Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Media Hukum Borobudur Journal on Legal Services
Wita Setyaningrum, Wita
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG Setyaningrum, Wita
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.628 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v1i2.6108

Abstract

Protokol Kyoto Protokol Kyoto adalah sebuah instrument hukum (legal instrument) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim Bumi. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Protokol tentu saja memiliki konsekuensi untuk mengimplementasikannya ke dalam undang-undang nasionalnya. Negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi tetapi bisa melakukannya secara sukarela dan diminta melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang lebih bersih dan lebih ramah iklim. Untuk itu, negara maju diwajibkan memfasilitasi alih teknologi dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi protokol Kyoto di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan apasaja yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kementrian Lingkungan Hidup sebagai wujud pelaksanaan isi protokol. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan peraturan perundangan terutama yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan serta untuk menganalisis konsistensi dari suatu peraturan perundangan yang dilaksanakan. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi protokol kyoto melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi protokol melalui UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun tidak serta merta mengadopsi secara utuh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam protokol, namun sudah tampak jelas adanya upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan terkait perlindungan, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai dampak  pemanasan global dan perubahan iklim. Kata kunci : Pemanasan Global, Protokol Kyoto, UU No.32 Tahun 2009
Penguatan Kesehatan Mental Dengan Regulasi Emosi dan Pemahaman Akan Solusi Hukum Hubungan Kerja di Luar Negara Fakhruddiana, Fuadah; Setyaningrum, Wita; Nur Syuhada, Muhammad
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11732

Abstract

Persoalan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) semakin kompleks dengan semakin banyaknya akses bekerja bagi WNI ke luar negeri. Penyebab dari permasalahan tersebut dapat bermacam-macam, di antaranya terkait kesehatan mental yang timbul karena majikan yang memiliki emosi negatif serta ketika PMI menghadapi berbagai tekanan lainnya. Salah satu penyebab tekanan yang dialami Ketika PMI menghadapi permasalahan hukum. Pendekatan untuk mengatasi masalah ini dilakukan melalui metode Psikoedukasi dan Sharing Session dengan topik “Mengurangi Stres Kerja dengan Memilih Kebahagiaan dan Memahami Solusi Hukum dalam Hubungan Kerja di Luar Negeri”. Dampak dari kegiatan psikoedukasi ini adalah memberikan kontribusi yang signifikan secara kualitatif bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka akan hak-hak mereka sebagai pekerja migran. Para pekerja migran menjadi lebih mampu mengelola stres dan tekanan dalam lingkungan kerja, serta lebih memahami prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa kerja.
A Comparison of Legislative Election Systems in Indonesia and Malaysia Nugroho, Rahmat Muhajir; Asmorojati, Anom Wahyu; Setyaningrum, Wita; Shuaib, Farid Sufian
Jurnal Media Hukum Vol 31, No 1: June 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v31i1.21485

Abstract

The article aimed to analyze the comparison of electoral systems in Indonesia and Malaysia due to relevant differences and similarities. In Malaysia, the legislative election system was implemented to elect members of the People Council using a district platform. Meanwhile, Indonesia used an Open Proportional system to elect members of the National and Regional Representative Councils. A total of three aspects were also compared between both countries through a legal research and comparative approach, namely Government, Election, and Party Systems. Data collection was subsequently carried out through empirical studies, including interviews and literature reviews. The results showed that differences in government systems, state forms, and administration were observed between Indonesia and Malaysia, where proportional and district electoral platforms were implemented, respectively. Despite the differences, the two countries still had various similarities, such as the implementation of a multiparty system using different party coalition platforms. Variations were also observed in the implementation of voting rights by soldiers and convicts within both countries.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG Setyaningrum, Wita
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1 No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v1i2.6108

Abstract

Protokol Kyoto Protokol Kyoto adalah sebuah instrument hukum (legal instrument) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak mengganggu sistem iklim Bumi. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi Protokol tentu saja memiliki konsekuensi untuk mengimplementasikannya ke dalam undang-undang nasionalnya. Negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi tetapi bisa melakukannya secara sukarela dan diminta melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang lebih bersih dan lebih ramah iklim. Untuk itu, negara maju diwajibkan memfasilitasi alih teknologi dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimanakah implementasi protokol Kyoto di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan apasaja yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kementrian Lingkungan Hidup sebagai wujud pelaksanaan isi protokol. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan peraturan perundangan terutama yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan serta untuk menganalisis konsistensi dari suatu peraturan perundangan yang dilaksanakan. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi protokol kyoto melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi protokol melalui UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun tidak serta merta mengadopsi secara utuh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam protokol, namun sudah tampak jelas adanya upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan terkait perlindungan, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai dampak  pemanasan global dan perubahan iklim. Kata kunci : Pemanasan Global, Protokol Kyoto, UU No.32 Tahun 2009
Co-Authors Anom Wahyu Asmorojati Fuadah Fakhruddiana Muhammad Nur Syuhada Rahmat Muhajir Nugroho Shuaib, Farid Sufian