Ida Bagus Yoga Raditya
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WNA DAN WNI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Farrell Rafif Habibi Kurniawan; Ida Bagus Yoga Raditya
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 7 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri sejauh mana prinsip kepastian hukum mengenai hak atas tanah diatur dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria, dengan menitikberatkan pada fenomena Perjanjian Nominee. Melalui pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan analisis yuridis dan perbandingan hukum, temuan menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap aspek legalitas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 21 (1) dan Pasal 26 (2) UU No. 5 Tahun 1960. Dalam konteks hukum positif, masyarakat lokal secara sah memiliki otoritas penuh atas penguasaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.   Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masyarakat Lokal, Tanah, Kepemilikan     ABSTRACT   The purpose of this study is to explore the extent to which the principle of legal certainty regarding land rights is regulated within the framework of the Basic Agrarian Law, with a focus on the phenomenon of nominee agreements. Through a normative legal approach that integrates legal analysis and comparative law, the findings indicate the need for a re-evaluation of the legality of land ownership based on the provisions of Article 21 (1) and Article 26 (2) of Law No. 5 of 1960. In the context of positive law, local communities have full legal authority over land tenure in accordance with applicable regulations.   Key Words: Legal Certainty, Local Communities, Land, Ownership
Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Akibat Terjadinya Perkawinan Campuran Aditya Putera Ardhana; Ida Bagus Yoga Raditya
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p11

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan tanah yang timbul dari pe`rkawinan campuran.   Pe`ne`litian ini me`nggunakan pe`ne`litian hukum normatif de`ngan me`ne`liti Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pe`rkawinan me`nggunakan pe`nde`katan pe`rundang-undangan dan konse`ptual te`rkait hak ke`pe`milikan tanah.   Sumber hukum yang digunakan me`ncakup sumbe`r prime`r, se`kunde`r, dan te`rsie`r yang re`le`van de`ngan masalah yang dite`liti, de`ngan hasil yang dinilai se`cara kualitatif dalam format de`skriptif.  Hasil penelitian menunjukkan pe`raturan yang me`ngatur hak ke`pe`milikan tanah bagi warga ne`gara Indone`sia yang me`nikah de`ngan warga ne`gara asing me`wajibkan pe`ngalihan ke`pe`milikan, me`larang warga ne`gara asing untuk me`miliki tanah.   Ole`h kare`na itu, tanah te`rse`but harus disampaikan dalam waktu satu tahun; jika tidak, tanah te`rse`but akan ke`mbali me`njadi milik publik. Akibatnya, pe`rjanjian pranikah sangat pe`nting untuk me`nce`gah konve`rsi prope`rti yang dimiliki se`cara individu me`njadi prope`rti be`rsama setelah menikah.   Dalam ketidakhadiran perjanjian pranikah, kepemilikan harus disampaikan.