Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of Law Number 18 of 2019 on Access to Education for Graduates of Muhammadiyah Boarding School Klaten at State Universities Sandya Mahendra; Engine Kubota; Nabila Rahmawati Rama; M. Junaidi
Journal of Transcendental Law Volume 3, No 2, 2021
Publisher : Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jtl.v3i2.18509

Abstract

Islamic boarding schools are one of the educational programs among the many levels of education that have been passed down from generation to generation by the people of Indonesia. Islamic boarding school is a national education identity that has special characteristics in the form of religion-based education that is thick with scientific nuances. This study aims to 1) Know the definition of Islamic boarding school in law number 18 of 2019; 2) Knowing the implementation of Law No. 18 of 2019 on graduates of Islamic boarding schools in state universities. The research method used is normative legal research with a doctrinal approach with a descriptive type of study. Article 1 paragraph (1) of this Law states that Islamic boarding schools are community-based institutions established by individuals, foundations, Islamic community organizations, and/or communities that instill faith and piety to Allah SWT, cultivate noble character and adhere to the teachings of Islam. Islam rahmatan lil’alamin which is reflected in the attitude of humility, tolerance, balance, moderation, and other noble values of the Indonesian nation through education, Islamic da’wah, exemplary, and community empowerment within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Muhammadiyah Boarding School Klaten or commonly referred to as MBS Klaten is a modern boarding school combining religious education with general science and Information Technology (ICT). The implementation of the law to accommodate graduates of Islamic boarding schools to continue their studies to a higher level has been carried out through a scholarship program to all Islamic boarding schools in Indonesia. However, MBS Klaten provides extremely strict requirements so that few students have the opportunity to continue their studies at State Universities.Keywords: Boarding school; Government policy; Education
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH KEBIJAKAN BANK TANAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN Danang Sugihardana; Muhammad Hamam Firdaus; Nabila Rahmawati Rama; Yenny Ratnasari
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 19th University Research Colloquium 2024: Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara agraris yang ditandai dengan wilayah yang luas, tanah memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bank Tanah memegang peran krusial sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengelola dan memanfaatkan aset tanah negara atau daerah demi kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial. Penelitian ini merupakan kajian yuridis terhadap pengaruh kebijakan Bank Tanah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemanfaatan lahan pertanian di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengidentifikasi dasar hukum terkait dan menganalisis penerapannya. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kehadiran Bank Tanah dalam undang-undang pertanahan dan urgensinya pasca pandemi COVID-19. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bank Tanah, sebagai instrumen kebijakan pertanahan, memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui optimalisasi pengelolaan tanah. Implementasi Bank Tanah diharapkan dapat menciptakan akses yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat dalam memanfaatkan tanah, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, keberhasilan Bank Tanah juga tergantung pada pengawasan yang efektif dan klarifikasi peraturan yang lebih rinci. Sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap dampak kebijakan Bank Tanah terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dan menyoroti aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam implementasinya.