Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis BINAMULIA HUKUM Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Binamulia Hukum
Lia Hartika
Politeknik Negeri Medan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Indri Dithisari; Lia Hartika
Jurnal Riset AKuntansi dan Bisnis Vol 22, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/11896

Abstract

The objective of the research was to analyze and find outsome factors whichinfluence IPM (Human Development Index) with Regional Expenditure as intervening variable in districts/towns of North Sumatera. The research used causal method, and the data were gathered by using documentary study and secondary data from the realization of Balance Fund, PAD (Regionally Generated Revenue), BKP (Provincial Financial Aid), Regional Expenditure, and IPM data in the period of 2011-2014. The population was 33 districts/towns in North Sumatera. The gathered data were analyzed by using multiple regression analysis and path analysis. The result of the research showed that, simultaneously, Balance Fund, PAD and BKP had significant influence on Regional expenditure. Partially, Balance Fund had positive but insignificant influence while PAD and BKP had positive and significant influence. It was also found that, simultaneously, Balance Fund, PAD, BKP, BOS (School Operational Aid) Fund, and Regional Expenditure had positive influence on IPM; partially, PAD, BKP, and Regional Expenditure had positive and significant influence on IPM. Balance Fund partially had positive but insignificant influence, while BOS Fund partially had negative and insignificant inluence on IPM. Meanwhile, Regional Expenditure was an intervening variable between Balance Fund and IPM, while for PAD and BKP
Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Lia Hartika; Indri Dithisari; Syarifah Lisa Andriati
BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.709

Abstract

Pelaksanaan tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya memuat syarat hukuman tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti ialah kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negeri akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah segera dilaksanakan eksekusi. Penagihan uang pengganti ini sangat harus disegerakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lewat perangkat-perangkatnya yang tersebar di segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia ataupun jaksa eksekutor yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi, informasi tunggakan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi ini lumayan besar mencapai angka triliunan rupiah, artinya perihal ini harus menjadi atensi agar dicarikan jalur serta pemecahan hukumnya dalam rengka percepatan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi.
PENINGKATAN PENGETAHUAN TERHADAP PEMBELAJARAN DARING DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL DI PONDOK TAHFIDZ CAHAYA QUR’AN CENTER DI DESA SUGAU, KECAMATAN PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA Heru Pranoto; Siti Maretia Benu; Lia Hartika; Indri Dithisari; Rahmawaty Rahmawaty; surya dharma
ABDIMASKU : Jurnal Pengabdian Masyarakat UTND Vol 2 No 1 (2023): Edisi Januari 2023 - Juni 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian masyarakat skema Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah pengabdian yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat secara komprehensif. Pengabdian ini bermitra pada sebuah pondok baca Al Qur’an yang Bernama Pondok Tahfidz Cahaya Qur’an yang berada di Desa Sugau, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pondok Baca Qur’an ini berusaha menerapkan pembelajaran menggunakan media sosial dalam meningkatkan kemampuan baca Al Qur’an. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan guru dan santri dalam pengembangan metode pembelajaran berbasis media sosial dengan menggunakan beberapa perangkat pendukung seperti computer dan kamera untuk perekaman. Pengenalan dan pemanfaatan media sosial dalam arah yang positif kepada siswa-siswa dan pengelola Pondok Tahfidz Cahaya Qur’an diharapkan memberikan kenyamanan dan motivasi yang kuat agar siswa-siswa dapat lebih mudah menerima dan memahami pembelajaran yang diberikan.
Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Lia Hartika; Indri Dithisari; Syarifah Lisa Andriati
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.297

Abstract

Pelaksanaan tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya memuat syarat hukuman tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti ialah kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negeri akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah segera dilaksanakan eksekusi. Penagihan uang pengganti ini sangat harus disegerakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lewat perangkat-perangkatnya yang tersebar di segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia ataupun jaksa eksekutor yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi, informasi tunggakan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi ini lumayan besar mencapai angka triliunan rupiah, artinya perihal ini harus menjadi atensi agar dicarikan jalur serta pemecahan hukumnya dalam rengka percepatan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi.
Pendampingan Edukasi Anti Bullying dan Kekerasan Seksual bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Medan Syahrial Arif Hutagalung; Dita Kartika Sari Hasibuan; Khairi Anshori; Lia Hartika; Nasruddin
Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57251/mabdimas.v6i1.2048

Abstract

School-based violence, including bullying and sexual violence, remains a critical issue within educational settings. Students’ limited understanding of its forms and impacts, coupled with a deeply rooted culture of silence, often causes cases of violence to remain undetected. This community service program aimed to enhance the literacy of students at SMK Negeri 14 Medan regarding bullying and sexual violence through an educational, interactive, and collaborative approach involving lecturers, students, and teachers. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach and was implemented in three stages: preparation, implementation, and evaluation. Evaluation was conducted through pre-test and post-test assessments to measure changes in students’ understanding. The results indicated a significant improvement in students’ literacy, as reflected in the increase in average scores from the pre-test to the post-test, accompanied by greater willingness among students to report incidents and strengthened teacher capacity in fostering a safe and supportive school environment. These findings demonstrate that the PAR-based educational intervention effectively improved students’ awareness and contributed to the development of a more protective school culture.
The Dynamics of Job Creation Law Implementation in Addressing Digital Disruption: Transformation and Harmonization of Business Law in Indonesia Lily Maryam Nasution; Lia Hartika; Rika Githamala Ginting; Syahrial Arif Hutagalung; Dita Kartika Sari Hasibuan; Yessi Kurnia Anjani Manik
Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat Vol 5 No 3 (2026)
Publisher : Ali Institute of Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55537/j-ibm.v5i3.1637

Abstract

The rapid advancement of digital technology has fundamentally transformed business legal systems, demanding more adaptive and responsive regulatory frameworks. In Indonesia, the Job Creation Law was enacted through an omnibus law approach to simplify regulations and support the digital economy; however, its implementation continues to face significant challenges, including regulatory disharmony, normative gaps, and legal uncertainty. This study analyzes the dynamics of the Job Creation Law's implementation in responding to digital disruption in Indonesia's business law sector, along with the challenges encountered and the government's role in regulatory harmonization. Using a normative legal method with a descriptive-analytical approach, this study employs statutory and case-based approaches, drawing on secondary data analyzed qualitatively. The findings indicate that while the Job Creation Law has successfully shifted business law toward a more adaptive, risk-based regulatory paradigm, its implementation remains constrained by cross-sectoral regulatory fragmentation, jurisdictional limitations in the borderless digital economy, and insufficient institutional capacity and digital legal infrastructure. The harmonization of business law in the digital era ultimately depends on policy consistency, inter-agency synergy, and a sustained balance between fostering innovation and ensuring adequate legal protection for all stakeholders.
Co-Authors Dita Kartika Sari Hasibuan HERU PRANOTO Indri Dithisari Khairi Anshori Lily Maryam Nasution Nasruddin Rahmawaty Rika Githamala Ginting Siti Maretia Benu Surya Dharma Syahrial Arif Hutagalung Syarifah Lisa Andriati Yessi Kurnia Anjani Manik