Articles
<![CDATA[A Novelty of Impact of Social Media from the Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Andriati, Syarifah Lisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5987
<![CDATA[Along with the development of science and technology, human life is growing dynamically, especially in the field of information and communication. The Cyber Era has produced internet technology and brought a new phenomenon in the area of mass media which also creates new media that is commonly called social media or social networking. Social media is like a two-edged knife. If used wisely, selectively and responsibly, various social networking sites can be useful, but if used irresponsibly, social media can have unfavorable consequences, and even cause legal problems.]]>
<![CDATA[Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>;
<![CDATA[Mutiara Sari]]>;
<![CDATA[Windha Wulandari]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 1 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i1.673
<![CDATA[Penelitian yang dilakukan penulis ini menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Tujuannya adalah untuk mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi UU perkawinan dan juga setelahnya. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah yuridis normatif yang memakai pendekatan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, dan data yang digunakan berasal dari kepustakaan yang mengandung bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam UU perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan “UU yang baru” atau “UU No. 16 Tahun 2019” tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.]]>
<![CDATA[Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Lia Hartika]]>;
<![CDATA[Indri Dithisari]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.709
<![CDATA[Pelaksanaan tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya memuat syarat hukuman tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti ialah kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negeri akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah segera dilaksanakan eksekusi. Penagihan uang pengganti ini sangat harus disegerakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lewat perangkat-perangkatnya yang tersebar di segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia ataupun jaksa eksekutor yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi, informasi tunggakan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi ini lumayan besar mencapai angka triliunan rupiah, artinya perihal ini harus menjadi atensi agar dicarikan jalur serta pemecahan hukumnya dalam rengka percepatan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat: (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan) ]]>
<![CDATA[Ray Amantharo Saragih]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.141
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang diperoleh melalui kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat (ksppm) dan komunitas masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara de jure pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dimuat dalam peraturan yang ada. Secara de facto negara belum memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat,oleh karena itu masyarakat Pandumaan Sipituhuta berjuang untuk memperoleh pengakuan dari negara. Upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah terbitnya Putusan Mahkamah Kontitusi No.35/PUU-X/2012 dan Penerbitan Penetapan Hutan adat Tombak haminjon seluas -+2000 hektare, melalui Pemberian SK MENLHK 5082 pada tahun 2021.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company: (Studi Putusan Makamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022) ]]>
<![CDATA[Fathiya Al'Uzma]]>;
<![CDATA[OK. Saidin]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi Azwar]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.154
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara starbucks corporation melawan Sumatra Tobacco Trading Company, dikarenakan sengketa merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 tersebut, dimana Sumatra Tobacco Trading Company dalam putusan tersebut dinyatakan melakukan pendomplengan merek terkenal, padahal merek yang didaftarkan oleh Sumatra Tobacco Trading Company memiliki klasifikasi yang berbeda dengan merek milik starbucks. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan perbuatan Sumatra Tobacco Trading Company yang melakukan pendomplengan merek tidak berdasarkan itikad baik meskipun merek yang didaftarkan berbeda kelas.]]>
<![CDATA[Agency Agreement on Bancassurance Activities in the Perspective of Business Competition Law ]]>
<![CDATA[Windha Windha]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal of Artificial Intelligence Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.911
<![CDATA[One form of insurance product marketing activity that has undergone significant development is known as bancassurance. The bancassurance business model consists of referral activities, distribution activities, and product integration activities, which as a whole are a form of agency agreement between insurance companies as principals and banks as insurance agents. However, the KPPU has a different interpretation of bancassurance activities. The KPPU considers bancassurance activities as tying agreements rather than agency agreements. This journal research is a normative legal study using secondary data. All materials that were successfully collected will be analyzed using descriptive analysis. The results of this journal research are that bancassurance is an agency agreement in the narrow sense that is excluded in Act Number 5 Year 1999, and from the perspective of the KPPU as a competition law enforcer, bancassurance activities are not activities based on agency agreements in the narrow sense as intended in Article 50 letter d and therefore are excluded by Act Number 5 Year 1999, but the KPPU views bancassurance activities as tying agreements.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa ]]>
<![CDATA[Lidya Cristy Ndiloisa Ginting]]>;
<![CDATA[Hasyim Purba]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>;
<![CDATA[Affila Affila]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.179
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan dalam perjanjian asuransi; dan menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi sebagaimana dalam Putusannya Nomor: 010/G/BPSK.KABSI/X/2021 tentang kasus penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa milik nasabah PT. BNI Life Insurance yang telah meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan oleh pemegang polis dalam sebuah perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 251 KUHD dan juga yang tercantum di dalam Pengaturan Surat Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Pemegang Polis yang terbukti melanggar prinsip itikad baik menyebabkan tidak dapat menerima klaim asuransi yang diajukannya; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sukabumi tidak berwenang menangani kasus tentang klaim asuransi ini, seharusnya masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum.]]>
<![CDATA[Studi Terhadap Dampak Perjanjian Integrasi Vertikal Pada Industri Farmasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Windha Windha]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Farmasi & Klinis Vol 10, No 2 (2023): J Sains Farm Klin 10(2), Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Farmasi Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jsfk.10.2.226-237.2023
<![CDATA[Industri farmasi Indonesia menunjukkan konsentrasi pasar yang cukup tinggi dan cenderung oligopoli sehingga rentan terhadap praktik perjanjian integrasi vertikal yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian integrasi vertikal pada industri farmasi mampu menciptakan efisiensi, namun dapat menjadi sarana untuk menghambat persaingan usaha. Masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dampak perjanjian integrasi vertikal dan bagaimanakah prinsip pengujian dalam membuktikan perjanjian integrasi vertikal yang berdampak anti persaingan dalam industri farmasi. Metode penelitian yang diigunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian awal KPPU yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan cara mengolah data menjadi suatu tanggapan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian jurnal ini adalah integrasi vertikal pada industri farmasi dapat menciptakan efisiensi dan memperkuat stabilitas pasokan. Namun perusahaan yang terintegrasi akan mempunyai kemampuan untuk menciptakan market foreclosure. Pendekatan yang digunakan dalam membuktikan pelanggaran perjanjian integrasi vertikal adalah pendekatan rule of reason dengan prinsip pengujian analisis kemampuan, insentif, dan dampak konsumen. Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan pemerintah atau pelaku usaha pesaing melakukan telaah terhadap perusahaan farmasi yang terintegrasi vertikal dan patut diduga telah menciptakan market foreclosure dengan menggunakan analisis kemampuan, insentif, dan dampak konsumen. Selanjutnya, hasil telaah harus ditindaklanjuti jika terdapat indikasi pelanggaran perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan oleh perusahaan farmasi.]]>
<![CDATA[Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara: (Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar) ]]>
<![CDATA[Ester Lauren Putri Harianja]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 8 - August 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i8.222
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dengan cara membandingkan putusan hakim tentang penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dan dihukum pidana penjara, dengan penelitian hukum-normatif bersifat deskriptif-analisis serta dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kategori penyalahguna narkotika telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 kasus yang telah sesuai menerapkan tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan perbaikan (retributif). Sedangkan, 4 kasus lainnya tidak sesuai dalam menerapkan tujuan pemidanaan, berupa pemidanaan pembalasan di yuridiksi Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Disarankan perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Narkotika, dan agar kiranya hakim-hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikategorikan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatannya.]]>
<![CDATA[Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Lia Hartika]]>;
<![CDATA[Indri Dithisari]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.297
<![CDATA[Pelaksanaan tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya memuat syarat hukuman tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti ialah kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negeri akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah segera dilaksanakan eksekusi. Penagihan uang pengganti ini sangat harus disegerakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lewat perangkat-perangkatnya yang tersebar di segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia ataupun jaksa eksekutor yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi, informasi tunggakan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi ini lumayan besar mencapai angka triliunan rupiah, artinya perihal ini harus menjadi atensi agar dicarikan jalur serta pemecahan hukumnya dalam rengka percepatan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi.]]>
