Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.531
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Tomalebbi JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Phinisi Integration Review Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Jurnal Kewarganegaraan Pinisi Business Administration Review East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) HUMAN: South Asian Journal of Social Studies SOCIETIES: Journal of Social Sciences and Humanities INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities Indonesian Journal of Pedagogical and Social Studies Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM International Journal of Business and Quality Research International Journal of Economics, Business and Innovation Research Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial V-Machine: Vocational and Mechanical Community Service Journal (Jurnal Pengabdian Masyarakat)
Mustari Mustari
Universitas Negeri Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
RELEVANSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM UPACARA ADAT TULUDE DI KECAMATAN MANGANITU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE SULAWESI UTARA Ramli Kasiang; Firman Umar; Mustari Mustari
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Prosesi tradisi adat tulude di Kecamatan Manganitu. (2) Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tradisi adat tulude serta (3) Nilai tulude begitu relevan dengan nilai Pancasila di Implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mendapatkan data primer yaitu informan dan sumber data sekunder yaitu kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu penekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses upacara adat tulude memiliki sifat yang religius dilaksanakan dalam bentuk adat tulude yang memiliki makna mengarah pada Pancasila dan disukseskan oleh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah demi terlaksananya upacara adat tulude. (2) Keterkaitan Nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai yang termuat di upcara adat tulude dapat kita jumpai bahkan tidak lazim dalam kehidupan kita yang di mana manusia adalah mahkluk sosial membutuhkan oranglain untuk berinteraksi dan lain-lain yang intinya bahwa saling mendukung serta saling hidup rukun dan damai dan (3) Nilai tulude yang relevan dengan nilai pancasila yang masih melekat erat dilihat dari hubungan keluarga maupun orang lain yang selalu menghargai yang tua begitu pun yang tua menghargai yang muda. Nilai yang tulude yang relevan dengan pancasila di lihat dari kue adat tamo yang di simbolkan sebagai pohon kehidupan dengan lambang atau makna yaitu persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Sangihe.
Perkawinan Dini di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Novita Sari; Imam Suyitno; Mustari Mustari
Jurnal Tomalebbi Volume 9 Nomor 1 Maret 2022
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan ; (1) untuk mengetahui upaya pihak kelurahan dalam penanganan kasus perkawinan dini (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini tersebut (3) dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini khususnya di Lingkungan Sewo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya yang dilakukan pihak kelurahan dalam penanganan kasus perkawinan dini yaitu melakukan sosialisasi, sosialisasi dilakukan kepada warga atau masyarakat dalam lingkup kelurahan tersebut. Kemudian juga menyampaikan secara langsung kepada pihak orang tua tentang dampak maupun efek dari perkawinan dini. (2) faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini yaitu pola pergaulan bebas, perjodohan dan faktor ekonomi, hamil diluar nikah dan karena keinginan sendiri. (3) Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini secara positif yaitu dapat mengurangi beban ekonomi keluarganya. Dan adapun dampak negatif yang terjadi yaitu kehilangan mendapatkan kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikannya, cenderung menutup diri dari lingkungannya dan kehilangan masa-masa remajanya karena dituntut untuk menjalankan peran dalam rumah tangga, serta kondisi kesehatan yang belum memadai yang dapat mempengaruhi kondisi janin apabila ia telah mengandung.Kata Kunci : Perkawinan Dini
76 TAHUN NEGARA HUKUM: REFLEKSI ATAS UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM MENUJU SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA Udiyo Basuki; Rumawi Rumawi; Mustari Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.24192

Abstract

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mengingat tuntutan jaman dan menimbang masih terdapatnya unsur-unsur hukum lama peninggalan kolonial, maka dalam upaya mewujudkan tercapainya Indonesia sebagai negara hukum yang ideal, perlu diupayakan adanya pembangunan hukum. Pembangunan hukum hendak diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Dengan suksesnya pembangunan hukum yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, niscaya penegakan supremasi hukum yang merupakan ciri dan karakter negara hukum akan terwujud di Indonesia.
HAK ATAS PEKERJAAN DENGAN UPAH YANG SEIMBANG Mustari Mustari
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.665 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i2.2806

Abstract

ABSTRAK: Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia dianugerahi hak, yang dikenal dengan sebutan HAM (hak asasi Manusia). Disebut hak asasi karena hak ini melekat pada diri manusia dan merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa. Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, tentu sangat menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam suatu negara yang berdasarkan hukum biasanya diatur dalam konstitusi negara tersebut, ataupun dalam undang-undang yang mengatur tentang penggunaan hak asasi tersebut. Sehingga terdapat perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia ini. Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu didalam sejarah pembangunan.  Sebagai suatu konsep moral, hak asasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri. Pengalaman dari kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat bernegara itulah yang mewarnai konsep hak asasi. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM  (Universal Declaration of Human Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia  terbagi kedalam  beberapa jenis, yaitu hak personal, (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal,  (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi sosial dan budaya. Hak personal, hal legal, hal sipil, dan politik yang terdapat dalam Pasal 3-21 dalam DUHAM  sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya terdapat dalam pasal 23. Salah satu Hak asasi yang menjadi persoalan dan menjadi tanggung jawab negara saat ini belum terpenuhi secara baik adalah masalah  hak ekosob yang berfokus pada hak akan pekerjaan dan upah yang layak atau  seimbang.  Sejauh ini tentang pemenuhan hak akan pekerjaaan dan upah yang layak, masih begitu marak dan banyak menimbulkan permasalahan para pekerja/buruh di Indonesia dan setiap tahunnya menjadi isu sentral dalam peringatan hari buruh Internasional.
IMPLEMENTASI SEMANGAT NASIONALISME DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN NILAI PANCASILA PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR Mustari Mustari; Muhammad Akbal; Firman Umar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.19751

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk program pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila di sekolah dasar. (2) untuk mengetahui bentuk praktik pembelajaran PKn dan bentuk penataan suasana sekolah dalam menanamkan semangat nasionalisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif dengan fokus pada SDN No. 11 pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, dengan teknik analisis datanya adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila dalam, menanakan sikap nasionalisme di SD dilaksanakan dalam dua bentuk yakni praktik pembelajaran PKn dalam kelas dan penataan suasana sekolah. Praktik pembelajaran di dalam kelas dilakukan sejak kegiatan awal pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran. Sedangkan bentuk penataan suasana sekolah dilakukan dengan menata sarana dan prasarana yang dapat memotivasi anak dalam menanamkan sikap nasionalisme, seperti menata ruang kelas dengan memasang gambar-gambar pahlawan pada dinding kelas, memasang bendera merah putih didepan kelas. Penataan di luar kelas, seperti menata tempat wudhu, kebersihan kamar kecil mushallah mini, menata kantin jujur, apotik hidup, usaha kesehatan sekolah, pembudayaan salam semut antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa.
IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN DAN NILAI KEADILAN PADA PEKERJA PEREMPUAN (Analisis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan) Mustari Mustari; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.094 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v15i1.13484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keadilan pekerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai objek kajian. Fokus penelitian yaitu mengkaji substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, majalah, dan jurnal hukum, buku-buku hukum, serta berbagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa muatan materi Undang-Undang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengakomodasi nilai kemanusiaan, sedangkan nilai keadilan juga belum menjamin sepenuhnya keadilan dan kesetaraan bagi pekerja  perempuan, sesuai dengan kekhususan yang dimiliki oleh kaum pekerja perempuan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA AL-QUR’AN BAGI CALON PENGANTIN MUSTARI MUSTARI; A Nurauliah M
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.001 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i1.10008

Abstract

This study aims to determine, Bulukumba Implementation Regional Regulation No. 6 of 2003 on the Smart Read Quran for the bride and groom in the District KUA Bulukumpa Bulukumba, and civil servants amounted to 3 people in the District Office of Religious Affairs Bulukumpa, to achieve the purpose the researchers used data collection techniques through a qualitative description, documentation, observation, and interviews. Data obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Bulukumba Implementation Regional Regulation No. 6 of 2003 on intelligent read the Qur'an For the bride and groom. In the District KUA Bulukumpa.Hasil research shows that, in the District KUA Bulukumpa in implementing Bulukumba District Regulation No. 6 of 2003 on intelligent read the Qur'an for the bride, include: (1) the implementation of these regulations No. 6 of 2003 on clever read the Qur'an for the bride and groom are still held at KUA in District Bulukumpa, (2) factors supporting the implementation of regional legislation no 6 of 2003 in the Qur'an reading test in the Office of Religious Affairs in the District Bulukumpa Bulukumba.
KEMAMPUAN GURU DALAM MEMAHAMI DAN MENYUSUN SOAL HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) BENTUK URAIAN PADA SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA Sukmawati Sukmawati; Mustari Mustari; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.19752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi kemampuan guru dalam memahami dan menyusun soal HOTS dalam bentuk uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus pada guru IPS dan PKn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan tes, dengan analisis datanya adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis hasil pelaksanaan tes untuk mengukur kemampuan guru dalam mengembangkan soal HOTS yang dilakukan pada pelaksanaan tindakan siklus pertama melalui pengisian instrumen diperoleh hasil sebagai berikut: dari 10 pertanyaan yang diajukan, satu orang yang memperoleh nilai dengan kategori sangat tinggi, satu orang memperoleh nilai dengan kategori sedang dan empat orang (66%) peserta memperoleh nilai dengan kategori rendah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam memahami dan menyusun dan cara mengembangkan soal HOTS masih rendah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI UPTD SMPN 5 MANDAI KABUPATEN MAROS Mustari Mustari; Imam Suyitno; Andika Wahyudi Gani; Mudrikah Mudrikah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.33769

Abstract

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005  dalam menjalankan tugas profesinya, (2) mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru, dan (3) mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan persentase. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan angket.Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik dengan indikator bahwa tidak adanya permasalahan dan guru melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman, Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. secara umum  ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain; substansi hukum; Aparat penegak hukumnya; Budaya hukum masyarakat. faktor substansi hukum sudah cukup memadai. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi guru adalah secara umum adalah  upaya hukum preventif yang tampak pada beberapa peraturan perundangan. Di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, telah melakukan upaya untuk menghindari permasalahan hukum dengan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dari polsekta Kecamatan Mandai yang setiap saat memberikan sosialisasi dalam lingkungan sekolah yang biasanya dihadiri oleh orang tua peserta didik, komite sekolah, guru, peserta didik dan pegawai.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PABRIK GULA CAMMING KABUPATEN BONE Nurharsya Khaer Hanafie; Mustari Mustari; Andi Iin Indria Bayu
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.26483

Abstract

Berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan perlindungan lingkungan hidup sesuaidengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone terlaksana dengan baik. Dalam hal memenuhi ketentuan-ketentuan dalam persyaratan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang harus dimiliki suatu kegiatan atau usaha seperti izin lingkungan yang memuat persyaratan standar, persyaratan batas, persyaratan operasi, persyaratan pemantauan dan persyaratan pelaporan, adanya RKL-RPL atau wajib AMDAL, adanya penilaian dari dinas lingkungan hidup serta mendapat penghargaan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam ketaatannya mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone ialah dengan cara melakukan penghijauan, adanya program ikatan istri karyawan yaitu program kebun gizi dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar area perumahan atau kebun untuk ditanami berbagai macam sayuran sumber gizi warga, pemanfaatan air dari pabrik gula camming dialiri ke sawah masyarakatsebagai perairan pertanian, serta adanya InstalasiPengelolaan Limbah (IPAL) di Pabrik Gula Camming.
Co-Authors A Nurauliah M A Wahyuni A. Sri Astika Wahyuni Agus Syam Amri Rahman Andi Aco Agus Andi Elvira Anggraeni Andi Hikmah Dewi Sriyanti Andi Iin Indria Bayu Andi Kasmawati Andi Pallawagau Anggita Sellas Arni Arni Asia Asia Bakhtiar Bakhtiar cornelia euvenias sampe ramos Dewi Sakinah Rahmadani Firman Umar Hasnawi Haris Hilda yanti Ilham Thaief Imam Suyitno Ira Mirwan Ismail Ismail Ittihad Salsabilah Zahrah Latifah Asmil Fauzi Marhawati Mirnawati R. Panna Mudrikah Mudrikah Mufti Syaifuddin Muh Ihsan Said Ahmad Muh Sudirman Muhammad Akbal Muhammad Dinar Muhammad Hasan Muhammad Ihsan Said Ahmad Muhammad Ilyas Thamrin Tahir Muhammad Rakib Muhammadong Mustaring Mustaring Nahriana Nahriana Novita Sari Nur Arisah Nurdiana Nurharsya Khaer Hanafie Putri Ayu Annisa Rafika Kaharuddin Rahmatullah Ramli Kasiang Ratnah S Resniati Ruslan Riska Nurhidayani Rizkia Afni Romansyah Sahabuddin Rumawi Rumawi Sindi Indriyani Sitti Hajerah Hasyim St. Fatimah Achmad Suhaeb, Firdaus W Sukmawati Sukmawati Sukmawati Sukmawati Sukmawati, Sukmawati Syamsu Rijal Syamsu Rijal Taslim Dangnga Tuti Supatminingsih Udiyo Basuki Wahyudi Gani, Andika Winda Winda