Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Hukum Sehasen
Rohman Hakim
Universitas Sunan Giri Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Kesejahteraan Dosen Profesional di Universitas Sunan Giri Surabaya: Implementation of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers on the well-being of Professional Lecturers at Sunan Giri University Surabaya Muchammad Catur Rizky; Rohman Hakim; Miftakhul Anam; Moch Nur Alim; Wahyu Suhartatik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i8.2734

Abstract

Peran dosen memegang posisi sentral, satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan berdasarkan peranannya. Peranan dosen pada dataran konsep dan fungsi sementara upaya pada dataran operasional. Dosen tidak akan mungkin melakukan upaya pembelajaran tanpa jelas peranannya secara fungsional. Ia adalah seorang guru tetapi tanggung jawabnya harus melakukan upaya sesuai tuntutan fungsi dan tanggung jawab. Dosen dalam kapasitasnya sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu keberhasilan setiap usaha pendidikan, sehingga setiap perbincangan mengenai kebijakan pendidikan, pembaharuan kurikulum, sertifikasi dan pelatihan dosen, sampai pada akhirnya menciptakan lulusan berkualitas. Rangkaian ini merupakan pengertian bahwa eksistensi seorang dosen sangat siknifikan dalam menentukan corak lulusan di dunia pendidikan tinggi. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap tugas berat yang diemban dosen sudah barang tentu kesejateraannya harus dapat dipenuhi. Sebagai konsep kesejahteraan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kesejahteraan subjektif (subjective well-being) dan kesejahteraan psikologi (psycologic well-being). Namun demikian kesejateraan gaji acapkali menjadi hal pokok walaupun bukan yang utama dalam mengukur dosen sejahtera. Dengan adanya tunjangan profesi bagi dosen yang sudah tersertifikasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, sehingga dosen lebih fokus dalam mendidik mahasiswa. Harapannya agar dosen non PNS tidak lagi memikirkan cara untuk mencari tambahan penghasilan karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan keluarga.
Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019): Juridical Analysis of the Legal Position of BUMN Subsidiaries Against the Parent Company. (Case Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 21 P/HUM/2017 and the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number: 01/PHPU-PRES/XVII/ Moch Arif Mirahadisaputro; Rohman Hakim; Anna Miraharsari; Anwari Anwari; Dahar Dahar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v5i8.2735

Abstract

Konflik mengenai kepastian kedudukan kedudukan hukum anak perusahaan BUMN belum dipastikan secara jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: 03/MBU/2012 dijelaskan bahwa anak perusahaan BUMN yang selanjutnya Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Sehingga Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki darar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan perusahaan BUMN di Indonesia. Dan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan putusan hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan hukum anak perusahaan BUMN. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normative. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Analisis data, baik data primer, data sekunder, menempati posisi yang sangat menentukan dalam penelitian ini, yaitu analisis dengan menggunakan instrumen atau konsep sebagaimana dalam kerangka teori dan kajin pustaka sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi isu utama, mengingat yang menjadi acuan utama adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta berupaya membandingkan dengan kasus-kasus yang pernah ada untuk mendukung penulisan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung di dalam pertimbangan Putusan MA 21P/HUM/2017 berpendapat bahwa bentuk BUMN yang membentuk anak usaha BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN itu berubah menjadi Perseroan Terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN”. Namun demikian, Putusan MK 01/2019 Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat yang berbeda dengan menyatakan “anak perusahaan BUMN tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan tetap berstatus sebagai anak perusahaan BUMN (Perseroan Terbatas biasa) karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN”.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Rohman Hakim
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.2.7745.279-291

Abstract

Dengan menggunakan sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ditindak secara hukum. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara, menurut pendekatan yuridis normatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan kejadian sebelumnya. Penggunaan narkoba yang melanggar hukum dilarang, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun perlu tindakan hukum terhadap anak yang menggunakan narkoba, sistem peradilan pidana anak menggunakan strategi Keadilan Restoratif bersama dengan konsep pengalihan untuk melindungi anak-anak dari stigma. Namun, Rizky Arya Wisandi, seorang pemuda yang telah menyalahgunakan narkoba, mendapat hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Anak-anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori korban yang juga bertindak sebagai pelaku (self-victimizing victim), menurut viktimologi. Pemerintah sedang melakukan upaya yang luas dan beragam untuk mencegah dan memberantas penggunaan dan peredaran narkoba di kalangan generasi muda, serta menghilangkan anggapan bahwa masalah ini hanya masalah pemerintah dan harus diselesaikan bersama.
Juridical Analysis of Unlawful Acts in a Land Grabbing Case Without Ownership Rights Rohman Hakim; Bagus Reko Prasetyo; Muhammad Habibur Rochman; Vanda Indarsita
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 9 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v9i2.4869

Abstract

When carrying out a legal action, of course there must also be legal responsibility. Legal liability is usually always associated with criminal law which is known as the principle (Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea) of not being punished if there is no mistake. In criminal law, the presence of an error is an absolute element that can result in criminal liability being sought from the perpetrator of the crime. Responsibility for a criminal act committed by a person is to determine the guilt of the criminal act he committed. Criminal responsibility means that a person who has committed a criminal act does not necessarily have to be punished. He must be responsible for the actions he has committed if he is determined to be at fault. The aim to be achieved in this research is to find out and explain unlawful acts in cases of land grabbing without ownership rights and to find out the judge's analysis in the decision in case Number 76.PK.Pdt/2021 concerning land grabbing. In land disputes between parties who lose in court, the State must also be present to fulfill a sense of justice for the losing party, which means that land and building taxes or land documents that have been paid by the losing party are of course replaced or returned.
Co-Authors Anna Miraharsari Anwari Anwari Bagus Reko Prasetyo Dahar Dahar Miftakhul Anam Moch Arif Mirahadisaputro Moch Nur Alim Muchammad Catur Rizky Muhammad Habibur Rochman Vanda Indarsita Wahyu Suhartatik