sector. While the BEV program has contributed to a reduction in GHG emissions, the research identifies several environmental concerns associated with the policy. These include the environmental damage caused by nickel mining, the reliance on coal-fired power plants for electricity generation, and the inadequate handling of battery waste. The study evaluates these issues through the lens of Indonesia's Environmental Protection and Management Law, emphasizing the principles of sustainability and conservation. The findings suggest that the current implementation of the BEV policy does not fully adhere to these principles, as it neglects the broader environmental impacts of nickel extraction, fossil energy dependence, and improper battery waste management. To enhance the policy's effectiveness and ensure alignment with sustainable practices, the research recommends revisions in key areas such as raw material sourcing, energy generation for electric vehicle charging, and waste management protocols. The study highlights the need for a comprehensive and environmentally conscious approach to achieve the long-term goals of reduced emissions and a cleaner transportation system.
Pemanfaatan Penyiraman Otomatis Berbasis Panel Surya bagi Kelompok Wanita Tani Jombor Azhar, Muhamad; Purnamawati, Indri Dwi; Qurrahman, Muhammad Taufiq; Maharani, Jasmine Kirana; Mufidah, Nur Ni’Mah; Zidan, Ahmad Zaenaddin
Jurnal Pengabdian West Science Vol 4 No 08 (2025): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v4i08.2535

Abstract

Kegiatan pertanian skala kecil di lahan pemukiman seperti Kelompok Wanita Tani ("KWT") memiliki peran dalam ketahanan pangan lokal. Hingga saat ini, KWT masih menggunakan cara tradisional untuk menyiram tanaman. Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi teknologi tepat guna di sektor pertanian salah satunya teknologi penyiraman otomatis (“PETIS”) berbasis panel surya. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Juli yang terdiri tahap persiapan, perancangan komponen, perancangan tiang, perancangan saluran air, pembuatan alat penyiraman otomatis, pemasangan instalasi alat penyiraman otomatis, penyuluhan kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Hasil menunjukkan PETIS menyiram tanaman tomat berdasarkan waktu yang sudah diprogram, yaitu pukul 07.00 dan 16.00 WIB. Selain itu, PETIS menjadi salah satu metode efisiensi energi yang ramah lingkungan serta hemat waktu dan biaya operasional bagi KWT Guyub Rukun.