Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdi Ilmu JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Jurnal Scientia Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Bambang Fitrianto
Universitas Pembangunan Panca Budi
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Aspek Hukum Pidana Pada Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Bambang Fitrianto
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 1 No. 2 (2020): Desember 2020
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v1i2.130

Abstract

Law No. 10 of 1998 defines a bank as a legal entity which collects funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in the form of loans and saving/ or other forms in order to improve the standard of living. But in its development, banks increasingly show the negative side, both are the result of the actions of people in banks and people who are closely related to banks, which is detrimental not only to the wider community but also the instability of the country's economy. This research is descriptive. This study uses a type of qualitative research. This type of research is normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in legislation, court decisions and legal norms that exist in society
Transfer Of Receivables On Behalf Of The Savings And Loan Cooperative Sahabat Mitra Sejati Rantau Prapat Branch Office Muhammad Bayu Dwi Arya; Bambang Fitrianto; Siti Nurhayati
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 2 No. 2 (2023): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v2i2.62

Abstract

In the business world capital turnover is an indication for it's a good effort. Based on this often entrepreneurs need capital in a short period of time in order to ensure the liquidity of its business, so no longer wait for a fall due on receivables to be collected later the payment. The method generally used to obtain fresh funds in the near future on outstanding receivables is by way of selling its receivables to others who are willing to buy it, generally at a price lower than the value of the bill to be paid by the debtor at maturity. Regarding the high and low prices as well depending on the illiquid receivables and whether there is a guarantee that accompanies the debt. Problems arise when procedure or process of selling the receivables do not meet existing legal provisions, so as to harm the seller this itself in this case the savings and loan cooperative sahabat mitra sejati branch rantau prapat
Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Pasien Medical Tourism di Indonesia: Tantangan dan Peluang Tengku Keizerina Devi Azwar; Redyanto Sidi; Bambang Fitrianto
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 9 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54371/jiip.v6i9.2859

Abstract

Pariwisata medis menjadi salah satu sektor yang sedang di gaungkan oleh pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang regulasi dan perlindungan hukum yang berlaku untuk pasien medis wisata di Indonesia, menyoroti tantangan dan peluang yang ada. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif, mencakup studi kepustakaan secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan perlindungan hukum yang ada masih belum optimal dalam melindungi pasien medis wisata. Meski demikian, peningkatan regulasi dan perlindungan hukum bisa menjadi peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata medis Indonesia menjadi lebih kompetitif. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup pembaharuan regulasi, peningkatan transparansi, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan, praktisi kesehatan, dan masyarakat umum.
AN LEGAL ANALYSIS OF LEGAL BREACH OF CONTRACT FOR PROCUREMENT OF SERVICES Bambang Fitrianto
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 04 (2023): Education, Sosial science and Planning technique, 2023, Edition September-Nov
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In a contract, what is agreed upon must be carried out in good faith, but sometimes things that have been agreed upon are not carried out. This research is empirical research using primary data from field research through interviews with parties related to the Procurement of Goods and Services at BUMN, North Sumatra, as well as secondary data resulting from library research. Regarding this matter, PPK has written to the provider 2 (two) times and has not received a definite answer as to the cause of the delay. For violations committed by CV. Sumber Berkah as the PPK provider gave CV a blacklist sanction. Sumber berkah as provider for 2 (two) years. To prevent legal liability, parties entering into contracts for the procurement of goods/services should be guided by and comply with the provisions of laws and regulations regarding the procurement of goods/services, and carry out what has been agreed in the contract in good faith.
KAJIAN PERDATA ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN Bambang Fitrianto
Jurnal Abdi Ilmu Vol 16 No 1 (2023): Jurnal Abdi Ilmu
Publisher : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan perdata mengenai prinsip itikad baik sebaiknya dapat dijelaskan sebagai "sikap atau perilaku yang menegaskan komitmen untuk memenuhi janji kepada pihak lain sesuai dengan haknya, tanpa mencari jalan untuk menghindar dari kewajiban yang telah disepakati, dengan merujuk pada norma-norma objektif yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip itikad baik mengharuskan pihak-pihak dalam perjanjian untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang tidak tertulis namun dianggap umum sebagai tindakan yang wajar dan adil. Selain itu, dalam konteks tertentu, prinsip itikad baik dapat juga berfungsi untuk membatasi atau bahkan menghapuskan kewajiban kontrak jika situasi berubah sedemikian rupa sehingga melaksanakan perjanjian tersebut menjadi tidak adil. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yang berarti bahwa ketentuan hukum harus diterapkan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada landasan filosofis doktrin itikad baik dalam konteks hukum perjanjian." Kata kunci : Perdata, itikad baik, objektif
Analisis Yuridis Permintaan Rekam Medis Dari Keluarga Pasien Untuk Kepentingan Bukti Perceraian Fauziah Nur; Bambang Fitrianto; Tamaulina Sembiring
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1996

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator pelayanan kesehatan yang baik adalah membuat rekam medik yang baik. Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Terdapat banyak kasus terhadap permintaan rekam medik yang salah satunya adalah permintaan rekam medis untuk kepentingan perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai rekam medik dan kedudukan hukum rekam medis dalam pembuktian perceraian . Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan statute approach (peraturan perundang-undangan) dan sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kesehatan dan bahan hukum sekunder serta tersier berupa jurnal, buku, dan media lainnya. Adapun hasil penelitian ini secara umum dasar hukum pengaturan mengenai rekam medis merujuk pada Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 . Rekam medis berdasarkan konsep hukum saat ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam hal pembuktian, dimana hal tersebut diatur dan dikuatkan dalam beberapa aturan hukum di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 17 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022. Namun, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 mengenai rekam medik pada pasal 33 bahwa tidak ada ketentuan rekam medik dapat digunakan untuk kepentingan perceraian.
Co-Authors Fauziah Nur Muhammad Bayu Dwi Arya Redyanto Sidi Siti Nurhayati Tamaulina Br Sembiring Tengku Keizerina Devi Azwar