Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSPEKTIF UU NO. 24/2009 TERHADAP LEGALITAS KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL YANG BERMODEL MONOLINGUAL ASING Encep Mindar R; Elan Jaelani
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i1.136

The development of contracts in international business contract currently has implications for existing legal arrangements, especially arrangements within the scope of business law. New aspects in the scope of international business really need attention, onee of which is uthe uuse of language in ann international business contract. The use of language in international business contracts is a separate concern considering that this aspect is one of the mostt importantt parts that will have a direct impact on the implementation of a business contract. This legal research uses a normative juridical method. The resultsf of the researchy in this papero show that afterx the Law No.24/2009 existed, arrangements regarding the use of Indonesian in international business contracts have been regulated as in article 31. However, this article does not contain strict sanctions against violators, giving rise to legal uncertainty

KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DARING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU ITE Elan Jaelani; Utang Rosidin; N Santi Novia
Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.4185

ABSTRAK Transaksi Jual beli sudah berkembang menjadi secara daring serta biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun masalahnya sekarang marak dimainkan oleh anak yang umurnya dibawah ketentuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keabsahan suatu transaksi jual beli secara daring terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif diperoleh melalui yudisial kualitatif. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu meninjau secara kritis pengetahuan, ide atau temuan yang terkandung dalam penelitian dengan deskriptif analitis lewat studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Transaksi Jual Beli Online terhadap Anak dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdata ini perjanjian dalam transaksi jual beli online itu sah yang didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata dimana walaupun tidak memenuhi unsur kecakapan akan tetapi dapat dibatalkan dan apabila ada sengketa/masalah ditanggung oleh walinya, Demikian pula dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Online, Anak.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KEPEMILIKAN TANAH WNA BERDASARKAN PERJANJIAN DENGAN SUBJEK HUKUM WNI Saskia Fazrin Khoirunnisa; Elan Jaelani
COURT REVIEW Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak milik atas tanah adalah hak yang sangat penting untuk dimiliki seseorang pada suatu negara. Kepemilikan tanah dilindungi oleh peraturan yang memiliki kekuatan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan adanya distingsi antara WNA dan WNI yang menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Adanya akibat hukum yang timbul tersendiri antara WNA dengan tanah dan WNI dengan tanah. Pada realitasnya, penguasaan tanah oleh WNA tidak bisa dihindari karena Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam yang diminati oleh negara asing. Perjanjian nominee adalah suatu maksud yang di mana memberikan peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk mempunyai hak atas tanah di Indonesia tetapi dengan jalan menggunakan subjek warga negara Indonesia (WNI) saat melakukan jual-beli tanah tersebut. Pada kenyataannya, banyak WNA dan WNI memakai jasa seorang Notaris/PPAT untuk mengesahkan perjanjian nominee dan membuat dokumen-dokumen tertulis atas kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, pendekataan kualitatif dengan dan bersifat penelitian kepustakaan, dan studi kasus berupa kasus-kasus perjanjian nominee berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pada putusan pengadilan seperti kasus PN Denpasar Nomor 82/PDT.G/2013/PN.Dps., Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Gin., dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN.Dps. mengenai kasus perjanjian nominee, semua berakhir menjadi batal demi hukum karena perjanjian ini tidak diatur pada regulasi Indonesia dan termasuk ke dalam penyelundupan hukum. Untuk itu, hendaklah kepada para Notaris di Indonesia tetap mengamalkan tugas dan kewajiban yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan.

KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DARING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU ITE Elan Jaelani; Utang Rosidin; N Santi Novia
Transparansi Hukum Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.4197

ABSTRAK Transaksi Jual beli sudah berkembang menjadi secara daring serta biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun masalahnya sekarang marak dimainkan oleh anak yang umurnya dibawah ketentuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keabsahan suatu transaksi jual beli secara daring terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif diperoleh melalui yudisial kualitatif. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu meninjau secara kritis pengetahuan, ide atau temuan yang terkandung dalam penelitian dengan deskriptif analitis lewat studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Transaksi Jual Beli Online terhadap Anak dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdata ini perjanjian dalam transaksi jual beli online itu sah yang didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata dimana walaupun tidak memenuhi unsur kecakapan akan tetapi dapat dibatalkan dan apabila ada sengketa/masalah ditanggung oleh walinya, Demikian pula dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Online, Anak.

PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE Elan Jaelani; Muhamad Kholid; Utang Rosidin; Ransya Ayu Zulvia
Transparansi Hukum Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.4345

ABSTRAK Saat ini, kebutuhan modal atau modal kerja akan menarik peminjam ke layanan pinjaman online Bahkan, minat menggunakan layanan pinjaman online sudah menyebar, tidak mengenal lokasi dan waktu, serta dengan kemampuan menggunakan platform yang ada. Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya melalui Internet. , dan perjanjian tersebut dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam Pinjaman online ini selalu menggunakan akad, dan akad tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang diatur pada intinya pada pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakan ilegal lainnya, perselisihan terkait pinjaman online dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Kata kunci : pinjaman online, penyelesaian sengketa, fintech, wanprestasi

Kontribusi Perda Kota Bandung terhadap Perlindungan Perempuan terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga Fahmi Ihsan Margolang; Elan Jaelani
JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia Vol. 5 No. 1 (2023): JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/jpai.5.1.2023.44663

Violence against women continues to increase, while the existing law is still unable to guarantee their independence, the meaning of violence is not only a physical matter, but also from a psychological and non-fulfillable income as well as acts of violence against women, therefore it is important to analyze the draft trusteeship regarding contributions Regional regulations to become a savior shield for women's safety and independence, especially in the city of Bandung, with the aim of increasing women's security. The research method used is to examine the systematics of laws and regulations, by collecting regional regulations that eliminate women's protection, then aligning the meaning of women's protection by correlating the classification against the applicable regulations. The results of this study are that the Bandung City regional regulation on women's protection is quite good, from the form of legal assistance, then there are rehabilitation houses and other assistance services, but there is a lack of socialization of these regulations, so that the level of violence against women is still increasing. ABSRAK Kekerasan terhadap Perempuan terus kian melonjak,sedangkan Hukum yang ada masih belum dapat memastikan kemerdekaan mereka, makna kekerasan bukan hanya soal fisik saja, melainkan dari psikis serta nafkah yang tak dapat dipenuhi juga masuk tindak kekerasan terhadap perempuan,oleh karena itu pentingnya analisa Draft Perwali mengenai Kontribusi Peraturan Daerah untuk menjadi perisai penyelamat akan keselamatan dan kemerdekaan Perempuan, khususnya di Kota Bandung, dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, dengan cara mengumpulkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan terkait perlindungan perempuan, kemudian menselaraskan makna perlindunagn perempuan dengan mengkorelasikan pengklasifikasian terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah perda Kota Bandung terhadap perlindungan perempuan cukup baik, dari bentuk pendampingan hukum, kemudian adanaya rumah rehabilitasi dan pelayanan bantuan lainnya, akan tetapi kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut, sehingga tingkat kekerasan terhadap perempuan masih saja meningkat.

KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DARING OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UU ITE Elan Jaelani; Utang Rosidin; N Santi Novia
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i1.4197

ABSTRAK Transaksi Jual beli sudah berkembang menjadi secara daring serta biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun masalahnya sekarang marak dimainkan oleh anak yang umurnya dibawah ketentuan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui keabsahan suatu transaksi jual beli secara daring terhadap anak dibawah umur yang dihubungkan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif diperoleh melalui yudisial kualitatif. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu meninjau secara kritis pengetahuan, ide atau temuan yang terkandung dalam penelitian dengan deskriptif analitis lewat studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Transaksi Jual Beli Online terhadap Anak dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdata ini perjanjian dalam transaksi jual beli online itu sah yang didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata dimana walaupun tidak memenuhi unsur kecakapan akan tetapi dapat dibatalkan dan apabila ada sengketa/masalah ditanggung oleh walinya, Demikian pula dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci : Transaksi, Jual Beli, Online, Anak.

PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE Elan Jaelani; Muhamad Kholid; Utang Rosidin; Ransya Ayu Zulvia
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v5i2.4345

ABSTRAK Saat ini, kebutuhan modal atau modal kerja akan menarik peminjam ke layanan pinjaman online Bahkan, minat menggunakan layanan pinjaman online sudah menyebar, tidak mengenal lokasi dan waktu, serta dengan kemampuan menggunakan platform yang ada. Pinjaman online, juga dikenal sebagai fintech (financial technology), mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan layanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya melalui Internet. , dan perjanjian tersebut dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam Pinjaman online ini selalu menggunakan akad, dan akad tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang diatur pada intinya pada pasal 1313 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakan ilegal lainnya, perselisihan terkait pinjaman online dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.Â Kata kunci : pinjaman online, penyelesaian sengketa, fintech, wanprestasi

Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif Muhammad Ar Rafii; Elan Jaelani
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.75

his research aims to discuss the problems in fulfilling the quota for women's political participation in the legislature and the efforts of state institutions to increase women's participation in general elections. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach. That is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The results of the study show an increase in women's representation in the legislature, but the representation rate is still far away because the last legislative election practice system in 2019 used an open proportional system, and there is still a low level of public understanding of women's representation in the legislature which is a form of gender equality. The efforts made by the relevant institutions, namely the KPU and Bawaslu, in improving these problems are to ensure the fulfillment of the 30% quota of women's representation in the nomination of legislative members and to provide strict sanctions for those who do not fulfill it. This effort reflects the need for strict supervision to ensure the implementation of rules in achieving the goal of women's representation. Thus, improving the electoral system, increasing public knowledge, and applying strict sanctions are necessary to achieve the affirmative targer of women in politics in Indonesia.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search