Fitrijani Anggraini, Fitrijani
Research Institute for Housing and Human Settlements Ministriy of Public Works and Housing

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMILIHAN LOKASI TPA SAMPAH REGIONAL SEBAGAI BAHAN REVISI SNI 03-3241-1994 Anggraini, Fitrijani; Darwati, Sri
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 8, No 1 (2016)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (877.731 KB)

Abstract

Disamping semakin sulit dan mahalnya pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), munculnya penolakan masyarakat terhadap keberadaan TPA juga menjadi persoalan serius. Salah satu teroboson yang dilakukan adalah menerapkan konsep TPA regional. Guna mendukung kebijakan tersebut, diperlukan standar nasional pemilihan lokasi TPA regional. Hal ini dikarenakan belum adanya SNI tata cara pemiliihan lokasi TPA regional, sedangkan  SNI 03-3241-1994  tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah, lebih sesuai berlaku untuk pemilihan TPA skala kota. Metodologi penelitian dilakukan melalui penelusuran literatur tentang kebijakan dan peraturan perundangan, kajian terdahulu, kuesioner, wawancara, diskusi teknis dan observasi lapangan terhadap rencana pengelolaan TPA regional. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk merumuskan kriteria dalam pemilihan lokasi TPA regional. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan beberapa kriteria penetapan dalam pemilihan TPA regional antara lain perlunya kebijakan antar daerah menyangkut integritas dengan tata ruang antar daerah, potensi pencemaran antar daerah, dukungan, aspek penerimaan masyarakat, skala ekonomis baik dalam tingkat pengelolaan dan pengangkutan sampah, serta dokumen pendukung seperti Studi Kelayakan dan Analisis Dampak Lingkungan.Kata kunci: Standar, Pemilihan lokasi, Tempat Pemrosesan Akhir, Sampah, Regional
PENGOPERASIAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT): MANFAAT EKONOMI ATAU DAMPAK LINGKUNGAN? Anggraini, Fitrijani; Nuraeni, Reni
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2113.49 KB)

Abstract

Pencemaran air sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan isu dampak perubahan iklim global. Triple too(too little, too dirty, too much) adalah ungkapan untuk menggambarkan betapa pentingnya isu tersebut untuk ditangani,yang berdampak pada lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi. Penyediaan infrastruktur sanitasi ditujukan untukmengurangi dampak pembuangan limbah rumah tangga yang menjadi sumber terbesar penyebab pencemaran air sungai.Upaya tersebut sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit yang ditularkan melalui media air.Namun, investasi infrastruktur sanitasi masih menghadapi kendala biaya. Karena minimnya biaya operasional danperawatan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IPLT, sebagian besar IPLT yang telah dibangun,pengoperasiannya belum sesuai kapasitas yang tersedia. Kajian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran manfaatekonomi dan dampak lingkungan pengoperasian IPLT di 8 (delapan) kota studi. Data primer hasil penelitian tahun 2013digunakan acuan untuk melakukan analisis manfaat ekonomi dan dampak lingkungan pengoperasian IPLT. Data tersebutadalah kapasitas IPLT terbangun dan IPLT terpakai, beban pencemaran inlet dan beban pencemaran outlet. Jumlah kepalakeluarga dan penduduk yang dilayani sistem setempat (onsite) dan efisiensi pengolahan IPLT aktual juga dikumpulkanuntuk acuan analisis dan perhitungan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kapasitas IPLT kota studi yang menganggur(idle) mencapai 75%. Pengoperasian IPLT memberikan manfaat ekonomi sebesar Rp. 112.000,-/m3/bulan atau 7,2 kalidari kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan rata rata Rp. 17.000,-/m3/bulan. Peningkatan manfaat pengoperasianIPLT berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang besarnya setara dengan Rp. 43.800,-/m3/bulan. Apabila kualitasolahan IPLT ditingkatkan sehingga lebih kecil dari standar kualitas efluen yang ditetapkan, maka dampak lingkunganberubah menjadi manfaat lingkungan.
PERAN LEMBAGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KOTA PEKALONGAN Iriani, Lia Yulia; Anggraini, Fitrijani; Prayudi, Tibin Ruby
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 7, No 1 (2015)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.269 KB)

Abstract

The solid waste is results from human activities or natural, if managed properly will be worth value, to add family income, otherwise if unmanaged will lead to problems as disease and environmental degradation. Current conditions environmental damage caused by solid waste in Pekalongan reached 39.9%. One the problems to need an integrated waste management is high rate of population increase 1.42% per year, the total population in 2012 amount 294,117 people.One the impact is waste generated by community and requires management. The waste reduction policy from source to the flagship program 3R (Reuse, Reduce, Recycling) and the objectives to achieve 20%, the previous study stated that the implementation of Indonesia’s waste can be reduced or used, less than 8%. Production of solid waste ± 768 m3/d and can be transported ± 614 m3/d, is still residual average daily ± 154 m3. The purpose of assessing the role of the institutional aspects of waste management, so that the economic value. The method used is an explanatory descriptive to test the influence between variables, the role of the principle and non-formal institutions, strategic indicators of waste management. The final conclusion illustrates that the role of non-formal institutions may help management of solid waste in Pekalongan approximately 79%, through recycling, so that solid waste into something useful and economically valuable. This requires a strategy and an active role of all parties such as governments as formal institutions, non-formal and public awareness in an effort to realize the waste becomes something useful.