p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tomalebbi
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang) Hilda yanti; Mustari Mustari; Muh Sudirman
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 3 September 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. (2) kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Al-Syariah pada tingkatan al-dharuriyat (keperluan primer/asas) khususnya menjaga harta (hifdz maal), serta nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang mulai dari tahap Pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen, serta pendampingan belum terlaksana dengan baik dan belum tepat sasaran karena data KPM PKH menggunakan data yang lama. (2) Kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang belum sesuai karena dalam penetapan dan pendistribusian PKH di Desa Tapporang, belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik, serta pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, sedangkan sarana pokok yang menjamin kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH yaitu menjaga harta (hifdz maal) dan hal tersebut adalah tegaknya keadilan dan tanggung jawab di dalam tatanan kehidupan masyarakat.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. (2) kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini ialah pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang berdasarkan pasal 3 PERMENSOS RI No. 1 tahun 2018 serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqashid Al-Syariah pada tingkatan al-dharuriyat (keperluan primer/asas) khususnya menjaga harta (hifdz maal), serta nilai-nilai dasar hukum Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang mulai dari tahap Pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data dan verifikasi komitmen, serta pendampingan belum terlaksana dengan baik dan belum tepat sasaran karena data KPM PKH menggunakan data yang lama. (2) Kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH di Desa Tapporang belum sesuai karena dalam penetapan dan pendistribusian PKH di Desa Tapporang, belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik, serta pemerintah belum memenuhi tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan pada program ini, sedangkan sarana pokok yang menjamin kesesuaian prinsip Maqashid Al-Syariah dalam pendistribusian dan penetapan KPM PKH yaitu menjaga harta (hifdz maal) dan hal tersebut adalah tegaknya keadilan dan tanggung jawab di dalam tatanan kehidupan masyarakat.
PERAN SEKOLAH PENGGERAK DALAM MENINGKATKANKOMPETENSI PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 7 MAKASSAR Bakhtiar Bakhtiar; Muh Sudirman; Juniawaty Norma Saputri
Jurnal Tomalebbi Volume 10, Nomor3 (September 2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This research aims to determine (1) The implementation of driving school activities at SMP Negeri 7 Makassar (2) The impact of driving school activities at SMP Negeri 7 Makassar (3) What factors influence the implementation of the driving school program at SMP Negeri 7 Makassar. This research method uses a descriptive qualitative research type with a qualitative approach. The data sources used consist of primary data and secondary data with data collection techniques and procedures, namely observation, interviews and documentation. The data analysis used is a. Data reduction; b. Presentation of data ordisplay;c. Drawing data conclusions and verifying is the final activity of qualitative research.The results of this research conclude that (1) Implementation of driving school activities at SMP Negeri 7 Makassar includes: (a) Human resource development through PMO, IHT, Workshops, Independent Training, and Utilization of PMM. (b) Implementing a learning process with a new paradigm through implementing teaching modules, teachers acting as facilitators, and integrating technology. (c) Optimizing school digitalization through the procurement of computers, smart TVs and developing school websites. (2) The impact of driving school activities at SMP Negeri 7 Makassar provides an increase in students in cognitive and affective terms. Then, the impact on teachers provides freedom to innovate in designing learning plans. And the impact on schools is optimizing facilities, infrastructure and systems based on digital management. (3) Factors that influence the implementation of the driving school program through (a) adequate facilities and infrastructure, (b) optimal teacher competency. (c) Funding for activities provided by the central and regional governments.Keywords: Driving School, Competence, and Students. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan kegiatan sekolah penggerak di SMP Negeri 7 Makassar (2) Dampak kegiatan sekolah penggerakdi SMP Negeri 7 Makassar (3) Faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan program sekolah penggerak di SMP Negeri 7Makassar. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu a. Reduksi data; b. Penyajian data atau display;c. Penarikan kesimpulan data dan verifikasi artinya kegiatan akhir penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan kegiatan sekolah penggerak di SMP Negeri 7 Makassar meliputi: (a) Pengembangan sumber daya manusia melalui PMO, IHT, Workshop, Pelatihan Mandiri, dan Pemanfaatan PMM. (b) penerapan proses pembelajaran dengan paradigma baru melalui pengimplementasian modul ajar, guru berperan sebagai fasilitator, dan pengintegrasian teknologi. (c) pengoptimalan digitalisasi sekolah melalui pengadaan komputer, smart tv dan pengembangan website sekolah. (2) Dampak kegiatan sekolah penggerakdi SMP Negeri 7 Makassar memberikan peningkatan terhadap peserta didik dalam hal kognitif dan afektifnya. Kemudian, dampak kepada guru memberikan kebebasan berinovasi dalam merancang perencanaan pembelajaran. Dan dampak kepada sekolah yaitu pengoptimalan sarana, prasarana dan sistem berbasis manajemen digital. (3) Faktor-faktoryang memengaruhi pelaksanaan program sekolah penggerak melalui (a) Sarana dan pra-sarana yang memadai, (b) kompetensi guru yang optimal. (c) pendanaan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.Kata Kunci: Sekolah Penggerak, Kompetensi, dan Peserta didik