Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Teknis Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Palau di Samudera Pasifik: Technical Study on Exclusive Economic Zone (EEZ) Delimitation between Indonesia and Palau in the Pacific Ocean Indragiri Yani Wardhono; Novera B. Lesmana; Eka Djunarsjah; Trismadi Trismadi
Jurnal Chart Datum Vol. 1 No. 1 (2015): Jurnal Chart Datum
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37875/chartdatum.v1i1.11

Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS’82, Indonesia diberikan hak menetapkan batas-batas laut dengan negara tetangga, salah satunya batas Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (Pasal 55-75). Dalam penetapan batas ZEE harus diadakan dengan persetujuan internasional untuk mencapai pemecahan yang adil. Perbatasan ZEE antara Indonesia dan Palau merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Palau menetapkan batas ZEE menggunakan prinsip sama jarak, sedangkan Indonesia sebagai negara yang jauh lebih luas menganggap lebih adil apabila ditetapkan dengan prinsip proporsionalitas. Dari kedua prinsip diatas, akan dilakukan analisa berdasarkan aspek teknik dan aspek hukum, sehingga dalam menetapkan batas ZEE dapat diterima kedua belah pihak sesuai UNCLOS’82 dan Hukum Internasional lainnya. Berdasarkan hasil analisis, prinsip sama jarak digunakan dalam penentuan batas Laut Teritorial karena di wilayah tersebut berlaku kedaulatan penuh untuk menegakkan yurisdiksinya, sementara di perairan ZEE berlaku hak berdaulat sehingga tidak harus menggunakan prinsip sama jarak. Prinsip proporionalitas dilakukan dengan pendekatan perbandingan panjang garis pangkal dan panjang garis pantai terhadap wilayah yang akan dibatasi. Pendekatan perbandingan panjang garis pangkal terhadap wilayah yang akan dibatasi dianggap relevan karena baik Indonesia dan Palau telah mendepositkan Daftar Koordinat Geografis ke Sekretaris Jenderal PBB, yang dijadikan dasar untuk penarikan garis pangkal. Penggunaan Prinsip Proporsionalitas menggunakan pendekatan perbandingan jumlah panjang garis pangkal yang relevan dengan rasio 1 : 15.9, akan menghasilkan solusi yang adil sesuai UNCLOS’82 daripada menggunakan prinsip sama jarak.

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Manajemen Data di Dishidros: Development of Web-Based Geographic Information System Applications for Data Management at Dishidros Janjan Rechar; Trismadi Trismadi; Eddy Prahasta
Jurnal Chart Datum Vol. 1 No. 1 (2015): Jurnal Chart Datum
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37875/chartdatum.v1i1.13

Perkembangan teknologi di bidang sistem informasi yang didukung oleh perkembangan teknologi jaringan membuat sistem informasi geografis terus berkembang dengan menawarkan berbagai kemudahan yang dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi yang memanfaatkannya. Aplikasi berbasis web dipilih dalam skripsi ini disebabkan karena adanya tingkat perawatan aplikasi yang lebih mudah bila dibandingkan dengan aplikasi berbasis desktop. Dalam penanganan data dalam aplikasi ini dibagi kedalam dua jenis data yaitu data yang mengandung informasi geografis (data spasial), dan data atribut.Dalam penanganan kedua jenis data ini terdapat perbedaan dalam hal pembuatan basisdata dan pengembangan aplikasi yang menggunakan basisdata tersebut. Dishidros sebagai lembaga yang mengelola data spatial dalam hal ini penyediaan peta laut, sangatlah tepat memilih teknologi ini untuk meningkatkan kinerja dari organisasi.Dengan teknologi ini, maka kecepatan distribusi data/informasi yang diperlukan untuk membuat produk dishidros dapat meningkat, begitu juga biaya operasional, keamanan data, dapat lebih baik dari pada sistem konvensional.

Analisa Laju Sedimentasi dan Transpor Sedimen pada Pembangunan Breakwater Dermaga Lantamal III Pondokdayung di Tanjungpriok Jakarta: Analysis of the Sedimentation Rate and Sediment Transport in the Construction of the Lantamal III Pondokpayung Pier Breakwater in Tanjungpriok, Jakarta Rudy Salam; Wahyoe W. Pandoe; Sudarman Sudarman; Trismadi Trismadi
Jurnal Chart Datum Vol. 2 No. 1 (2016): Jurnal Chart Datum
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37875/chartdatum.v2i1.67

Rencana pembangunan breakwater merupakan bagian dari 8 tahap pembangunan Dermaga Lantamal III Pondokdayung di Tanjungpriok Jakarta. Dalam pembangunan breakwater dan perencanaan pemeliharaan pelabuhan perlu dilaksanakan analisa sedimentasi mengenai laju sedimentasi dan pola transpor sedimen. Penentuan laju sedimentasi dan analisa transpor sedimen pada saat pembangunan breakwater perlu ditinjau terlebih dahulu dari analisa kondisi sekarang, sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tahap : (1) penghitungan selisih volume dan selisih kedalaman pada titik – titik di setiap segmen yang telah ditentukan berdasarkan tiga buah Lembar Lukis Teliti (LLT) tahun 1993, 2001, dan 2009; (2) melaksanakan simulasi pemodelan numerik dengan menggunakan software SMS 9.0 pada kondisi saat ini yang di bandingkan dengan penghitungan manual berdasarkan LLT dan hasil penghitungan Dishidros berdasarkan data survei tahun 2009; dan (3) melaksanakan pemodelan numerik simulasi breakwater sesuai siteplan dari Disfaslanal. Penghitungan selisih volume sedimen di lokasi penelitian sesuai area hitungan menunjukkan terjadi erosi dengan erosi rata – rata 4679,807 m3 per tahun. Begitu pula dengan penghitungan selisih kedalaman menunjukkan terjadi penurunan permukaan dasar laut dengan penurunan kedalaman rata – rata 0,006 meter per tahun. Berdasarkan penghitungan data lapangan sedimen suspensi rata – rata 0,0227 gr/ltr, deposisi antara 2,5 sampai dengan 7,5 cm per tahun. Sedangkan berdasarkan hasil analisa model sedimen suspensi rata –rata 0,182 gr/l, deposisi 3,6 cm per tahun. Pada model simulasi breakwater sedimen suspensi rata – rata 0,052 gr/ltr, deposisi di perairan 3,41 cm per tahun, di dalam kolam dermaga dan di pintu masuk kolam dermaga masing – masing 3,32 cm per tahun dan 2,46 cm per tahun. Pada musim Timur pembangunan breakwater memberikan dampak sedimentasi yang cukup rendah, namun pada musim Barat dengan meninjau pola arus yang terjadi sedimentasi cenderung akan lebih tinggi.

Analisis Teknis Batas Laut Teritorial Antara Indonesia dan Malaysia dengan Metode Ekuidistan (Studi Kasus: Perairan Pulau Sebatik, Kalimantan Timur): Technical Analysis of the Territorial Sea Boundary Between Indonesia and Malaysia with the Equidistant Method (Case Study: Sebatik Island Waters, East Kalimantan) Agus Hendra Gunawan; Eka Djunarsjah; Trismadi Trismadi; Kukuh S. Widodo
Jurnal Chart Datum Vol. 2 No. 1 (2016): Jurnal Chart Datum
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37875/chartdatum.v2i1.69

Indonesia dan Malaysia memiliki klaim batas Laut Teritorial di perairan Pulau Sebatik yang sampai saat ini belum disepakati oleh kedua negara, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah penelitian awal sebagai dasar penarikan batas Laut Teritorial di perairan tersebut. Untuk menetapkan batas Laut Teritorial di perairan Pulau Sebatik dibutuhkan landasan teknis dan hukum yang diakui oleh internasional yaitu TALOS (Technical Aspects on the Law Of the Sea) dan UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) 1982 khususnya pasal 15 tentang penentuan batas Laut Teritorial dengan prinsip sama jarak. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis melalui penelusuran kepustakaan dan metode grafis berupa kajian di peta laut yang kemudian di analisis berdasarkan aspek-aspek hukum dan teknis menggunakan prinsip sama jarak (Equidistance Principle), didapat beberapa opsi penetapan batas Laut Teritorial. Dari hasil analisis opsi-opsi tersebut, maka penarikan batas Laut Teritorial dengan menggunakan Titik-Titik Dasar yang terletak pada Garis Pangkal Lurus Kepulauan (Point on Baseline) Indonesia terhadap Titik Dasar (Basepoint) Malaysia merupakan opsi yang paling optimal bagi Indonesia.

Visualisasi dan Analisis Peta Laut Militer untuk Pengembangan Strategi Pertahanan di Laut (Studi Kasus Perairan Pulau Baai Bengkulu): Visualization and Analysis of Military Sea Maps for the Development of Defense Strategies at Sea (Case Study of the Waters of Baai Island Bengkulu) Nanang Hadi P; Trismadi Trismadi; Novera Budi Lesmana; Eddy Prahasta
Jurnal Chart Datum Vol. 2 No. 1 (2016): Jurnal Chart Datum
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37875/chartdatum.v2i1.71

Perkembangan teknologi militer dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga memicu perkembangan taktik dan strategi tempur yang telah ada. Dengan perkembangan taktik dan strategi tentunya dibutuhkan data-data pendukung yang semakin komplek. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan peta khusus yang ditujukan untuk kepentingan militer, Peta tersebut adalah Peta Laut yang diberi tambahan layer Militer atau disebut dengan AML (Additional Military Layers). AML merupakan sekumpulan produk data digital geospasial yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam bidang pertahanan di luar kepentingan navigasi. AML bukanlah merupakan layer yang menutupi peta navigasi. Beberapa bagian dari AML bisa digunakan pada beberapa produk, seperti ENC, akan tetapi AML dibuat dengan tujuan untuk kepentingan non-navigasi, (seperti dukungan untuk peperangan ranjau). Komponen tertentu dari AML dapat digunakan sendiri tanpa ENC untuk menampilkan peta navigasi secara penuh. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis spasial, diperoleh 10 layer AML dari 9 layer yang tertuang dalam konsep AML yang dikeluarkan oleh North Atlantic Treaty Organisation (NATO).

Konsep Penyempurnaan Batas Wilayah Kerja Lanal-Lanal di Jajaran Lantamal III Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004: The Concept of Completing the Boundary of the Lanal-Lanal Work Area in the Line of Lantamal III Viewed from the Perspective of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 Guruh Dwi Y. S; Trismadi Trismadi; Dian Adrianto; Eka Djunarsjah
Jurnal Chart Datum Vol. 2 No. 1 (2016): Jurnal Chart Datum
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37875/chartdatum.v2i1.75

Lantamal III TNI AL merupakan bagian Gelar Pangkalan Utama di jajaran Koarmabar, dengan pembagian wilayah kerja tertentu sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk ancaman yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian sebagai dasar penarikan batas wilayah kerja Lanal-lanal dibawah Lantamal III. Untuk menetapkan batas wilayah kerja Lanal-lanal di jajaran Lantamal III dibutuhkan landasan hukum dan aspek teknis yang diakui oleh Undang-undang RI Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri I/2006 tentang pedoman penegasan batas daerah. Kaitannya dengan unsure-unsur Lantamal/Lanal yang terbatas kemampuannya, Komandan Lantamal/Lanal sebagai Muspida (musyawarah pimpinan daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota, bila disesuaikan batas laut daerah akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan keamanan laut di daerah tersebut.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search