J.E. Melky Purba
Universitas Pembangunan Panca Budi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

A LEGAL ASPECTS OF LAND DISPUTES FOR SALE OF OTHER COMPANIES J.E. Melky Purba
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 04 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, 2023, Edition September-Nov
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problems Land disputes are problems that are not easy to solve and must be resolved well, where company property is joint property of a group that is related by blood and inherited from generation to generation from previous ancestors. Buying and selling according to customary law is exchange and is in the form of what is called cash or cash. The problem is that ulayat land (high heritage) cannot be bought and sold based on West Sumatra Regional Regulation Number 6 of 2008 concerning ulayat land and its use. This paper describes the scope of regulations according to Decision number 11/Pdt.G/2015/PN.BSK, what factors are the causes of company property land disputes and how to resolve disputes over high heritage land being sold and purchased as determined by the District Court. Descriptive research using a qualitative approach and types of normative legal research and empirical juridical approaches (sociology). The data collection technique uses primary data, namely observation and secondary data, namely obtained from statutory regulations, books, scientific works related to this research, legal dictionaries, official documents and regulations.
Analisis Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Banding PT. Nomor: 698/PDT/2023/PT Mdn) Setiawan Jodi Sitorus; Bambang Fitrianto; Melky purba
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai instrumen hukum dalam menjamin pelaksanaan putusan pembagian harta bersama pasca perceraian serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan dwangsom pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 698/PDT/2023/PT Mdn. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela sehingga menghambat terwujudnya kepastian hukum dan efektivitas eksekusi putusan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dwangsom efektif sebagai instrumen hukum untuk mendorong kepatuhan pihak yang dihukum dalam melaksanakan putusan yang bersifat condemnatoir melalui pemberian tekanan psikologis tanpa menggantikan kewajiban pokok yang telah diputuskan hakim. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 698/PDT/2023/PT Mdn, majelis hakim menguatkan putusan tingkat pertama dengan menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000,00 per hari berdasarkan asas kepatutan (ex aequo et bono), keadilan, dan kepastian hukum agar putusan tetap dapat dilaksanakan (executable) tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pihak yang dihukum. Penelitian ini menegaskan bahwa dwangsom memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pembagian harta bersama serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak melalui terjaminnya kepastian pelaksanaan putusan pengadilan.