Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN NEGARA DAN KEADILAN Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Urwatul Wutsqo : Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman
Moh. Muhibbin
Universitas Islam Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Mohammad Imamin Na`im Naim; Moh. Muhibbin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i4.19542

Abstract

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang di miliki bagi setiap manusia tanpa terkecuali yang mana tidak hanya manusia saja lah yang memiliki perlindungan hukum melainkan juga perusahaan. Perusahaan yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kerjanya sehingga dapat di ancam dengan pidana penjara jikalau tenaga kerja tersebut tidak segera menggembalikan uang yang ia ambil dari perusahaan secara melawan hukum.Dalam hal tenaga kerja tidak kooperatif dengan tindakan yang di ambil oleh perusahaan, maka salah satu jalan untuk perusahaan dapat mengambil kembali uang nya yakni dengan jalan hukum. Pihak perusahaan sampai dengan sudah di somasi dan sudah di laporkannya tenaga kerja tersebut ke kepolisian, pihak perusahaan masih memiliki itikat baik untuk tidak terburu-buru menjalankan alur perkara pidana dengan berpandangan bahwa akan lebih baik jika perkara tersebut di lakukan dengan jalan non litigasi untuk mendapatkan kata mufakat antar kedua belah pihak. Kata-Kunci: Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Tenaga Kerja,Tindak Pidana, Non litigasi Legal protection is one of the things that is owned for every human being without exception, where not only humans have legal protection but also companies. Companies that are victims of criminal acts committed by their workers so that they can be threatened with imprisonment if the worker does not immediately multiply the money he takes from the company unlawfully.In the event that the workforce is uncooperative with the actions taken by the company, then one of the ways for the company to take back its money is by legal means. The company has been somasi and has reported the manpower to the police, the company still has good intentions not to rush to run the flow of criminal cases with the view that it would be better if the case was carried out with a non-litigation method to get a consensus between the two parties. Keywords: Legal Protection, Limited Liability Company, Labor, Criminal Act, Non litigation
EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA DI DESA SENTONG KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Ardjawas; Moh. Muhibbin; Sunardi
Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/negkea.v12i1.20342

Abstract

Kepala Desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintah desa. Maka, upaya dalam proses penyelenggaran pemerintahandesa, dilihat dari ekeftivitas kinerja kepala desa untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban visi misi kepala desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan, Visi misi merupakan fokus dan arah bagi pemerintahan secara keseluruhan termasuk bagi kinerja kepala desa. Dengan demikian, yang menjadi penelitian yaitu : Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Kepala Desa, dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa. Metode penelitian dilakukan dengan jenis pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder.Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling menggunakanpurposive sampling.Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah Efektivitas kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa sudah dapat dikatakan baik dengan dilihat dari berbagai aspek. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa yaitu cara berpikir masyarakat untuk meningkatkan SDM, partisipasi, taraf pendidikan, kerja sama yang baik, serta rasa tangung jawab bersama yang masyarakat dan perangkat desa. Adapun gaya kepemimpinan kepala desa sangat mendukung berjalannya visi misi
A COMPARATIVE STUDY ON UNDERSTANDING LEGAL LOOPHOLES IN LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS RELATED TO DEFAMATION Moch. Haidar Ali Al Hamid; Suratman; Moh. Muhibbin
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.4332

Abstract

This study aims to comparatively examine legal regulations related to criminal defamation occurring through social media during the regional head election (Pilkada) campaign period in Lamongan Regency. This study refers to the provisions of Law Number 7 of 2023 concerning Elections, which explicitly prohibits acts of insult or defamation during the election process. On the other hand, there are also regulations governing similar crimes in the electronic domain, as stipulated in Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). This study employs a qualitative approach with a comparative method to analyze the changes, advantages, and weaknesses in the provisions of the latest ITE Law, particularly in the context of political dynamics during the Pilkada campaign period in Lamongan Regency. The analysis shows that Law Number 1 of 2024 provides a more detailed and firm definition and limitations for the crime of defamation on social media. This regulation more clearly establishes the threshold for legal violations and the applicable sanctions, thereby creating greater legal certainty. These findings are expected to serve as a reference for law enforcement in strengthening legal protection for victims of defamation against individuals in the digital era.
The Impact Of Polygamy Marriage Practices on the Family Dendik Irawan; Budi Parmono; Moh. Muhibbin
Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Vol. 15 No. 01 (2026): Sociocultural Islamic Education
Publisher : Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) IAI Al Urwatul Wutsqo - Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/urwatulwutsqo.v15i01.2856

Abstract

This study aims to analyze polygamy practices and their positive and negative impacts on family life as well as the psychological conditions of wives and children in the community of Paciran District, Lamongan Regency. This research employs a qualitative approach, with a conceptual and case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving polygamy practitioners, community leaders, and related parties. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that polygamy practices in Paciran vary, ranging from open to covert arrangements. Normatively, polygamy is perceived as permissible in Islamic law under strict conditions of justice and financial capability. However, in practice, polygamy tends to generate more negative impacts than positive ones, particularly affecting the psychological well-being of wives and children, including jealousy, emotional instability, domestic conflict, and declining family harmony. Nevertheless, a limited number of families demonstrate relative stability through equitable treatment and effective communication. This study highlights that polygamy requires strong psychological, economic, and moral readiness to prevent broader social and familial harm.
Co-Authors Ardjawas Budi Parmono Dendik Irawan Moch. Haidar Ali Al Hamid Mohammad Imamin Na`im Naim Sunardi Suratman Suratman