Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRITIS REFORMASI KULTURAL POLRI (1999-2012) Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Selama 14 tahun terakhir, Polri telah berusaha memenuhi tuntutan gerakan reformasi meski belum berhasilseluruhnya. Khusus reformasi kultural, menurut klaim Polri, telah ada beberapa upaya yang dilakukan olehPolri, seperti perubahan doktrin, perumusan pedoman tata perilaku anggota Polri, dan sebagainya. Namun dalamperkembangannya, khusus untuk aspek kultural selaku muara dari reformasi, Polri tampak belum berhasil menjadiâ€˜polisi sipilâ€™ yang berwajah humanis serta demokratis. Padahal peran Polri sebagai penegak hukum dan fungsinyayang berhubungan dengan masyarakat melekat satu dengan yang lainnya. Fungsinya sebagai pelindung, pengayom,pelayan, dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan universal yang melekat pada identitas Polri sendiri.Kualitas dari implementasi fungsi tersebut yang akan mencerminkan bagaimana perilaku Polri sesungguhnya didalam masyarakat. Oleh karena itu, berbicara mengenai reformasi kultural Polri, turut menganalisis pula seluruhfungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh anggota Polri.Kata Kunci : Polri, polisi, reformasi, budaya, kultural, sipil, humanis.

Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The reform of the Indonesian Police Institution (Polri) was one of the Indonesian 'reformasi' deniand that began in 1998. This aspect was the reason behind the emergence of nnanv policies related with efforts to reform Polri in structural, instrumental and cultural aspects. These efforts were part of internal refornn of Polri and admittedly, it showed that there has been significant changes in Polri in terms ofits organisation system. However, these efforts have not been able to create maximum results due to some constraints, not only from internal Polri, but also from government regulation assumed to be normative. As a consequence, there were still barriers for Polri to fulfill the 'reformasi' demand and to act in proportional and professional way.

PERGESERAN MASALAH KEAMANAN DI ACEH Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Sejak Orde Baru hingga pasca-MoU Helsinki, persoalan keamanan di Aceh selalu menjadi sorotan banyakpihak, termasuk dunia internasional. Ini memperlihatkan bahwa keamanan di Aceh masih mengalami kendala yangdisebabkan oleh kompleksitas dari dinamika perpolitikan di wilayah tersebut. Secara kronologis, pada masa OrdeBaru maupun pasca-Orde Baru, isu keamanan di Aceh selalu terkait erat dengan kelompok bersenjata dan gerakanseparatisme yang dibalut dengan tuntutan politik. Lalu pasca-tsunami dan MoU Helsinki, masalah keamanan mulai bergeser pada aspek kriminalitas, dengan kecenderungan yang justru tinggi secara statistik jika dibandingkansebelum MoU Helsinki. Dari sini terlihat adanya pola pergeseran masalah keamanan di Aceh. Tulisan ini mencobamenganalisis bagaimana pergeseran masalah keamanan di Aceh, dikaitkan dengan berbagai persoalan internalyang dialami Aceh. Dengan demikian, akan terlihat bahwa masalah keamanan di Aceh bukan sekadar gangguankeamanan, melainkan juga berhubungan dengan isu politik di provinsi tersebut.Kata kunci: Keamanan, Aceh, penggeseran

ALTERNATIF MODEL PENGELOLAAN KEAMANAN DI DAERAH KONFLIK Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

In Post New Order era the security regulation has been rearranged and has caused a conceptual change ofsecurity and defense in Indonesia This can be seen through the regulation ofseparation ofPolri and ABRI andaccompanied by TAP APR No VI on seperation ofTNI and Polri and TAP MPR VII in 2000 on the role of TNI andPolri These regulations have created a model ofsecurity management which arranged authority between TNI andPolri in conducting security management in conflict areaparticularly in Ambon Poso Aceh and Papua Howeverthese regulations have created new problems in the field especially related to regulation of duty and authoritybetween Polri and TNI in handling security problems in conflict area Based on this illustration this study tries toanalyse the implementation ofstate security managementpolicy in conflict area and to recommend an alternativeofsecurity management model in conflict area along with other operational regulations in order to regulate strictlyand clearly betweenfunction and authority ofTNI and Polri in conducting security management in conflict area

PENCAPAIAN REFORMASI INSTRUMENTAL POLRI 1999-2011 Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Sejak pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari ABRI pada tahun 1999, Polri memiliki banyakinstrumen (kebijakan) yang menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan fungsi dan kewenangannya. Namun,instrumen ini belum sepenuhnya diatur dengan kewenangan yang jelas kepada Polri, terutama dalam hal koordinasi,hubungannya dengan TNI pada saat melakukan pengelolaan keamanan di daerah konflik, mekanisme pengawasan,dan akuntabilitas dalam hal kinerja, fungsi, dan kewenangan Polri. Oleh karena itu, upaya Reformasi InstrumentalPolri yang masih memiliki kendala perlu dievaluasi kembali. Kehadiran UU No. 2 Tahun 2002 dan juga perangkatperaturan lainnya masih menimbulkan masalah baru, seperti pengawasan, mekanisme kontrol, hubungan denganaktor-aktor keamanan lainnya, terutama pada saat menjalankan pengelolaan keamanan, dan sebagainya.Kata kunci: Reformasi, Instrumental, Instrumen, Keamanan, Polisi, Peraturan.

DPR DAN REFORMASI POLRI Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The implementation ofPolri Reform and its accountabilityprincipal is determined by manyfactors One ofthefactors is the parliament roles andfunctions It is showed us thatparliament has an important role in guarding theimplementation ofPolri Reform through the parliamentfunctions which are legislation function budgetfunctionand supervisionfunction This article is to analyze the implementation ofparliamentfunction which related to PolriReformation Are parliamentfunctions be effective as a key tools for Polri Reformation or precisely has not beeneffective And how does the impact ofparliamentfunction to the implementation ofPolri Reform

Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakParadigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru Bhakti, Ikrar Nusa; Mengko, Diandra M; Samego, Indria; Yanuarti, Sri; Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakIntelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik Ã¢â‚¬â€œ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul Ã¢â‚¬Å“Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde BaruÃ¢â‚¬Â. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.Ã‚Â Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019 Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakBeberapa prasyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal, dan terciptanya aktor keamanan (militer dan polisi) yang profesional. Ã¢â‚¬Å“ProfesionalÃ¢â‚¬Â berarti militer (dan polisi) tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal iniÃ‚Â menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi profesionalisme aktor keamanan sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas TNI/Polri.Tulisan ini akan menganalisaÃ‚Â secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019.Ã‚Â Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.Kata Kunci: Polri, Netralitas, Politik, Keamanan, Demokrasi

The Implementation of Direct Local Election (Pilkada) and Money Politics Tendencies: The Current Indonesian Case Noor, Firman; Siregar, Sarah Nuraini; Hanafi, Ridho Imawan; Sepriwasa, David
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 6, No 2 (2021): In progress (August 2021)
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v6i2.31438

Circulating debates concerning the intense influence of direct local election towards money politics remains ongoing among Indonesian scholars. This article demonstrates several aspects indicating the relationship between direct local election (Pilkada) and money politics. In more specific rhetoric, current practices in money politics tend to occur before and during the election day, engaging political actors, voters, and soaring capital. As the novelty of this article, the findings reveal that the likelihood of money politics would most occur within the environment where the existing regulation encourages corruption. Hence, people have less concern to support a fair election, inevitably due to the weak law enforcement, exacerbated by disengagement of political parties.Â

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search