Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Didiek Dwiyanto
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DASAR HUKUM BAGI E-GOVERNMENT DI INDONESIA: STUDI PEMETAAN HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH Didiek Dwiyanto
COURT REVIEW Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia mulai serius memanfaatkan teknologi informasi dalam pemerintahan ketika diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Hadirnya E-Government memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan badan-badan publik secara elektronik tanpa terhalang oleh jarak serta waktu, dan sebaliknya badan-badan publik akan mudah menjalin komunikasi dengan masyarakat. Penerapan E-Government dalam konstruk interaksi antara pemerintah dan warga mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu pemberdayaan proses demokrasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui klasifikasi utama E-Government pada pemerintah daerah tepatnya 34 provinsi di Indonesia. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya penerapan E-Government pada 34 provinsi di Indonesia mayoritas masih pada tahapan E-Information kemudian E-Service dan masih sedikit provinsi yang menunjukkan komitmen untuk menerapkan E-Participation. Penelitian ini masih bersifat deskriptif sehingga penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pemetaan dalam skala yang lebih luas dan berjenjang (pemerintah pusat, lembaga, provinsi, kabupaten/kota). Hal ini perlu dilakukan agar menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah dalam menerapkan E-Government.
ANALISIS PENYEBARAN HOAX COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA TAHUN 2020-2021 Didiek Dwiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia sedang berjuang untuk keluar dari krisis yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi tersebut, diantaranya adalah program vaksinasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yang berdampak pada upaya pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 tidak dapat terlaksana secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah maraknya berita palsu (hoax) terkait Covid-19 yang beredar di masyarakat. Di Indonesia, media sosial dinilai sebagai sarang dari penyebaran berita hoax tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran berita hoax terkait Covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan content analysis. Adapun hasil penelitian ini adalah Facebook, WhatsApp, dan Twitter merupakan media sosial yang menjadi sumber berita paling banyak dalam menyebarkan berita hoax Covid-19. Sementara berita hoax Covid-19 paling banyak terdapat pada kategori Misleading Content, False Content, Fabricated, manipulated, false context, dan kategori satire merupakan yang paling kecil. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi stakeholder terkait untuk melakukan edukasi digital kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan literasi digital sehingga masyarakat akan lebih teliti dan bijaksana dalam menerima dan menyebarkan informasi. Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini.
STAKEHOLDER ANALYSIS IN THE ASN LEARNING PROGRAM AT THE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY OF EAST JAVA PROVINCE Didiek Dwiyanto; Andi Taufik; Chusaini Mustas
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 01 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v21i01.8720

Abstract

ASN in Indonesia is given the opportunity to gain knowledge in accordance with competency development planning at Government Agencies whose purpose is to develop competencies to support the implementation of tasks. Therefore, the East Java Provincial Government together with the Ministry of State Apartur Empowerment and Bureaucratic Reform and the State Administration Institute agreed to form the "East Java Corporate University (CorpU)". The system developed at CorpU is the concept of Merdeka Belajar. The East Java Provincial Government through BPSDM East Java has various work programs to accelerate the implementation of the East Java CorpU, one of which is "ASN Belajar". The purpose of this innovation is an effort to improve the competence of civil servants. The success of the ASN Belajar program is of course supported by stakeholders. This study is to determine the role, relationship, and effectiveness of the role of stakeholders in achieving the performance targets of BPSDM East Java Province. This research is descriptive with a qualitative approach. While collecting data is carried out by means of open interviews, observations, and documents. Furthermore, in determining informants using purposive sampling techniques. This research is in analyzing data using interactive models. As a result, in general, the implementation of the ASN Belajar program has run well in terms of the role, relationship, and effectiveness of stakeholders. Therefore, the successful implementation of the ASN Belajar program organized by BPSDM East Java needs to be maintained. In addition, these good examples need to be replicated by or other bureaucracy.
Co-Authors Andi Taufik Chusaini Mustas