Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Mulyadi Tanzili
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Heni Marlina; Mulyadi Tanzili
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27360

Abstract

Banking has a function as an intermediary institution, namely mobilizing funds from people who have excess funds and channeling them back to people in need in the form of financing facilities. Banking has a vital role in the economic sector, especially in regulating the circulation of money in society. The research method used is a qualitative research method with a literature approach. The results of the study state that the settlement of sharia banking disputes through non-litigation can be carried out through arbitration and alternative settlements, which consist of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment as regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Disputes. In arbitration, customers and Islamic banks are given the right to choose the material law to be applied as stipulated in Article 56 paragraph (2) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.Keywords: Dispute Resolution; Syariah banking; Litigation Abstrak Perbankan memiliki fungsi sebagai intermediary institution, yakni mengerahkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbankan memiliki peran vital dalam sektor perekonomian, khususnya dalam mengatur perputaran uang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Dalam arbitrase, nasabah dan bank syariah diberikan hak untuk memilih hukum materil yang akan diterapkan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Perbankan Syariah; Litigasi
Retrogesi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Kutipan Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.LT) Kuala Akbar Andalas; Mulyadi Tanzili; Helwan Kasra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4441

Abstract

Pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Akta Nikah sebagai Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Lt, Akta Otentik mengalami retrogesi atau penurunan nilai pembuktian. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab retrogesi serta pertimbangan Majelis Hakim. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberatan serta bukti lawan yang setara dan sempurna dapat menggoyahkan eksistensi Akta Otentik, sehingga menurunkan nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan atau setara dengan akta di bawah tangan. 
TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE IN ASSAULT CASES: A CASE STUDY AT THE PALEMBANG DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE Desi Arsean; Saipuddin Zahri; Mulyadi Tanzili
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.6860

Abstract

The prosecution authority, as part of the state’s law enforcement system, plays a strategic role in ensuring legal certainty, justice, and public order while upholding moral values and human dignity. In this context, the application of restorative justice has emerged as an alternative approach to resolving criminal cases, including assault offenses. This study examines the implementation of termination of prosecution based on restorative justice in an assault case handled by the Palembang District Attorney’s Office. The research adopts a normative juridical method, focusing on statutory regulations and prosecutorial guidelines governing restorative justice. The findings indicate that the termination of prosecution was influenced by several key factors: the suspect committed the offense for the first time, the offense carried a maximum statutory penalty of no more than five years’ imprisonment, and the value of losses or evidence did not exceed IDR 2,500,000. Additionally, the case demonstrated successful reconciliation between the perpetrator and the victim, supported by community approval. The study concludes that the application of restorative justice in this case reflects prosecutorial discretion aimed at achieving substantive justice, social harmony, and efficiency in criminal law enforcement.Keywords: termination of prosecution; restorative justice; assault cases; prosecutorial discretion
Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Adi Baladika; Khalisah Hayatuddin; Mulyadi Tanzili
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6709

Abstract

Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi berupa Pemenuhan perjanjian, Pembatalan perjanjian, Ganti rugi dan Peralihan risiko. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Perbuatan Melawan Hukum berupa Ganti rugi, Pemulihan nama baik, Perintah penghentian perbuatan, melalui putusan pengadilan untuk menghentikan tindakan melawan hukum dan Perlindungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum bersifat represif yakni penyelesaian setelah terjadi pelanggaran dan juga preventif yakni memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian maka disebut Wanprestasi sedangkan hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian maka disebut Perbuatan Melawan Hukum.
Co-Authors Adi Baladika Desi Arsean Helwan Kasra Heni Marlina Khalisah Hayatuddin Kuala Akbar Andalas Saipuddin Zahri