Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR Ashari Setiawan; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1341

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Makassar, dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Jenis penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik kepustakaan dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan cara mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana Nomor 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-undang/negatif wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim). Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti hakim yang terungkap di dalam persidaangan majelis. This study aims to determine the application of the criminal law of corruption carried out by the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Makassar City, and to determine the judge's considerations in making decisions on corruption crimes committed by the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Makassar city. The type of research used is normative juridical while the nature of this research is descriptive. The data used in this study is secondary data. The data collection techniques used library and interview techniques. The data were analysed using a normative juridical manner by evaluating legal norms based on the constitution on developing problems as a process to find answers to the main problems. The results of the study indicate that the application of criminal law in proving criminal acts carried out jointly in criminal cases Number 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks that the Public Prosecutor proves the accused's alleged corruption by using a negative evidence system according to law/negative wettelijk (the prosecutor must complete at least two valid pieces of evidence in order to obtain the judge's conviction). The judge in imposing a crime is based on the judge's evidence revealed in the trial of the panel.

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN HANDPHONE DI WILAYAH POLRES PINRANG Mansyur Mansyur; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1365

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pinrang, dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memtuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Pinrang, dengan menggunakan metode Penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yaitu agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomenayang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian handphone di Kabupaten Pinrang, yakni faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan gaya hidup. Ketiga faktor inilah yang kemudian menimbulkan cikal-bakal seseorang untuk melakukan kejahatan, khusus faktor gaya hidup didasarkan atas tingkat kebutuhan dan masuknya budaya barat yang begitu pesat di Kabupaten Pinrang membuat para anak-anak di Kabupaten Pinrang tidak mau ketinggalan trend, sehingga karena tidak didukung dengan ekonomi yang baik maka salah satu solusi yang mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan pencurian handphone. Sementara pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.9/Pid.B/2020PN Pin yang dalam amarnya memuat penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang mengandung pertimbangan meliputi pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta non yuridis yaitu akibat perbuatan Terdakwa dan kondisi diri Terdakwa.. The purpose of this study was to determine the implementation of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of theft in the jurisdiction of Pinrang Police, and to find out the basis of the judge's considerations in deciding cases against the perpetrators of the crime of theft. This research was conducted in the jurisdiction of Pinrang Police, using a qualitative descriptive approach research method, so that researchers can describe the empirical reality behind the phenomena that occur. Data collection techniques were carried out by conducting observations, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the factors that cause someone to commit the crime of cellphone theft in Pinrang Regency, namely factors of economic needs, environment, and lifestyle. These three factors then give rise to the forerunner of a person to commit a crime, specifically the lifestyle factor based on the level of need and the rapid entry of western culture in Pinrang Regency makes children in Pinrang Regency do not want to miss the trend, so that because they are not supported good economy, then one of the easy solutions to get money is to steal cellphones. Meanwhile, the judge's considerations in deciding the Pinrang District Court Decision No.9/Pid.B/2020PN Pin which in its order contains the imposition of a criminal sentence on the Defendant which contains considerations including juridical considerations consisting of the indictment of the Public Prosecutor, Witness Statement, Defendant's Statement, Items evidence, and articles in laws and regulations, as well as non-juridical, namely the result of the actions of the Defendant and the condition of the Defendant.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Ahmad Muhajir; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1375

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana penipuan di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi selatan; (2) mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni metode pustaka dan studi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik, korban, tersangka, advokat dan aktifis LSM. Sampel ditetapkan adalah 35 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Pertimbangan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, yaitu adanya surat perdamaian yang menyatakan kedua belah pihak sudah berdamai dan saling memaafkan, kerugian sudah dikembalikan, pelapor mencabut laporannya dan mencabut keterangannya terdahulu dalam bentuk berita acara interogasi ataupun berita acara pemeriksaan (2) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah disebabkan oleh faktor keinginan, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu disarankan dalam penerapan Keadilan Restoratif sebagai salah satu dasar penyelesaian kasus, hendaknya dilakukan pembaharuan KUHP dan KUHAP dengan mengadopsi prinsip-prinsip Keadilan Restoratif. This study was conducted with the aims of: (1) knowing and analyzing the implementation of a restorative justice approach in resolving cases of alleged criminal acts of fraud in the jurisdiction of the regional police of South Sulawesi; (2) knowing the factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and or embezzlement. This study uses a descriptive method using primary and secondary data with data collection techniques, namely the library method and field study. The population in this study were investigators, victims, suspects, advocates, and NGO activists. The sample set is 35 respondents. The results of this study indicate that (1) Investigators Ditreskrimum South Sulawesi Police have applied the principles of restorative justice in the settlement of criminal acts of Fraud and embezzlement with the consideration of investigators. Ditreskrimum South Sulawesi Police use a restorative justice approach in the settlement of criminal acts of Fraud and embezzlement, namely the existence of a peace letter stating both parties have reconciled and forgive each other, the loss has been returned, the complainant withdraws his report and withdraws his previous statement in the form of an interrogation report or an examination report (2) The factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and or embezzlement are caused by desire, economic and environmental factors. For this reason, it is recommended that in the implementation of Restorative Justice as a basis for resolving cases, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code should be reformed by adopting the principles of Restorative Justice.

ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN : STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESORT BONE M. Syahruddin H; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1473

Tujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Bone, dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resort Bone. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bone telah dilakukan dengan berpedoman pada aturan hukum yang ada yakni dengan cara dimulai penyelidikan dan setelah ada bukti permulaan yang cukup, ditingkatkan ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, serta penyerahan Berita Acara Penyidikan (BAP) kepada Jaksa Penuntut Umum setelah BAP lengkap (P21), kemudian penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun. Faktor-faktor yang mengahambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bone adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan masyarakat. Faktor tersebut menjadi penghambat dikarenakan sarana dan prasarana pendukung masih belum memadai, serta faktor sumber daya manusia masih kurang dan masih banyak yang belum berpendidikan sarjana. Sementara faktor masyarakat, masih ada masyarakat yang memiliki ketaatan dan kesadaran hukum yang rendah, sehingga ada yang menjadi pelaku pencurian, ada yang enggan untuk melaporkan apabila terjadi tindak pidana pencurian, ada yang berusaha menyembunyikan tersangka dan bahkan ada yang berusaha melawan dan melukai aparat Kepolisian. The purposes of this study are to know and analyze the implementation of the investigation and the factors that hinder the investigation by the police of the crime of theft at the Bone Resort Police, carried out at the Bone Resort Police Office. This research is normative-empirical research with a qualitative approach. The results of the study indicate that the investigation into the criminal act of theft at the Bone Police has been carried out based on the existing legal rules, namely by starting the investigation and when there is sufficient initial evidence, it is moved to the stage of investigation, determination of suspects, and submission of Investigation Reports (BAP) to the Public Prosecutor. After the BAP is complete (P21), then the next step is the submission of the suspect and evidence. The factors that hinder the implementation of the investigation into criminal acts of theft at the Bone Police are facilities and infrastructure, human resources, and the community. These factors become obstacles because the supporting facilities and infrastructure are still inadequate, as well as the human resource factor is still lacking and there are still many who have not had a bachelor’s degree. Meanwhile the community factor is that there are still people who have low legal compliance and awareness, so that some become perpetrators of theft, some are reluctant to report a crime of theft, some try to hide suspects, and some even try to fight and injure the police.

EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR : STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR Adilane Sutriliawan S.; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2596

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk melihat efektivitas penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengefektifkan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar yaitu faktor internal yang meliputi (1) sumber daya manusia, baik dari segi jumlah personil yang belum mencukupi serta kualitas personil yag masih kurang dalam memahami penyidikan; (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai; dan (3) alokasi anggaran serta faktor external yang meliputi (1) kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap peredaran narkotika; (2) kurangnya kesadaran hukum; (3) adanya tekanan pada penyidik; dan (4) Faktor budaya. From the results of this research, several things become inhibiting factors in making effective investigations of perpetrators of narcotics abuse in Polewali Mandar district, namely: Internal factors include (1) Human resources both in terms of the number of personnel who are not sufficient and the quality of personnel who are still lacking in understanding investigations, (2) Inadequate facilities and infrastructure, (3) Budget allocation. External factors include (1) Lack of support from the public in disclosing narcotics circulation, (2) Lack of legal awareness, (3) Pressure on investigators, and (4) Cultural factors.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG Feris Feris; Marwan Mas; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2598

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Sidrap. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data Primer penelitian ini berfokus di wilayah hukum Polres Sidrap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di bagian Sat Narkoba Polres Sidrap yaitu data tentang penegakan hukum tindak pidana penyalagunaan narkoba oleh anak dan buku literatur serta buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalagunaan narkotika yang dilakukakn oleh anak di wilayah Polres Sidrap sesuai dengan substansi hukum yang dijadikan rujukan atau pedoman di Kepolisian Resor Sidrap menggunakan aturan hukum perundang-undangan yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotoka dan UU No. 11 Tahun 2012 tetang Peradilan Anak sebagai dasar untuk menentukan penindakan terkait penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya struktur hukum kepolisian Polres Sidrap memberikan penahanan khusus pada penyalagunaan yang dilakukan oleh anak dan pada masa pemeriksaan perlu didampingi oleh orang tua atau wali dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Adapun budaya hukum yang terjadi di Kabupaten Sidrap yaitu rendahnya kesadaran masyarakat atau kerelaan terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke rehabilisasi. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Sidrap yaitu kurangnya informan lapangan, kuranganya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, kurangnya personil penyidik, pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa narkotika yang ada adalah barang milik pelaku, dan kesiapan petugas pada saat penangkapan. This study aims to determine law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area. To find out the factors that are obstacles in law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area. The type of research used in this research is normative juridical approaches. The normative juridical research method is a research method that refers to the legal norms contained in statutory regulations. And Primary Data is data obtained in the field. In this case, the research focuses on the jurisdiction of the Sidrap Police. Secondary data, namely data obtained by the author at the Narcotics Unit of the Sidrap Police, namely data about law enforcement of criminal acts of drug abuse by children and literature books, and other reading books that are relevant to the discussion of this research problem. The results of the study showed that law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area is by the legal substance used as a reference or guideline in the Sidrap Resort Police using statutory legal rules, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Court as the basis for determining actions related to the abuse of narcotics by children. The legal structure of the Sidrap Police provides special detention for mistreatment by children. During the examination period, it is necessary to be accompanied by parents or guardians and LPKA (Institute for Special Development of Children) while legal culture, namely the lack of / low public awareness or willingness of narcotics abusers to report themselves to the police to be directed to rehabilitation. Factors that become obstacles in law enforcement against narcotics abuse by children in the Sidrap Police area are the lack of field informants, lack of facilities and infrastructure, limited budget, lack of training personnel yidik, Lack of Investigating Personnel, The police sometimes have difficulty proving that the narcotics that are there are "goods" belonging to the perpetrators, the readiness of the officers at the time of the arrest.

ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAJENE: STUDI KASUS PENANGANAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DI BAWASLU TAHUN 2020 Idil Fitri; Marwan Mas; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2612

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sertaÂ kendala yg menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penanganan penyelesaian pelanggaran dalam pemilukada di Kabupaten Majene belum terlaksana dengan baik, dikarenakan rekomendasi Bawaslu dari hasil pemeriksaan kepada KPU maupun lembaga terkait tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sementara kendala yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran disebabkan oleh ketidak jelasan aturan, intervensi dan keamanan terhadap pihak bawaslu yang melakukan pemeriksaan atas temuan pelanggaran. This study aims to analyze the handling of regional head election violations and the constraints that become inhibiting factors in the implementation of legal handling of regional head election violations in the Bawaslu of Majene regency. The research method used is empirical juridic research and data used primary, secondary, and tertiary legal data. Data were analyzed qualitatively so that it was easy to understand in describing the problem. Based on the result of the research, it is known that the handling of violations in post-conflict local elections in Majene Regency has not been carried out properly because the bawaslu recommendations from the examination result to the KPU and related institutions have not been followed up properly. At the same time, the obstacles identified as inhibiting factors in the resolution of violations were caused by unclear rules. Interventions and security for the Bawaslu, which conducted examinations of violation findings.

IMPLIKASI KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 A. A. Rajab; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2613

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kewenangan komisi pemilihan umum kepala daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 97/Puu-Xi/2013. Dan mengetahui mekanisme penanganan perkara penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/Xl/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundangâ€¢ undangan yang mengatur mengenai Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Serta kesesuaian antara putusan MK tersebut dengan prinsip Negara Hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagai mana MK memberikan kepastian hukum terhadap proses pnyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam amar putusan MK tersebut dicantumkan bahwasannya MK tetap berwenang menangani. Mahkamah menilai pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tidak dapat dipandang hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan itu memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk menjaga konstitusi. This study aims to analyze the implications of the authority of the regional head general election commission after the constitutional court decision number 97/Puu-Xi/2013. And knowing the mechanism for handling cases for the settlement of regional head election results after the Constitutional Court decision Number 97/PUU-Xl/2013. The research method used is empirical juridical research method and the data used are primary, secondary and tertiary legal data. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner so that they are easy to understand in describing the problems. The institution considered most appropriate to handle regional election disputes is the Supreme Court by delegating it to the High Court in each region. If the litigants are not satisfied with the decision of the High Court, they can submit an objection to the Supreme Court. While Law no. 1 of 2015 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, it still leaves it to the Constitutional Court (although it is temporary) to resolve Pilkada disputes. For this reason, it is necessary to establish laws and regulations that regulate which institutions are authorized to resolve regional election disputes. And conformity between the Constitutional Court's decision and the principles of the rule of law, namely that it is appropriate, seen from how the Constitutional Court provides legal certainty to the dispute resolution process, namely in the Constitutional Court's decision it is stated that the Constitutional Court still has the authority to handle matters. The Court considers that the transfer of authority to adjudicate and decide on disputes over the results of vote acquisition in the Regional Head Election from the Supreme Court to the Constitutional Court, based on Article 236C of Law Number 9 of 2015, cannot be seen only as a mere transfer of institutional or institutional authority, but that transfer has broad implications regarding the functions and duties of the Court as a constitutional court to safeguard the constitution.

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR Anrianto Luther Ramba; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2615

Penelitian ini bertujuan Â menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dan Â menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pelaksanan penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyidikan terhadap tidak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang dilakukam melalui tahap-tahap yaitu: memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan visum et repertum terhadap korban, setelah itu menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kemudia Faktor-faktor yang menjadi penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang yaitu: 1. Faktor internal yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya jumlah penyidik di unit PPA, Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban, Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti , dan kurangnya sarana dan prasarana. 2. Faktor eksternal adanya keenganan dari korban pemerkosaan yang tidak melapor karena malu, dan tidak adanya dukungan masyarakat yang mau melaporkan kejadian tindak pidana pemerkosaan. This study aims: 1) To find out and analyze the implementation of the investigation into the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. 2) To find out and analyze the obstacles in carrying out the investigation of the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. The research method used is Normative Law research. The results showed that the implementation of an investigation into not a crime of rape in the Panakukkang Sector Police was carried out through the stages, namely: processing criminal complaints from victims, conducting visum et repertum on victims, after that submitting cases to the PPA unit, making Investigation Reports (BAP) , conducting cases to determine suspects, making administrative investigations, confiscating evidence, arresting and detaining perpetrators of rape, completing and sending case files to the prosecutor's office, sending suspects and evidence to the prosecutor's office. Then the factors that hinder the Investigation of Rape Crime in the Panakukkang Sector Police, namely: 1. Internal factors which include: Human Resources (HR), namely the lack of investigators in the PPA unit, There are some investigators who are less experienced in handling and treating victims , the long distance between the time the complaint and the incident made it difficult to find evidence, and the lack of facilities and infrastructure. 2. The external factor is the reluctance of rape victims who do not report it because they are embarrassed, and there is no community support for reporting incidents of rape.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN KENDARAAN MOBIL RENTAL DI KOTA MAKASSAR Erick Erick; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2616

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. Dan menganalisis langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Kota Makassar. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Makassar adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor niat dengan kesempatan dan faktor ekonomi, faktor kelalaian pemilik rental dan faktor kelemahan sistem pengawasan. Dan langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadinya di Kota Makassar, secara garis besar ditempuh dengan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi). Adapun upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah merupakan upaya yang sistematis, terpadu, terarah untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan mobilrental, sedangkan upaya represif (penindakan/pemberian sanksi) merupakan upaya yang dilakukan berupa tindakan atau pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental sesuai dengan hukum yang berlaku. This study aims to analyze the factors that lead to the crime of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. And analyze the steps for handling cases of embezzlement of rental car vehicles in Makassar City. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the causes of a crime, especially the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, were due to several factors, namely the intention factor with opportunity and economic factors, the negligence factor of the rental owner and the weakness of the supervisory system. And the steps taken by the Police in tackling the crime of embezzlement of rental cars that occurred in Makassar City, in general, were taken two efforts, namely preventive efforts (prevention) and repressive efforts (enforcement/penalty of sanctions). Preventive countermeasures carried out are systematic, integrated, directed efforts to minimize the occurrence of crimes, especially car rental embezzlement crimes. In contrast, repressive efforts (enforcement/penalty) are efforts made in the form of action or punishment against perpetrators of car rental embezzlement crimes by the law applicable.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search