p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum
Imam Rofiqi
Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pergeseran Asas Publisitas Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Meidy Triasavira; Sjaifurrachman Sjaifurrachman; Imam Rofiqi
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 2 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i2.2296

Abstract

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yaitu ditandai dengan munculnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannnya terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu pengumuman (publisitas) dalam pembuktian pemilikan tanah antara “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah” dengan “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”. Maka dari itu dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pengumuman pendaftaran tanah pertama kali yang kurang dari ketentuan perundang-undangan dan bagaimana upaya hukum dari pemilik hak atas tanah apabila sertifikatnya dimohonkan oleh orang lain yang telah melewati proses pengumuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perbedaan peraturan jangka waktu pengumuman (publisitas) pendaftaran tanah tersebut ialah kedudukan sertifikat yang diterbitkan dari kedua peraturan tersebut sah sebelum ada pembatalan hak dan putusan Judicial Review, sedangkan dampak dari jangka waktu pengumuman (publisitas) perbedaan pengaturan yang lebih pendek tersebut ialah mengenai hilangnya hak subjek hukum lainnya. Pembatalan hak ada dua jenis yaitu karena cacat hukum administrasi dan karena putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
EKSEKUSI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI ERA PANDEMI (TELAAH KAJIAN MASLAHAH MURSALAH) Imam Rofiqi; Rusfandi Rusfandi; Anita Anita
Jurnal Jendela Hukum Vol 10 No 1 (2023): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/jjh.v10i1.2861

Abstract

The government has a program for small entrepreneurs in terms of activating the provision of credit to weak economic groups for the welfare of people's lives. Credit granting programs with a Fiduciary system can help credit recipients and credit providers. If the guarantee right can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty, this is one of the parameters of a material debt guarantee. This research method uses the Juridical Empirical method, which is an approach taken to analyze the effectiveness of a regulation/legislation or existing law. In this case the approach is used to analyze qualitatively the implementation of fiduciary guarantees in Indonesia. This study uses primary data, namely data obtained directly from the field through an interview process and secondary data, namely examining various legal materials through library research. The analysis used in this research is qualitative analysis which draws conclusions using deductive analysis. Fiduciary Guarantee Law Number 42 of 1999 regulates the execution of Fiduciary Guarantees in Indonesia where there are various variations of the execution, therefore the parties can choose which execution model they want. However, in practice how to carry out the execution of fiduciary guarantees when there are problem loans, many still do not know, especially the implementation in pawnshops, which in fact have just handled the fiduciary system installment credit program. Which model is used by creditors throughout Indonesia. It is hoped that by knowing the system, model or method of executing fiduciary guarantees in this study, people will know more about the ins and outs, their rights and the consequences when taking credit with fiduciary system installments to creditors.