Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.6
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law
Baso Madiong
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG Andi Sofyan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap serta mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang relatif singkat. Adapun untuk penyalahgunaan nakotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Sidrap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Sidrap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun upaya-upaya pre-emtif, preventif, dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Polres Sidrap maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap yang bekerja sama dengan elemen masyarakat dan mahasiswa, sudah berjalan dengan baik dengan melakukan kegiatan pemeriksaan urin, penyuluhan-penyuluhan, dan seminar dampak serta bahaya penyalahgunaan narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sidrap. Hal itu dibuktikan dengan berkurangnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan mayoritas pelaku berasal dari luar Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare. This study aims to determine the application of criminal sanctions against drug users in Sidrap Regency and the factors that cause criminal acts against drug users in Sidrap Regency. The research method used is normative law research. The study results show 1) The effectiveness of law enforcement on criminal acts of abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency is less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illegal trafficking of Narcotics. Meanwhile, for the misuse of narcotics oneself, the maximum sentence is four years later based on data from the Narcotics Unit of the Sidrap Police, the perpetrators of the abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency from year to year have increased 2) Pre-emptive, preventive and repressive efforts have been carried out by the government both from the Sidrap Police and the Sidrap District Government in collaboration with elements of the community. Students have gone well with urine examination activities, counselling and seminars on the impacts and dangers of Narcotics Abuse, routine operations, and special operations carried out by the Police Sidrap Resort. This is evidenced by the lack of perpetrators of Narcotics Abuse and Circulation from Sidrap Regency and most perpetrators from outside Sidrap Regency, such as Pinrang and Parepare Regencies.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT TORAJA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TONGKONAN Hengki Prima Hodding; Baso Madiong; Andi Tira
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2606

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hakikat perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja serta akibat hukum dari adanya penerbitan sertifikat hak milik oleh masyarakat hukum adat Toraja di atas tanah Tongkonan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder dengan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepemilikan tanah Tongkonan di Toraja belum begitu komprehensif dikarenakan perlu adanya pendekatan yang berbasis nilai kearifan lokal sehingga para masyarakat hukum adat Toraja dapat melaksanakan seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di atas tanah Tongkonan dan juga terdapat hubungan hukum yang baru antar masyarakat hukum adat dengan tanah Tongkonan serta hilangnya hubungan hukum antar dua sisi yang disebabkan oleh hilangnya nilai komunal dari tanah tongkonan tersebut. This study examines and analyses the nature of the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja and the legal consequences of issuing property rights certificates by the Toraja customary law community on Tongkonan land. The type of research used is empirical juridical, sourced from primary and secondary data. The results of this study show that the legal protection of Tongkonan land ownership in Toraja is not so comprehensive because there is a need for an approach based on the value of local wisdom so that the Toraja customary law community can carry out all economic, social and cultural activities on Tongkonan land. There is also a new legal relationship between indigenous peoples and Tongkonan land, and the loss of communal value of the ground causes the loss of legal relations between the two sides.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR Rahmat Taqwa Qurais; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat di mana Dinas Pendidikan Kota Makassar telah melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara intensif, baik terhadap lingkungan sekolah secara menyeluruh maupun terhadap tenaga pendidik serta melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Adapun faktor pendukung Perda Kota Makassar No. 1 Tahun 2019 yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan alat berpikir (brainware). Faktor penghambatnya adalah peran orang tua, peran guru, peran masyarakat, perang media, dan kondisi saat ini. This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the Implementation of Education in Makassar City. And Factors Supporting and Inhibiting the Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019. The results of the study show that the implementation of the Regional Regulation of Makassar City No. 1 of 2019 as it should be. It is proven Makassar City Education Office has carried out intensive coaching, development and guidance both to the school environment as a whole and to educators, carrying out products in the field of education. And Factors that support the Makassar City Regulation No. 1 of 2019, namely Hardware (Hardware), Software (Software), and Thinking Devices (Brainware). The inhibiting factors are the role of parents, the role of teachers, the role of society, the media war and current conditions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS MELIPUT BERITA Anggristiyani Meilinda Manasa; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode yang gunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dilakukan berupa (1) upaya hukum organisasi wartawan dilakukan dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar, (2) upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dengan langkah preventif berupa workshop, dan diskusi, langkah refresif berupa menerima laporan, pengumpulan melalui investigasi dan penyerahan laporan ke Kepolisian, (3) upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk penyelidakan dan penyidikan, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri bagi pelaku anggota Kepolisian. Sementra faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah: (1) faktor internal, berasal dari dalam diri wartawan sendiri seperti masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh wartawan yang bersangkutan, (2) faktor eksternal, berasal dari luar diri wartawan seperti adanya bujukan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis dari pelaku, dan aparat Kepolisian kadang tidak memproses laporan kekerasan yang dialami oleh wartawan. This study aims to identify and analyze the implementation of legal protection and the factors that become obstacles in legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties to cover news. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the Makassar Independent Journalist Alliance Office, the Makassar Press Legal Aid Institute and the South Sulawesi Regional Police. The methods used are library research, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the implementation of legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news is carried out in the form of (1) legal remedies for journalists' organizations are carried out by establishing coordination and communication with the Makassar Press Legal Aid Institute, (2) legal remedies for the Press Legal Aid Institute with preventive steps in the form of workshops and discussions, repressive steps in the form of receiving reports, collecting through investigations and submitting reports to the Police, (3) legal efforts carried out by the South Sulawesi Regional Police in the form of investigations and investigations, as well as the National Police Code of Ethics Commission Session for perpetrators Police member. While the factors that become obstacles in the legal protection of journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news are: (1) internal factors, originating from within the journalists themselves such as the lack of legal understanding and awareness possessed by the journalist concerned, (2) external factors, originating from outside the journalists such as persuasion, threats of violence both physical and psychological from the perpetrators, and the Police sometimes do not process reports of violence experienced by journalists.
EFEKTIVITAS REKOMENDASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Achyar Arafat Muchlies; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2617

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui apakah rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah efektif terhadap Kabupaten/Kota, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer hasil penelitian dilapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh adalah berdasarkan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pembuatan perda provinsi di kabupaten/kota belum menemui hambatan dikarenakan telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang menjadi kendala dalam mengefektivitaskan rekomendasi kementerian hukum dan HAM adalah pembentuk produk hukum daerah belum didasarkan pada skala prioritas, program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah. The purpose of this study is to find out whether the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products are effective for Regencies/Cities, and to find out the factors that become obstacles in making the recommendations of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Formation of Regional Legal Products. The research method used is the empirical method. Empirical legal research is oriented to primary data from research results in the field. The research was conducted at the Makassar Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The types and sources of data used are primary data obtained based on the words and actions of people who were observed or interviewed and secondary data obtained through report materials and other documents that already exist and have a relationship with the issues discussed in writing. Data collection was carried out by conducting library research and field research. The data obtained and collected are then analyzed by the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that the legal product formation program is an instrument that includes a legal planning mechanism so that it is always consistent with the objectives, the underlying legal ideals, and in accordance with the direction of regional development and the effectiveness of the recommendations made are very important in the formation of regional legal products, consultation, guidance and direction from expert drafters of laws is the main thing in drafting legal products before the legal products are enacted.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU NOMOR: 01/PID.SUS-TPK/2019 KAITANNYA DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Jusram Agustyawan H.E. Gunawan; Marwan Mas; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2618

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah megetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dan mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam memutuskan perkara No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, oleh karena penelitian menjadi sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju Sulawesi Barat sebagai lokasi penelitian. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis bahas terhadap Putusan Nomor, maka penulis menyimpulkan bahwa 1) Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai unsur yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap diri Terdakwa, namun pengembalian tersebut dapat dikesampingkan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, tindakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Majelis Hakim memandang kedalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 3) Dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam hakim itu sendiri seperti dalam musyawarah yang terdapat adanya perbedaan pendapat, sedangkan faktor eksternal yaitu yang mempengaruhi Majelis Hakim dari Masyarakat dan faktor Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. The aims of this study were 1) to find out the factors that led to the occurrence of the Corruption Crime Props for the Election Campaign for the Governor of West Sulawesi, and 2) to find out the considerations of the Judges of the Mamuju District Court in deciding case No. 01/PID.SUS-TPK/2019 Relation to Returning State Losses in Corruption Crimes. This type of research is a type of normative juridical research, because research is the main means for the development of science and technology which has the aim of finding the truth systematically, methodologically, and consistently. To obtain the legal materials and information needed in preparing this proposal, the researchers conducted research at the Mamuju District Court, West Sulawesi, as the research location. The primary data and secondary data that have been collected are then processed and analyzed qualitatively. Based on the description and discussion that has been discussed by the author on Decision Number, the authors conclude that 1) Return of state financial losses is an element considered by the Panel of Judges in imposing a sentence on the Defendant, but this refund can be waived if the Defendant commits a criminal act of corruption at a certain moment as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes; 2) Prior to the imposition of a sentence against the Defendant, the action to restore state financial losses carried out by the Defendant then the Panel of Judges looked into the things that relieved the Defendant in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power, 3) In imposing a sentence on the Defendant, the Panel of Judges was influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors are factors that occur within the judges themselves such as in deliberations where there are differences of opinion, while external factors are those that influence the Panel of Judges from the Community and factors in the laws or regulations that apply.
ANALISIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA : STUDI KASUS LAPAS KELAS I MAKASSAR Bagus Ramadian Permana; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2620

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 terhadap pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Makassar. penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Makassar khususnya Satuan Pengamanan Lapas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe metode kerja. Teknik pengumpulan data adalah dengan belajar bagian dari literatur, artikel dan buku. Formulir wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan bagian yang ditautkan dan meminta data. hasil penelitian dan analisis data yang telah dibuat penulis, dapat disimpulkan  bahwa penerapan Permenkumham No. 33 Tahun 2015 di Satuan Pengamanan Lapas I Makassar belum efektif karena kurangnya jumlah petugas pengamanan berbanding dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas pengamanan itu serta mengalami kendala pada sarana dan prasarana  seperti bangunan yang tidak sesuai dengan standar pada Lapas/Rutan. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Makassar Class I prisons and to find out the factors that are hindering the ineffective implementation of Permenkumham No. 33 of 2015 in preventing disturbances of security and order in Class I prisons in Makassar. This research was conducted in Makassar Class I Lapas, especially the Prison Security Unit. The type of research used in this study is the type of work method. The data collection technique is to study sections of the literature, articles, and books. The interview form is a data collection technique by conducting interviews with the linked section and requesting data. The results of the research and data analysis that the author has made, it can be concluded that the application of Permenkumham No. 33 of 2015, the Security Unit of Lapas I Makassar, has not been effective due to the lack of security officers compared to the number of occupants who exceed capacity (overcrowding) and the lack of training provided to security officers and experiencing problems with facilities and infrastructure such as buildings that are not by standards in Prisons/Detention Centers.
ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MAROS Franssiscus Patrick Siahaya; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3814

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros dan yang menjadi kendala pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros. Penelitian empiris digunakan sebagai metode penelitian. Kajian menunjukkan bahwa pihak Polres Maros telah menyelesaikan pelaksanaan dan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi. sesuai dengan aturan yang berlaku. Keefektifan pada proses pelayanan serta pelaksanaannya telah berdasarkan Sumber Daya Manusianya yang cukup namun memenuhi kualitas pelayanan yang juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana yang memadai serta Kesadaran Masyarakat yang produktif terhadap aturan Hukum Lalu Lintas. Dalam Proses penerbitan SIM di Polres Maros, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat terwujudnya kelengkapan surat-surat bagi pengemudi. Biaya yang masih relatif memberatkan untuk kalangan masyarakat di desa, edukasi terhadap persyaratan serta akses jaringan internet yang harus diperhatikan. This study aims to determine the implementation of the driving license issuance at Maros Resort Police and the obstacles in the driving license issuance at Maros Resort Police. Empirical research is used as a research method. The study shows that the Maros Resort Police has completed the implementation and service of making a driver's license. in accordance with applicable regulations. The effectiveness of the service process and its implementation has been based on sufficient Human Resources but fulfills the quality of service which is also supported by adequate Facilities and Infrastructure and productive Public Awareness of the rules of Traffic Law. In the process of issuing a SIM at the Maros Resort Police, there are still several obstacles that hinder the realization of the completeness of the documents for the driver. Costs are still relatively burdensome for rural communities, education on requirements and internet network access must be considered.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH KOTA MAKASSAR Albertus Amsa; Baso Madiong; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3819

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar (Polsek Biringkanaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri sebagai salah satu insitusi pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban umum dan di berikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan berdasarkan pada peraturan yaitu Pasal 1 angka 4 jo angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 1 jo angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidik Polri mengalami kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana Pengguna Busur Panah  Dalam  Kejahatan Penganiayaan  Di Wilayah Kota Makassar, yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana berupa CCTV dan lampu-lampu penerangan jalan, kedua kurangnya orang yang mau menjadi saksi, yang ketiga adalah jika pelaku adalah anak di bawah umur dalam penyidikannya terkendala dengan waktu yang singkat dalam proses penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari sudah harus di limpahkan ke Jaksa Penuntut umum sedangkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan UU perlindungan anak sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penanganan khusus untuk menangani kasus-kasus  tindak pidana Pengguna Busur Panah  Dalam  Kejahatan Penganiayaan terutama yang melibatkan anak, keempat sulitnya menemukan barang bukti yang sering di buang atau disembunyikan oleh para pelaku. This research aims to find out and understand the role of the Police in handling criminal acts of Bow Users in Persecution Crimes in the Makassar City Area. This research is empirical normative research. This research was conducted in Makassar City (Biringkanaya Police). The results of the research show that the National Police is one of the government sites that maintains security and maintains public security and gives permission by law to carry out investigations and investigations into criminal cases of using bows and arrows in the crime of assault based on regulations, namely Article 1 number 4 in conjunction with number 5 of the Criminal Procedure Code, Article 1 number 1 in conjunction with number 2 of the Criminal Procedure Code, Article 14 paragraph (1) letter f and Article 14 paragraph (1) letter g Law No. 2 of 2002 concerning the Police. National Police investigators experienced obstacles in the process of investigating the criminal act of using bows and arrows in the crime of assault in the Makassar City area, namely first ensuring facilities and infrastructure in the form of CCTV and street lights, secondly providing people who want to be witnesses, thirdly if the perpetrator The perpetrator is a minor whose investigation is constrained by a short time. In the investigation process, a maximum of 15 (fifteen) days must be handed over to the public prosecutor. Meanwhile, the handling of children in conflict with the law must be in accordance with the Child Protection Law, so it needs to be considered. special handling is carried out to handle criminal cases of using bows and arrows in crimes of abuse, especially those involving children, fourthly, it is difficult to find evidence which is often thrown away or hidden by the perpetrator.
ANALISIS HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA DAERAH SULAWESI SELATAN Iip Ipdulkipli; Baso Madiong; Basri Oner
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3831

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian normati empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap siswa yang melanggar disiplin di SPN Daerah Sulawesi Selatan, berupa (a) pelanggaran ringan atas tata tertib, kerapihan, kebersihan dan etika diri karena belum mengerti aturan-aturan  berlaku, (b) pelanggaran sedang yaitu melanggar aturan yang sudah diketahuinya, dan diberi sanksi tindakan disiplin tegas dan terukur, (c) pelanggaran berat yaitu  melanggar   peraturan kehidupan siswa, sanksi berupa teguran keras, tindakan tegas terukur, bimbingan, konseling, jika melakukan tindak pidana  dapat  diberhentikan. Faktor penghambat penegakan hukum disiplin SPN Daerah Sulawesi Selatan yaitu (a) kurangnya aturan yang  sanksi sehingga  sulit menegakkan peturan kehidupan siswa, (b) kurang efektif penegakan hukum/disiplin  (c) Sumber daya manusia tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas sudah cukup, namun dari segi kualitas harus ditingkatkan karena 16,7 %  tenaga pendidik masih berpendidikan SMA dan 0%  S3, demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. This study aims to determine and analyze law enforcement against students who violate discipline and analyze the factors that become obstacles in law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional Police School. This research is an empirical normative study with a qualitative approach, which was conducted at the South Sulawesi Regional Police School. The results of this study indicate that law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional SPN, in the form of (a) minor violations of order, tidiness, cleanliness and personal ethics because they do not understand the applicable rules, (b) moderate violations, violating the rules which he already knows, and is given strict and measurable disciplinary sanctions, (c) serious violations namely violating the rules of student life, sanctions in the form of a stern reprimand, measurable firm action, guidance, counseling, if you commit a crime you can be dismissed. The inhibiting factors for enforcing the disciplinary law of the South Sulawesi Regional SPN are (a) the lack of rules that sanction making it difficult to enforce rules on student life, (b) the ineffective enforcement of laws/discipline (c) The human resources of educators and provos, which exist in terms of quantity. sufficient, but in terms of quality it must be improved because 16.7% of the teaching staff still have high school education and 0% doctoral degrees, as well as 37.5% provos still have high school education, meaning they have not yet received a university education.
Co-Authors Achyar Arafat Muchlies Alamsyah Renggong Albertus Amsa Almusawir Nansa Andi Sofyan Andi Tira Anggristiyani Meilinda Manasa Arman Arman Bagus Ramadian Permana Basri Oner Franssiscus Patrick Siahaya Hamid A. Cennu Hardianti Hajrah Syamsuddin Hengki Prima Hodding Iip Ipdulkipli Jamaluddin Jamaluddin Jumanto Agung Jusram Agustyawan H.E. Gunawan Marwan Mas Masri Masri Muchlis Mustafa Mudassir Hasri Gani Muh. Chikal Chakti C. Muh. Hasbi A. Muhammad Nur Ichsan Muhammad Ridwan Muhammadi Mukhtari Mustawa, Mustawa Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah Ruslan Renggong St. Lisdawati Juddah Waspada Waspada Yulia A. Hasan Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru