Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurisprudence International Journal of Artificial Intelligence Research Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JSFK (Jurnal Sains Farmasi & Klinis) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Gorontalo Law Review BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal Syntax Idea JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Dunia Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Sharia Economics Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Hukum Saraswati Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Multidisplin International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) AL-SULTHANIYAH JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Binamulia Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Syarifah Lisa Andriati
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 64 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 64 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
A Novelty of Impact of Social Media from the Legal Perspective Andriati, Syarifah Lisa
Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5987

Abstract

Along with the development of science and technology, human life is growing dynamically, especially in the field of information and communication. The Cyber Era has produced internet technology and brought a new phenomenon in the area of mass media which also creates new media that is commonly called social media or social networking. Social media is like a two-edged knife. If used wisely, selectively and responsibly, various social networking sites can be useful, but if used irresponsibly, social media can have unfavorable consequences, and even cause legal problems.
Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Syarifah Lisa Andriati; Mutiara Sari; Windha Wulandari
BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 1 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i1.673

Abstract

Penelitian yang dilakukan penulis ini menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Tujuannya adalah untuk mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi UU perkawinan dan juga setelahnya. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah yuridis normatif yang memakai pendekatan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, dan data yang digunakan berasal dari kepustakaan yang mengandung bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam UU perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan “UU yang baru” atau “UU No. 16 Tahun 2019” tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.
Tanggung Jawab Distributor Kepada Retailer dalam Pemasaran Produk Handphone yang Tidak Sesuai Pemesanan (Studi Putusan Nomor 20/PDT.G/2019/PN ADL) Tranis Bella H; Dedi Harianto; Syarifah Lisa Andriati
Syntax Idea Vol 4 No 7 (2022): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v4i7.1918

Abstract

Aturan mengenai perlindungan hukum terhadap retailer belum lengkap, hal ini dapat dicermati dari ketentuan hukum yang mengatur tentang retailer yang sampai saat ini baru diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan umum distribusi barang. Pada studi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 20/Pdt.G/2019/PN ADL merupakan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan dua (2) lembar kuitansi pembayaran adalah sah dan mengikat pihak retailer dan distributor. Oleh sebab itu, perlu dipahami bagaimana pengaturan hubungan hukum antara distributor dengan retailer dalam jual beli smartphone, bagaimana pertanggungjawaban distributor terhadap retailer terkait penerimaan produk smartphone yang tidak sesuai dengan pemesanan berdasarkan KUH Perdata, serta bagimana analisa hukum pertimbangan dan putusan Hakim mengenai pertanggungjawaban distributor terhadap retailer pada Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 20/Pdt.G/2019/PN ADL. Jenis penelitian hukum normatif dan sifat penulisan: penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data: bahan hukum sekunder. Kemudian, teknik pengumpul data: kepustakaan, serta alat pengumpulan data: studi dokumen dan analisis data: analisis data kualitatif. Dari hasil penulisan ini, Pengaturan hubungan hukum antara distributor dengan retailer dalam jual beli smartphone, diatur dalam Pasal 1338 KUHP yang menganut asas kebebasan berkontrak, Pasal 6 angka 1 huruf A dan Pasal 6 angka 2 PERMENDAGRI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, pada kegiatan distribusi perikatan timbul baik dari perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis, sehingga pertanggungjawaban distributor terhadap retailer terkait penerimaan produk handphone yang tidak sesuai dengan pemesanan memiliki akibat hukum perbuatan Wanprestasi. Terkait biaya kerugian yang harus diganti pada putusan No. 20/Pdt.G/2019/PN ADL, Majelis Hakim memberikan keputusan yang didasarkan kepada petitum subsidair yang berbentuk ex aequo et bono yang mana lebih mendekati rasa keadilan dan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair.
Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online Nurhadi Ahmad Juang; Muhammad Kevin Hidayat; Syarifah Lisa Andriati
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 NOMOR 1 OKTOBER 2022
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jidh.v7i1.3065

Abstract

Pada era digital saat ini marak adanya arisan online dikalangan masyarakat Indonesia. Jika pada umumnya arisan itu harus dengan pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online. Dimana perjanjian arisan online yang telah disepakati berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak. Sehingga apabila salah satu pihal lalai dan tidak dapat memenuhi prestasi atau melakukan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Pada umumnya wanprestasi baru muncul ketika ada pernyataan lalai dari kreditur maupun debitur. Pada arisan online, kreditur pada permasalahan ini adalah orang yang seharusnya menerima uang dalam arisan dan pihak debitur pada arisan online ialah orang yang seharusnya memberi uang. Jadi, pernyataan lalai ini mucul sebagai peringatan kepada debitur ataupun kreditur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Adapun kasus yang menjadi pendekatan pada tulisan ini adalah kasus wanprestasi terhadap perjanjian arisan online pada Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN Sby, merupakan salah satu bentuk kasus wanprestasi arisan online yang masih baru saja terjadi. Dimana tergugat selaku peserta arisan online tidak membayarkan uang iuran bulanan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim, tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulisan jurnal ini didasarkan pada masalah tentang apa sebenarnya yang dapat menyebabkan terjadinya wanpretasi atas perjanjian arisan online dan bagaimana peran pemerintah untuk mengatasinya. Terhadap pencegahan dan perlindungan berupa regulasi saja tidak cukup sebagai upaya dalam melindungi dan menjamin hak para pihak dalam perjanjian arisan online. Perlu adanya sebuah langkah yang dapat digunakan sebagai upaya preventif demi meminimalisir adanya wanprestasi atas perjanjian arisan online. Peran pemerintah yang bersifat preventif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan arisan online yang semakin marak terjadi saat ini.
Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Lia Hartika; Indri Dithisari; Syarifah Lisa Andriati
BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.709

Abstract

Pelaksanaan tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya memuat syarat hukuman tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti ialah kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negeri akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah segera dilaksanakan eksekusi. Penagihan uang pengganti ini sangat harus disegerakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lewat perangkat-perangkatnya yang tersebar di segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia ataupun jaksa eksekutor yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi, informasi tunggakan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi ini lumayan besar mencapai angka triliunan rupiah, artinya perihal ini harus menjadi atensi agar dicarikan jalur serta pemecahan hukumnya dalam rengka percepatan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi.
Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat: (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan) Ray Amantharo Saragih; Rosnidar Sembiring; Suhaidi Suhaidi; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.141

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang diperoleh melalui kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat (ksppm) dan komunitas masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara de jure pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dimuat dalam peraturan yang ada. Secara de facto negara belum memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat,oleh karena itu masyarakat Pandumaan Sipituhuta berjuang untuk memperoleh pengakuan dari negara. Upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah terbitnya Putusan Mahkamah Kontitusi No.35/PUU-X/2012 dan Penerbitan Penetapan Hutan adat Tombak haminjon seluas -+2000 hektare, melalui Pemberian SK MENLHK 5082 pada tahun 2021.
Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company: (Studi Putusan Makamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022) Fathiya Al'Uzma; OK. Saidin; T. Keizerina Devi Azwar; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.154

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara starbucks corporation melawan Sumatra Tobacco Trading Company, dikarenakan sengketa merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 tersebut, dimana Sumatra Tobacco Trading Company dalam putusan tersebut dinyatakan melakukan pendomplengan merek terkenal, padahal merek yang didaftarkan oleh Sumatra Tobacco Trading Company memiliki klasifikasi yang berbeda dengan merek milik starbucks. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan perbuatan Sumatra Tobacco Trading Company yang melakukan pendomplengan merek tidak berdasarkan itikad baik meskipun merek yang didaftarkan berbeda kelas.
Agency Agreement on Bancassurance Activities in the Perspective of Business Competition Law Windha Windha; Syarifah Lisa Andriati
International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022)
Publisher : International Journal of Artificial Intelligence Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.911

Abstract

One form of insurance product marketing activity that has undergone significant development is known as bancassurance. The bancassurance business model consists of referral activities, distribution activities, and product integration activities, which as a whole are a form of agency agreement between insurance companies as principals and banks as insurance agents. However, the KPPU has a different interpretation of bancassurance activities. The KPPU considers bancassurance activities as tying agreements rather than agency agreements. This journal research is a normative legal study using secondary data. All materials that were successfully collected will be analyzed using descriptive analysis. The results of this journal research are that bancassurance is an agency agreement in the narrow sense that is excluded in Act Number 5 Year 1999, and from the perspective of the KPPU as a competition law enforcer, bancassurance activities are not activities based on agency agreements in the narrow sense as intended in Article 50 letter d and therefore are excluded by Act Number 5 Year 1999, but the KPPU views bancassurance activities as tying agreements.
Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Lidya Cristy Ndiloisa Ginting; Hasyim Purba; Syarifah Lisa Andriati; Affila Affila
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.179

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan dalam perjanjian asuransi; dan menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi sebagaimana dalam Putusannya Nomor: 010/G/BPSK.KABSI/X/2021 tentang kasus penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa milik nasabah PT. BNI Life Insurance yang telah meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan oleh pemegang polis dalam sebuah perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 251 KUHD dan juga yang tercantum di dalam Pengaturan Surat Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Pemegang Polis yang terbukti melanggar prinsip itikad baik menyebabkan tidak dapat menerima klaim asuransi yang diajukannya; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sukabumi tidak berwenang menangani kasus tentang klaim asuransi ini, seharusnya masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum.
Studi Terhadap Dampak Perjanjian Integrasi Vertikal Pada Industri Farmasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Windha Windha; Syarifah Lisa Andriati
Jurnal Sains Farmasi & Klinis Vol 10, No 2 (2023): J Sains Farm Klin 10(2), Agustus 2023
Publisher : Fakultas Farmasi Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jsfk.10.2.226-237.2023

Abstract

Industri farmasi Indonesia menunjukkan konsentrasi pasar yang cukup tinggi dan cenderung oligopoli sehingga rentan terhadap praktik perjanjian integrasi vertikal yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian integrasi vertikal pada industri farmasi mampu menciptakan efisiensi, namun dapat menjadi sarana untuk menghambat persaingan usaha. Masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dampak perjanjian integrasi vertikal dan bagaimanakah prinsip pengujian dalam membuktikan perjanjian integrasi vertikal yang berdampak anti persaingan dalam industri farmasi. Metode penelitian yang diigunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian awal KPPU yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan cara mengolah data menjadi suatu tanggapan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian jurnal ini adalah integrasi vertikal pada industri farmasi dapat menciptakan efisiensi dan memperkuat stabilitas pasokan. Namun perusahaan yang terintegrasi akan mempunyai kemampuan untuk menciptakan market foreclosure. Pendekatan yang digunakan dalam membuktikan pelanggaran perjanjian integrasi vertikal adalah pendekatan rule of reason dengan prinsip pengujian analisis kemampuan, insentif, dan dampak konsumen. Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan pemerintah atau pelaku usaha pesaing melakukan telaah terhadap perusahaan farmasi yang terintegrasi vertikal dan patut diduga telah menciptakan market foreclosure dengan menggunakan analisis kemampuan, insentif, dan dampak konsumen. Selanjutnya, hasil telaah harus ditindaklanjuti jika terdapat indikasi pelanggaran perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan oleh perusahaan farmasi.
Co-Authors Abduh, Afrita Achmad Wahid Wibisono Affila Affila Amala, Sri Rizky Andreas Lingga, Masdo Aprilia Batubara, Dinda Arafahan, An Aryandi, Aryandi Ashilah Aisyah Silmi Purba Binti Mohd Malian, Ain Najwa Cindy Rizkita CLAUDIA, MARGARETHA YEREMIA dafitri salsabila Dedi Harianto Detania Sukarja Dwi Aryanti Nur’utami Edi Yunara Edy Ikhsan Ekaputra, M. Erick Jeremi Manihuruk Ernawati Ginting Ester Lauren Putri Harianja Fadhillah fadhillah hamsi Fathiya Al'Uzma Febrianto Lubis, Yudhi Fendi Fendi Ginting, Valencia Adelina Br Godiva, Naomi Kathleen Gunaika, Raka Gurning, Sarah Juni Techy Hafizhah, Annisa Hasyim Purba Hutabarat, Jenrico Louis Imanta Pilipi Masaro Surbakti Indri Dithisari Isnaini, Maulida Jelly Leviza Kaban, Maria Khairunnisa Khairunnisa Lia Hartika Lidya Cristy Ndiloisa Ginting Lorita Tupaida Pane Magda, Marianne Mahmud Mulyadi Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Malian, Ain Najwa Binti Mohd Manalu, Verawaty Manalu Manalu Manihuruk, Erick Jeremi Marlina, Marlina Martha Ruth Elena Matondang, Edy Syahputra Miki Yanti P. Muhammad Kevin Hidayat Mulhadi Mulhadi, Mulhadi Mutiara Sari Nabila Marsiadetama Ginting Nadine Fatih Elsilmie1 Nasution, Mirza Nasution, Rezeki Angelia Nilsya Febrika Zebua, Nilsya Febrika NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Nurhadi Ahmad Juang Nurmala Sari OK. Saidin Pane, Lorita Tupaida Pertiwi, Sri Rejeki Retna Purba , Hasim Purwadi, Toni Putra, Boni Rafiqoh lubis Ray Amantharo Saragih Rizki, Inneke Kiki Rizkita, Cindy Rosnidar Sembiring Saidin saidin, saidin Sebayang, Dona Martinus Shah, Elbarino Shah, Muhammad Rahmaddian Siagian, Putri Rumondang Sidabariba, Burhan Simarmata, Arnos Dheo Vegha Simbolon, Fransiska Agustina Sinaga, Bachtiar Hasan Sirait, Berkat Muliady Siregar, Namira Romaito Sitepu, Faradila Yulistari SITI mukharomah Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Supran Hidayat Sihotang T. Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Theresia Deliana Tranis Bella H Tri Murti Lubis Trisna, Wessy Utari, Yowan Utary Maharani Barus, Utary Maharani Utary Maharany Barus Wessy Trisna Windha Windha Windha Windha WINDHA WINDHA Windha Wulandari Yohanna, Debry