Ahmad Misbah
Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Pasuruan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEPEMIMPINAN (AL WILAYAH) MENURUT IMAM AL-GHAZALI RA Hazarul Aswat; Ahmad Misbah
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.v9i2.645

Abstract

Al Imam Al Ghazali ra, mengambarkan seorang pemimpin yang benar terlihat dari negara yang baik dan memiliki kumpulan orang-orang Islam yang kuat, negara diatur dengan barometer yang bersandarkan pada Wahyu Allah SWT dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW dengan menjalankan kebijakan sesuai petunjuk ajaran Islam. Sehingga menciptakan keadaan negara yang baik dan menjaga pemikiran-pemikiran yang menyimpang, agar tidak muncul pada warga negara yang hidupu di dalamnya. Seorang pemimpin haruslah rela berdekatan dengan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, menghilangkan sifat tinggi diri sebagai seorang yang memilili kedudukan di dalam negara. Imam Al Ghazali ra, berfatwah bahwa menemui masyarakat untuk mendengarkan dan memenuhi keinginan mereka, selama sesuai dengan kebutuhan masyarakat bernegara dan tidak keluar dari syari’at itu lebih baik dari pada menyibukkan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah. Betapa penting memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka lemah harus deperlakukan dengan baik dan penuh kasih. Al Ghazali ra, juga mengingatkan para pemimpin agar jangan sekali-kali menerima raswah dari masyarakatnya dengan menyampingkan kebenaran yang sesungguhnya dan mengabaikan apa yang ada dalam ajaran Islam. Kebiasaan manusia dapat tercermin dalam aktifitas sehari-harinya, dengan begitu aktifitas tersebut dapat terlihat kedalam worldview atau pandangan hidupnya. Maka seorang pemimpin yang memiliki pandangan hidup Islami, maka semua kebijakannya tidak terlepas dari pola pikir yang Islamipula. Kata Kunci: Al Wilayah , Al Imam Al Ghazali, ra.
SEJARAH KESULTANAN CIREBON DAN PROBLEMATIKANYA TAHUN 1677-1752 Bahru Rozi; Ahmad Misbah
Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam Vol. 1 No. 1 (2022): Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam
Publisher : Program Studi Sejarah Peradaban Islam Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pecahnya Kesultanan Cirebon sangatlah berdampak pada kehidupan masyarakat di Cirebon, yaitu menyebabkan adanya perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui gambaran menyeluruh tentang masa awal Kesultanan Cirebon (2) mengetahui faktor pecahnya Kesultanan Cirebon (3) mengetahui dampak pecahnya Kesultanan Cirebon terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowidjoyo,Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Cirebon menjadi sebuah kesultanan yang berdaulat penuh bermula dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati memberhentikan pemberian upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Pasca Pemerintahan Panembahan Ratu II Kesultanan Cirebon pada tahun 1677 pecah menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. (2) Pecahnya Kesultanan Cirebon diakibatkan adanya campur tangan Kesultanan Banten dan Mataram. Dua kekuatan ini ingin menguasai wilayah Cirebon dan Pelabuhan Cirebon yang letaknya strategis dalam jalur perdagangan internasional. (3) Pecahnya Kesultanan Cirebon berdampak pada perubahan politik dan ekonomi masyarakat Cirebon yaitu hilangnya kekuasaan politik sultan dalam memimpin Cirebon dan monopoli perdagangan oleh VOC baik ekspor maupun impor barang dagangan, Perubahan juga terjadi dalam bidang sosial, yaitu maraknya perbudakan dan penjualan diri di Cirebon akibat kesengsaraan dan kemiskinan. Dalam bidang budaya adanya perubahan dalam sistem mata pencaharian masyarakat, sistem peralatan hidup dan teknologi, organisasi politik, agama dan kesenian Cirebon. Keyword: Sejarah, Kesultanan Cirebon, Problematika