Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Ida Bagus Yoga Raditya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WNA DAN WNI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA Farrell Rafif Habibi Kurniawan; Ida Bagus Yoga Raditya
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 7 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri sejauh mana prinsip kepastian hukum mengenai hak atas tanah diatur dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria, dengan menitikberatkan pada fenomena Perjanjian Nominee. Melalui pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan analisis yuridis dan perbandingan hukum, temuan menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap aspek legalitas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 21 (1) dan Pasal 26 (2) UU No. 5 Tahun 1960. Dalam konteks hukum positif, masyarakat lokal secara sah memiliki otoritas penuh atas penguasaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.   Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masyarakat Lokal, Tanah, Kepemilikan     ABSTRACT   The purpose of this study is to explore the extent to which the principle of legal certainty regarding land rights is regulated within the framework of the Basic Agrarian Law, with a focus on the phenomenon of nominee agreements. Through a normative legal approach that integrates legal analysis and comparative law, the findings indicate the need for a re-evaluation of the legality of land ownership based on the provisions of Article 21 (1) and Article 26 (2) of Law No. 5 of 1960. In the context of positive law, local communities have full legal authority over land tenure in accordance with applicable regulations.   Key Words: Legal Certainty, Local Communities, Land, Ownership
Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Akibat Terjadinya Perkawinan Campuran Aditya Putera Ardhana; Ida Bagus Yoga Raditya
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 10 No 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p11

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan tanah yang timbul dari pe`rkawinan campuran.   Pe`ne`litian ini me`nggunakan pe`ne`litian hukum normatif de`ngan me`ne`liti Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pe`rkawinan me`nggunakan pe`nde`katan pe`rundang-undangan dan konse`ptual te`rkait hak ke`pe`milikan tanah.   Sumber hukum yang digunakan me`ncakup sumbe`r prime`r, se`kunde`r, dan te`rsie`r yang re`le`van de`ngan masalah yang dite`liti, de`ngan hasil yang dinilai se`cara kualitatif dalam format de`skriptif.  Hasil penelitian menunjukkan pe`raturan yang me`ngatur hak ke`pe`milikan tanah bagi warga ne`gara Indone`sia yang me`nikah de`ngan warga ne`gara asing me`wajibkan pe`ngalihan ke`pe`milikan, me`larang warga ne`gara asing untuk me`miliki tanah.   Ole`h kare`na itu, tanah te`rse`but harus disampaikan dalam waktu satu tahun; jika tidak, tanah te`rse`but akan ke`mbali me`njadi milik publik. Akibatnya, pe`rjanjian pranikah sangat pe`nting untuk me`nce`gah konve`rsi prope`rti yang dimiliki se`cara individu me`njadi prope`rti be`rsama setelah menikah.   Dalam ketidakhadiran perjanjian pranikah, kepemilikan harus disampaikan.
Peran Notaris dalam Waarmerking Surat Perjanjian Dibawah Tangan sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Ida Ayu Maharani Padmawati Tatwa; Ida Bagus Yoga Raditya
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 11 No 01 (2026)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2026.v11.i01.p6

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran notaris dalam pelaksanaan waarmerking surat perjanjian di bawah tangan berdasarkan ketentuan UUJN-P serta menelaah kedudukan hukum surat tersebut setelah didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur terkait jabatan notaris serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam waarmerking diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN-P, yang memberikan wewenang kepada notaris untuk mencatat surat di bawah tangan dalam buku khusus tanpa memeriksa atau menilai isi dokumen. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam waarmerking bersifat administratif dan terbatas pada pemberian jaminan kepastian tanggal serta keberadaan surat. Kedudukan hukum surat dibawah tangan yang telah di waarmerking lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan yang tidak di waarmerking, meskipun tetap berada di bawah akta autentik. Meskipun waarmerking tidak mengubah status dokumen menjadi akta autentik, tindakan tersebut memberikan kekuatan pembuktian tambahan berupa kepastian tanggal dan keberadaan dokumen sebagaimana tercatat dalam buku register notaris. Diperlukan penegasan norma dalam UUJN-P untuk menghindari kekaburan norma dan memperkuat asas kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia.
Co-Authors Aditya Putera Ardhana Farrell Rafif Habibi Kurniawan I Wayan Novy Purwanto Ida Ayu Maharani Padmawati Tatwa