Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Tentang Putusan Perceraian Talak Ba’in Sugra Karena Salah Satu Pihak Murtad Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia Izatul Fitrah Meilia Gustari; Imam Mahdi; Iim Fahimah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2681

Abstract

Abstract: The research method used is normative juridical research method. This type of research is library research. This study uses the documentation method, namely the Bengkulu Religious Court decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn as a divorce case. The results of this study revealed that the analysis of the judge's decision on divorce due to apostasy at the Bengkulu Religious Court, namely in the Bengkulu Religious Court Judge's decision letter number 124/Pdt.G/2022/PA.Bn The Panel of Judges did not make apostasy the main reason for divorce. However, the reason for the ba'ín sugro divorce was due to prior disagreements and disagreements. Analysis of the judge's decision from the perspective of Islamic Law and Positive Law, it was concluded that according to Islamic law if a husband and wife leave Islam (apostasy), the marriage is fasakh, and from a positive legal perspective, Indonesian law strictly prohibits interfaith marriage, don't let the judge ignore it. making apostasy not the main issue in the case.Keywords: Divorce, Faskh; apostate, Islamic law, Positive Law Abstrak: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research. Penelitian inii menggunakan metode dokumentasi, yaitu surat putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn sebagai perkara perceraian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu pada surat putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 124/Pdt.G/2022/PA.Bn Majelis Hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama dalam perceraian. Namun, alasan diputus cerai talak baín sugro dikarenakan adanya ketidakrukunan dan perselisihan terlebih dahulu. Analisis terhadap putusan hakim tersebut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, disimpulkan bahwa secara hukum Islam apabila suami istri keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya difasakh, dan secara hukum positif bahwa hukum di Indonesia sangat melarang pernikahan beda agama, jangan sampai hakim abai dengan menjadikan murtad bukan masalah utama dalam kasus tersebut.Kata kunci: Perceraian, Faskh, Murtad, Hukum Islam, Hukum Positif.
Pelaksanaan Masuk Kaum dalam Pernikahan Masyarakat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Medan Jaya dan Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) Afandi Rahman; Iim Fahimah; Qolbi Khoiri
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7712

Abstract

Abstract: This study aims to answer two main problems. First, what are the consequences if a marriage is carried out without going through the Kaum entry process? Second, how is the implementation of entering the Kaum in marriage for the Pekal Tribe community from the 'Urf perspective. This study is a sociological juridical study that is descriptive analysis and is included in qualitative research. The results of this study found: 1) The consequences that occur if a marriage is carried out without entering the Kaum are that the marriage cannot be carried out at home, cannot carry out traditional ceremonies, is not managed and attended by the traditional leader, is not recognized by the traditional community, can be subject to sanctions for dissolution, ostracized from the traditional community and lack of support and restrictions on customary rights, including the right to be involved in community activities. 2) Implementation of entering the Kaum from the Urf' perspective. If you look at the scope of its use, it is included in 'urf Al-khas, in terms of its object it is included in 'urf Al-Amali, and if you look at it in terms of its implementation and purpose, it is permissible for 'urf shahih as long as there is no public belief that leads to things that are prohibited by the 'urf shahih religion and it can become prohibited 'urf fasid if it is applied in society but is contrary to Islamic values.Keywords: Entering the Clan, Marriage, “Urf. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, apa Saja Konsekuensi jika pernikahan dilaksanakan tanpa melalui proses masuk Kaum? Kedua, bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan bagi masyarakat Suku Pekal Perspektif 'Urf. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologi yang bersifat deskriptif analisis termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini didapati: 1) Konsekuensi yang terjadi jika pernikahan dilaksanakan tanpa masuk kaum adalah pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan di rumah, tidak dapat melakukan acara adat beradat, tidak diurus dan dihadiri oleh penghulu adat, tidak diakui oleh masyarakat adat, bisa mendapatkan sanksi pembubaran, dikucilkan dari masyarakat adat dan kurangnya dukungan dan pembatasan hak-hak adat, termasuk hak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. 2) Pelaksanaan masuk kaum dalam perspektif Urf’. Bila dilihat ruang lingkup penggunaanya, termasuk kedalam ‘urf Al-khas, bila dari segi objeknya termasuk ‘urf Al-Amali, dan bila dilihat segi pelaksanaan dan tujuannya adalah boleh ‘urf shahih selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama ‘urf shahih dan bisa menjadi dilaranag ‘urf fasid apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan nilai-nilai Islam.Kata kunci: Masuk Kaum,  Pernikahan, “Urf.