Kamsilaniah Kamsilaniah
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HUKUM ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN : STUDI KASUS KECAMATAN PANGKAJENE Asmirawaty Asmirawaty; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1476

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , khususnya di Kecamatan Pangkajene, (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya di Kecamatan Pangkajene.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan orang-orang di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep dan Dinas Pertanian serta studi Pustaka yang bersumber dari bahan hukum, primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disimpulkan bahwa (1) Izin Perubahan Penggunaan Tanah merupakan salah satu usaha pencegahan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepuluan, (2) Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah pertanian di kecamatan pangkajene antara lain Kendala koordinasi, Kendala Pelaksanaan kebijakan dan Kendala konsistensi perencanaan. This study aims (1) to find out how the implementation of a land use change permit for the conversion of agricultural land use to non-agricultural use in Pangkajene and Islands Regency, especially in Pangkajene District, (2) to find out the obstacles in the implementation of agricultural land use change permits become non-agricultural in Pangkajene and Islands Regency, especially in Pangkajene District. The type of research used in this study is empirical legal research. The collection of data and information was carried out at the Agriculture Office of Pangkajene and Islands Regency and the Land Office of Pangkajene and Islands Regency. The data in this study were sourced from interviews with people at the National Land Agency of Pangkep Regency and the Department of Agriculture as well as library studies sourced from legal, primary, secondary, and tertiary materials. Based on the results of research at the Land Office of Pangkajene and Islands Regency, it was concluded that (1) Land Use Change Permit is one of the efforts to prevent uncontrolled changes in land use from agricultural to non-agricultural land by referring to the Spatial and Regional Planning of Pangkajene and Kepuluan Regencies, (2) Obstacles or challenges  in the implementation of permits to change the use of agricultural land into agricultural land in Pangkajene District include coordination constraints, policy implementation constraints and planning consistency constraints
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK M (Tbk) MAKASSAR Fahrunisah Aulia Rahman; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2621

Abstract

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada PT Bank Mega (Tbk) Regional Makassar, Dibimbing oleh Zulkifli Makkawaru dan Hj. Kamsilaniah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menginterpretasi, bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dan bentuk penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris yaitu meneliti aturan Hukum Hak Tanggungan dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengambilan sampel hasil wawancara, peneliti mencari dan menggali informasi dari pihak-pihak terkait perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, diantaranya pihak perbankan. Sebagai kreditur dan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dapat diketahui dari dua perlindungan hukum preventif dan refresif. Penyelesaian atas objek jaminan hak tanggungan dengan menggunakan upaya penjualan di bawah tangan secara litigasi dan nonlitigasi. Analysis of Legal Protection for Creditors in Implementing Mortgage Guarantees at PT Bank Mega (Tbk) Makassar Region, Supervised by Zulkifli Makkawaru and Hj. Kamsilaniah. This study aims to identify, examine, and interpret forms of legal protection for creditors in executing mortgage objects and forms of settlement of mortgage objects by using private sales. This empirical normative research studies the rules of Mortgage Law and its application in society. Methods of data collection using interview techniques, documentation, and literature study. In taking samples from the interviews, the researcher seeks and collects information from parties related to legal protection for creditors exercising mortgage rights, including the banking sector, as creditors and debtors. Legal protection for creditors in executing mortgage objects can be seen from two preventive and repressive legal protections. Settlement of collateral objects of mortgage rights by using individual selling businesses through litigation and non-litigation.