Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH Hamid A. Cennu; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1381

Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan toili melalui mediasi oleh camat, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana sengketa permasalahan penguasaan dan pemilikan tanah ini diselesaikan melalui mediasi oleh camat di Kantor Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Sebelumnya dari pihak mediator mengusahakan untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketan dalam perkara ini.Tahap negosiasi akhir yaitu ketegasan tentang opsi-opsi yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati para pihak yang bersengketa. Penandatanganan kesepakatan tercapai setelah camat berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan camat sebagai mediatornya serta para saksi dari kepala desa Titasari dan saksi masing-masing kedua belah pihak. Hasil kesepakatan pasca mediasi mengikat para pihak soalnya, kesepakatan tersebut menjadi semacam perjanjian bagi kedua belah pihak yang sudah pasti mengikat karena telah disepakati sebelumnya. Apalagi, hal itu semakin punya kekuatan mengikat tatkala kedua pihak merasa bahwa kesepakatan itu bersifat final.Faktor yang menghampat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yaitu 1) Faktor Kurangnya Sumber Daya, 2) Faktor Pemahaman Hukum, 3) Faktor Campur Tangan Orang Lain. The settlement of land disputes in the Toili Sub-district through mediation by the sub-district head, is in accordance with the existing laws and regulations as disputes over land tenure and ownership issues are resolved through mediation by the sub-district head at the Toili Sub-District Office, Banggai Regency. Previously, the mediator tried to bring together the two disputing parties in this case. The final negotiation stage was the firmness of the agreed options to resolve the dispute agreed upon by the disputing parties. The signing of the agreement was reached after the sub-district head tried to reconcile the two parties. The results of the agreement were then stated in the minutes of peace signed by both parties and the sub-district head as a mediator as well as witnesses from the village head of Titasari and witnesses from each side. The results of the post-mediation agreement bind the parties because the agreement becomes a kind of agreement for both parties which is definitely binding because it has been previously agreed. Moreover, it increasingly has binding power when both parties feel that the agreement is final. Factors that hinder mediation in resolving land disputes in Toili Sub-District, Banggai Regency are 1) Lack of Resources Factors, 2) Legal Understanding Factors, 3) Other Intervention Factors.

ANALISIS PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP RESIKO KECELAKAAN LALU LINTAS PADA JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT Jumanto Agung; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1467

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penilitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian, bahwa Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap risiko kecelakaan lalu lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana namun belum maksimal, masih perlu sosialisai terhadap masyarakat khususnya kepada pelajar dan remaja yang menggukan kendaraan bermotor ke sekolah. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan uu nomor 22 tahun 2009 terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yaitu Faktor Manusia (Human Eror) adalah Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Faktor Kendaraan yaitu Perlengkapan Kendaraan antara lain: alat rem tidak baik kerjanya, alat kemudi tidak baik kerjanya, ban / roda kurang baik, has muka / belakang patah, tidak mematuhi aturan penerangan, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain, Faktor Sarana dan Prasarana yaitu Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional provinsi Sulawesi Barat yaitu, Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif. This study aims to determine the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province, to find out the factors that led to the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province, and to find out the efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province. This type of research is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically, and the primary data is collected from field research and the secondary data are primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study, that the rules contained in Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province have been implemented but have not been maximized. They still need to be socialized to the community, especially students and adolescents who use motorized vehicles to their homes and schools. The factors influencing the implementation of law number 22 of 2009 on the Risk of Traffic Accidents on the National Road of West Sulawesi Province are the Human Factor (Human Error) where Humans as the main actor in traffic accidents, Vehicle factors, like vehicle equipment such as the brakes do not work well, the steering gear does not work well, tires/wheels are not good, front/rear is broken, the driver does not comply with lighting rules, uses lighting lamps that dazzle other vehicle drivers, Facilities and Infrastructure Factors namely traffic accidents that occur from traffic activities on the highway not only caused by human factors themselves, and Environmental factors that cause traffic accidents, one of which is caused by the natural environment. Efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi province, namely, Pre-Emtif Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts.

ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA : STUDI DI DESA JAMBUIYA, KECAMATAN BONTOMANAI, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Hardianti Hajrah Syamsuddin; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1469

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar serta faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian yang menggunakan tipe penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sumber bahan dan data yang digunakan berupa bahan hukum dan data primer melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan data sekunder yang diambil dari bahan pustaka terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data yang ditemukan selanjutnya dikaji dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada proses pengelolaan keuangan desa yang belum optimal. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kurangnya intensitas sosialisasi/publikasi anggaran desa terhadap masyarakat, serta terlambatnya perencanaan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dan tahap pelaksanaan. This study aims to identify and describe the application of the principles of transparency, accountability and community participation in the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency, and the factors that hinder the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency. This research using normative-empirical research with a qualitative approach was carried out in Selayar Islands Regency, South Sulawesi. Sources of materials and data used were in the form of legal materials and primary data through literature studies, documentation, interviews, and secondary data taken from library materials consisting of 3 sources of legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The materials and data found were then studied and analyzed descriptively qualitative. The results show that the application of the principles of transparency, accountability and community participation in the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency has not gone well and there are still several stages of village financial management that are not in accordance with the laws and regulations, so that it has an impact on the village financial management process which is not optimal. The inhibiting factors in Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency include the lack intensity of socialization/publication of village budgets to the community, as well as delays in budget planning resulting in delays in disbursement and implementation steps.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 92/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 Mudassir Hasri Gani; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1470

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan proses penyelesaian sengketa yang berkesesuaian dengan prinsip keadilan yang ada. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari realitas pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Barru, dimana dalam proses tahapan pelaksanaan penjaringan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di duga terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan salah satu pasangan calon oleh KPUD. Dari fakta tersebut kemudian berujung pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 menolak eksepsi pemohon didasari atas tidak adanya kedudukan hukum pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No.10/2016 hal tersebut terlihat dari seslisih suara sah yang diperoleh melebihi ketentuan yang ada. Pihak pemohon tidak melakukan proses peradilan sebelum tahapan pemungutan suara, sehingga ruang kepastian hukum dalam pembatalan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terlewatkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlihat lebih mengedepankan aspek keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan subtantif. This research aims to analyze the judges' considerations on the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 and the dispute resolution process in accordance with the existing principles of justice. The background of this research starts from the reality of direct regional head elections in Barru Regency, where in the process of implementing the selection of candidate pairs for Regent and Deputy Regent, it is suspected that there has been an administrative violation in the determination of one pair of candidates by KPUD. This fact led to a dispute over the election results at the Constitutional Court as a judicial institution that is authorized to adjudicate disputes over the results of regional head elections in Indonesia. This study uses an empirical normative approach and is descriptive and the data sources used are secondary and primary data which were analyzed inductively. From the results of the analysis, it is concluded that the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 rejects the petitioner's exception based on the absence of the applicant's legal position based on article 158 paragraph (2) of Law No.10/2016 which can be seen from the difference in the valid votes obtained exceed the existing provisions. The applicant party did not carry out the judicial process before the voting stage, so that the room for legal certainty in the annulment of the KPU's decision regarding the determination of the candidate pair was missed. In the decision of the Constitutional Court, it seems that it prioritizes aspects of procedural justice and ignores substantive justice.

ANALISIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE St. Lisdawati Juddah; Baso Madiong; Waspada Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2599

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkejene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene setelah diperoleh penggambaran selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan dilatarbelakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 perkara dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek filosofis tergambarkan dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, dan adanya kesadaran dari masyarakat selaku pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. This study aims to determine the factors that are the reasons for the application for Isbat Nikah at the Pangkajene Religious Court and determine the legal basis and considerations of the Judge in applying for Isbat Nikah at the Pangkejene Religious Court. The research method used is qualitative field research with analytical descriptive, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of study in providing a comprehensive picture of the completion of the Isbat marriage application at the Pangkajene Religious Court after obtaining the depiction is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the factors causing the application for isbat marriage at the Pangkajene Religious Court are not having a marriage book, whose marriage is not registered, not recorded at the Office of Religious Affairs, so he does not have a basis for his marriage, arrangements for inheritance and arrangements for Hajj and arrangements for taspen fund. In addition, based on legal considerations, the Judge who decided on the application for marriage isbat at the Pangkajene Religious Court was the Judge still referring to Article 14 of the KHI on the terms and pillars of marriage, Article 19 of the KHI on guardians of marriage, Article 30 of the KHI on the dowry, Article 39 of the KHI on the prohibition of marriage due to ties. The blood that is not found in the union of the applicants, Articles 40 to 44 of the KHI concerning the Prohibition of Marriage, which is not found in the marriage of the applicants, has complied with Article 14 of the KHI and does not violate Article 39 of the KHI and Article 40 of Article 44 of the KHI in the marriage of the applicants, as for the sociological aspects and also the philosophical elements depicted in the Judge's considerations, which allude to the background of filing an application which becomes social behavior in society, adherence to administrative processes in the field of social life, including awareness from the community as the Petitioner to implement the provisions of laws and regulations.

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ELEKTRONIK TRAFFIC LAW ENFORCEMENT BAGI PELANGGAR LALU LINTAS Muhammadi Mukhtari; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2600

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan faktor yangÂ menghambat penerapan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE sudah berjalan efektif dalam hal penanganan praktik penyimpangan berupa pemungutan liar saat penindakan penilangan karena sistem ETLE membuat petugas dan pelanggar tidak bertemu langsung sehingga hilanglah fenomena pemungutan liar itu. Adapun penerapan ETLE dalam hal kedisiplinan masyarakat Kota Makassar dianggap belum berjalan efektif karena didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang ETLE ini masih sangat kurang sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi. Lebih lanjut masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga. Adapun faktor penghambat dari penerapanÂ ETLE di Kota Makassar ada beberapa yakni 1) faktor penegak hukum yaitu jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar; 2) faktor sarana dan prasarana yang digunakan yaitu CCTV dapat mengalami offline secara tiba-tiba akibat jaringan yang belum kondusif; dan 3) Â faktor masyarakat di mana banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor yang mangakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini. This study aims to determine: 1) the implementation of E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) using CCVT in settlement of cases of traffic violations and 2) Factors that hinder the implementation of the E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system in Makassar City. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of ETLE has effectively handled irregular practices in the form of illegal harvesting during fines because the ETLE system prevents officers and offenders from meeting face to face so that the phenomenon of unlawful collection disappears. Meanwhile, the application of ETLE in terms of the discipline of the people of Makassar City is considered ineffective because it is based on knowledge of traffic regulations, and the ETLE electronic ticketing system still needs to be improved, so violations still occur. Also, many people still cultivate the behaviour of obeying traffic rules only if there is a police officer on guard. Then there are several inhibiting factors for the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) in Makassar City, Law Enforcement Factors If an input error occurs, for example, on the identity of the offender, it is undoubtedly challenging to trace the whereabouts of the offender, Factors of Facilities and Infrastructure used by CCTV can suddenly go offline -Suddenly as a result of an unconducive network, Community Factors Many motorists or the public do not carry out the process of transferring names after making a purchase transaction for a motorized vehicle, which results in a confirmed letter not reaching the violator or the current vehicle owner.

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE Muh. Hasbi A.; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2601

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene dengan meneliti putusan perkara wali adhal dan pertimbangan hakim dengan mewawancarai beberapa hakim dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Pangkajene. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara wali adhal adalah hukum Islam. Dalam pertimbangan majelis hakim tentang perkara wali adhal ini sesuai dengan tinjauan hukum Islam di mana tinjauan yuridis perkara akan dikabulkan jika keengganan wali adhal tersebut sesuai dengan ketentuan syaraâ€™. Oleh karena itu jika keengganannya sesuai dengan ketentuan syara maka kecil kemungkinan perkara tersebut dikabulkan dan jika tidak sesuai dengan ketentuan syara atau alasannya subjektif. Upaya KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adhal yaitu PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya dan bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Lebih lanjut, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali. This study aims to determine the implementation of the determination of the adhal guardian in the Pangkajene Religious Court and the basis for the judge's legal considerations in determining the adhal guardian in the Pangkajene Religious Court. The research method used is juridical-empirical and accompanied by a qualitative approach. This research will be carried out at the Pangkajene Religious Court by examining the ruling on the wali adhal case, the Judge's considerations, and interviewing several judges and litigants at the Pangkajene Religious Court. The data used are primary and secondary data, sourced from library research (Library Research) and field research (Field Research). Data collection techniques used were interviews and documentation studies, which were analyzed using interactive data analysis models. The study results show that the basis and considerations used to settle a case of a wali adhal are Islamic law. In consideration of the Panel of Judges regarding the wali adhal case, in accordance with the review of Islamic law and juridical review, the patient will be granted if the reluctance of the wali adhal is by the provisions of the syara', if the reluctance is in accordance with the provisions of the syara' then it is unlikely that the case will be granted and if it is not by the provisions syara or subjective reasons. The efforts of the KUA as a Marriage Registrar (PPN) in settling the marriage of an adhal guardian are first, PPN acts as a mediator in resolving conflicts between the prospective bride and groom, second, acting on behalf of the future bride and groom at the will and approval of the marriage guardian. Third, after establishing an adhal guardian from the Religious Court, the VAT acts as a Marriage Registrar and a guardian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Pangkajene.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT MATTEKO TERHADAP HUTAN ADAT DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA Muhammad Ridwan; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2602

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Â pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat Tombolo Pao Kabupaten Gowa danÂ pelaksanaan prosedur permohonan hak penguasaan hutan adat di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat Matteko secara organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN) sudah diakui. Pemerintah Desa Erelembang saat ini sangat mendukung proses pengakuan eksistensi masyarakat adat Matteko dengan melakukan seminar dan lokakarya terkait pengakuan masyarakat hukum adat Matteko. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Pelaksanaan prosedur permohonan hak penguasaan hutan adat masyarakat hukum adat Matteko harus memenuhi syarat dan prosedur yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Sebagian syarat telah terpenuhi dengan dibantu oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN). Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah belum adanya PERDA tentang pengakuan masyarakat hukum adat Matteko sehingga Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa hingga saat ini belum belum bisa melakukan proses pengusaan hutan adat. Sebagian sudah dilaksanakan sebagaimana syarat dan prosedur yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dengan dibantu oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN). This study aims to determine: 1) the recognition of the existence of the Undang-undang adat community, the Gowa Regency, 2) the implementation of the procedure for applying for customary forest tenure rights in the Buttono Pao District, Gowa Regency. The research method used is Normative Law research. The study results show that the recognition of the existence of the Matteko Indigenous People as an organization of the Nusantra Indigenous Peoples Alliance (AMAN) has been recognized. Currently, no Regional Regulation (PERDA) is issued by the Government of Gowa Regency. Implementation of the Procedure for Requesting Customary Forest Tenure Rights of the Matteko Customary Law Community must comply with the requirements and procedures issued by the Forestry Service, some of the requirements have been fulfilled with the assistance of the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN), but the obstacle is that there is no PERDA regarding the recognition of the Legal Community Matteko's custom so that the Gowa District Forestry Service has not been able to carry out the normal forest control process until now. Some of them have been carried out according to the terms and procedures issued by the Forestry Service with the assistance of the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN).

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Arman Arman; Baso Madiong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2603

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Madya Makassar sesuai dengan peraturaan perundang-undangan dan faktor yang mencegah penggunaan surat untuk memungut pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan temuan studi tersebut, selama ini pelaksanaan pemungutan pajak dengan surat paksa oleh KPP Makassar telah dilakukan secara metodis dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ditambah lagi, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kesulitan yang dihadapi selama pelaksanaan penagihan terkait dengan pemungutan pajak. Faktor pertama adalah tidak adanya aparat atau penegak hukum, khususnya jurusita, di bagian penagihan. Sarana atau fasilitas, keterbatasan anggaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membatasi anggaran untuk melakukan proses penyitaan. Wajib pajak yang disebut juga faktor masyarakat merupakan faktor terakhir atau ketiga. Salah satu contohnya adalah ketika wajib pajak tidak dapat ditemukan, yang merupakan masalah paling signifikan dalam proses pemungutan pajak dan menyebabkan tidak disampaikannya informasi mengenai hak gadai pajak. This research aims to determine the process of implementing tax collection by forced letter at the Makassar Madya KPP by statutory regulations and the factors that cause tax collection by forced letter not to be carried out. The research method used is empirical juridical legal research. The results show that the Implementation of Tax Collection by Forced Letter at the Makassar Middle Tax Service Office (KPP) has been structured and follows the provisions of the applicable tax law. And the implementation of billing, there are obstacles related to the performance of tax collection, which can be classified into several factors. The first is the factor of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), thus limiting the budget for carrying out the confiscation process. The last or third, namely the community factor or the taxpayer, is one example of a case that the taxpayer cannot be found, which is the biggest problem in the tax collection process, resulting in the non-delivery of tax information related to tax arrears.

ANALISIS EFEKTIVITAS TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI DALAM PENGAWASAN DANA DESA Rahmatullah Rahmatullah; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2604

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan dana desa dan mengetahui kendala yang dihadapi inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Sinjai. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai inspektorat Kabupaten Sinjai dan Aparat Penegak Hukum (APH). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai saat ini dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai belum melaksanakan koordinasi dengan maksimal kepada perangkat desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa yang membuat realisasi penggunaan anggaran semua desa di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya digunakan. Masih ada dana yang tersisa senilai Rp2.703.715.191,- atau masih tersisa 3,70% dari total penyaluran dana. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan audit konstruksi dan kendaraan operasional yang juga menjadi kebutuhan masih sangat terbatas. sehingga beberapa pegawai masih harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Budaya dari inspektorat yang hanya akan datang saat ada masalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat tidak diserahkan kepada pihak APH dan potensi peyalahgunaan dana desa terjadi akibat kesalahpahaman perangkat desa dalam memahami pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. This study aimed to determine the efficacy of Inspectorate supervision in performing the duties and functions of Village Fund Supervision and the constraints faced by the inspectorate in performing the duties and functions of village fund allocation supervision in Sinjai Regency. This research approach is qualitative with the type of qualitative descriptive research. The study was conducted at the Inspectorate of Sinjai Regency. Data sources in this study were employees of the Inspectorate of Sinjai Regency and law enforcement officers (APH)â€”data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data exposure and conclusion. The results showed that implementing the village Fund Supervision function by the regional Inspectorate Inspectorate of Sinjai Regency is currently considered ineffective. It is because the regional Inspectorate of Sinjai Regency has not carried out maximum coordination with the village apparatus, especially in terms of Village Fund Management which makes the realization of the use of the budget of all villages in Sinjai Regency not fully used. There are remaining funds worth Rp2, 703, 715, 191, - or 3.70% of the total disbursement. The completeness of the facilities and infrastructure owned, especially in carrying out construction audits and operational vehicles, which are also a need, still needs to be improved. So some employees still have to use private cars to perform supervisory functions. Culture from the inspectorate will only come when there are problems related to financial management. The monitoring report conducted by the inspectorate was not submitted to the APH, and the potential misuse of village funds occurred due to a misunderstanding of the village apparatus in understanding the management of village funds by applicable regulations.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search