Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Krismena Tovalini
Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic
Publisher : Fakultas Sastra Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36057/jips.v4i2.408

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Analisis kepuasan masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara melakukan survei terhadap 100 orang warga penerima pelayanan publik. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa warga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Studi ini memberikan masukan penting bagi Pemerintah Kota Padang untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepemimpinan Sektor Publik: Studi Mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang Krismena Tovalini; Yulia Hanoselina
Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic
Publisher : Fakultas Sastra Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36057/jips.v5i2.485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan manajer di sektor publik. Penelitian ini memfokuskan diri pada gaya kepemimpinan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang. Gaya kepemimpinan dianalisis menggunakan lima dimensi dalam peranan pemimpin, yaitu pemberian diskresi kepada bawahan, pengambilan keputusan, manajemen konflik, cara mengelola dan memotivasi bawahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai gaya kepemimpinan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap para pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang dan pengumpulan data melalui sumber-sumber skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajer publik sudah menerapkan gaya kepemimpinan secara baik dilihat dari segi pemberian diskresi kepada bawahan, pengambilan keputusan, manajemen konflik, cara mengelola dan memotivasi bawahan. Namun, beberapa gaya kepemimpinan dipraktikkan secara berbeda dengan yang berlaku di sektor swasta. Alih-alih menggunakan insentif yang bersifat ekonomi, manajer lebih cenderung memberikan insentif non-ekonomi kepada para bawahannya. Studi ini memperkaya diskusi mengenai kepemimpinan sektor publik dengan menyediakan kasus pimpinan level puncak pada organisasi publik di Indonesia.
Network Policy E-Samsat in Local Revenue Office of West Java Province Yulia Hanoselina; Iip Permana; Krismena Tovalini; Yoserizal Yoserizal; Rahmadhona Fitri Helmi
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2021): Pemikiran Administrasi Negara-2
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v13i2.14219

Abstract

Di era digital saat ini mampu menciptakan berbagai teknologi digital yang memberikan manfaat paling penting yaitu menghubungkan antara warga negara dengan pemerintah dalam cara baru yang efisien dan efektif. Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan pegawai yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada upaya yang dapat diatasi melalui penerapan digital atau yang lebih dikenal dengan e-government. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah telah mengambil langkah untuk menerapkan digitalisasi atau e-government dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.Pada Sesungguhnya Badan Daerah Provinsi Jawa Barat masih ada penemuan permasalahan yang terjadi dalam Pelaksanaan E-Samsat antara lain dalam bentuk implementasi kebijakan, sistem, efektivitas program, dan kualitas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih rinci mengenai Kebijakan Pelaksanaan E-Samsat Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara semistruktur dan dokumentasi.Guna memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan suatu penelitian ini, dilakukan langkah-langkah uji keabsahan data antara lain melalui triangulasi data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teori yang digunakan adalah Dimensi-Dimensi Jaringan Kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992), yaitu Aktor , Fungsi, Struktur, Kelembagaan, Aturan Perilaku, Hubungan Kekuasaan dan Strategi Aktor .
Reinterpretation of the Traditional Philosophy of Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah in Programs and Activities Regional Government in West Sumatra Krismena Tovalini; Yulia Hanoselina
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jdpl.3.2.79-94.2021

Abstract

This article elaborates on how the community, government, traditional leaders, and religious leaders interpret the ABS-SBK philosophy when implemented in local government practice. In addition, this article also explains the need for reinterpretation of the ABS-SBK value. It explains its relationship to implementing local government programs and activities in the APBD. This article is based on qualitative research conducted in two regions, namely Padang City and Limapuluh Kota Regency. This study interviewed several informants whose backgrounds were traditional leaders, religious leaders, bureaucrats, and informal leaders in the community. This article finds that the community and traditional leaders pay little attention to that this government program must refer to the ABS-SBK philosophy. The community and traditional leaders pay attention to traditional issues in the Nagari, especially regarding the problems of Sako and Pusako. This article emphasizes the need to reinterpret the ABS-SBK philosophy, especially from meaning, value, and institutionalization.
Analysis Of The Padang City APBD For The 2018 Fiscal Year: Involution Of Siding To The Public Krismena Tovalini; Yulia Hanoselina; Yoserizal Yoserizal
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2022): Pemikiran Administrasi Negara 4
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v14i2.20821

Abstract

Within the framework of national development, the budgeting system is an inseparable part of the national development planning system. Planning and budgeting are part of management development that is designed to realize the ideals of national development. Public finance is one of the most critical dimensions to assess the government's partiality to general needs. Many studies have addressed the essential roles of the government budget in trust in government. However, there has been no research that has critically examined the state's alignment with the community through regional budgets. Therefore, this study contributes to the body of knowledge by analyzing local government finance and identifies the weakness of the expenditure. We chose the financial conditions of the city government of Padang in 2018 as the research object. The research was conducted employing qualitative and secondary sources. This study found that the budget is not entirely in favor of the public. Many expenditures have been spent on the program, which does not directly affect society. In sum, Padang city budget has not fully benefited the people of Padang city and sided with them. Our analysis contributes to the study of public finance by strengthening pro-society finance. This study also contributes to the local government in designing and implementing public finance.
Implementation of the Silungkang Songket Development Program with Natural Dyeing by the Koperindag Department in Sawahlunto City Nazirwan Nazirwan; Krismena Tovalini; Surya Andini
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/vca5x773

Abstract

The aim of the research is to find out an overview of the implementation of the Silungkang songket development program with natural dyeing by the Koperindag Department in Sawahlunto City. The importance of implementation is to understand the implementation of the Silungkang songket development program policy with natural dyeing by the Cooperative Industry and Trade Service in Sawahlunto City, namely the synergy between UKM actors and the Sawahlunto City Government, which acts as a regulator and facilitator in empowering songket craftsmen so that they are able to increase the ability of Silungkang songket craftsmen with natural dyeing. The research method uses a qualitative-descriptive approach, with the type of data collection carried out through interviews with the Head of the Sawahlunto City Cooperative Industry and Trade Service, the Head of the Sawahlunto City Bappeda, the Sawahlunto City Cooperative Industry and Trade Head, Sawahlunto City IKM TPL, Silungkang songket craftsmen with natural dyeing, and the community around the central area. The research results show why the implementation of the Silungkang Songket Development Program with Natural Dyeing by the Koperindag Department in Sawahlunto City has not been optimal due to the lack of clarity in the SOP, limited human resources, inadequate supporting facilities and infrastructure, access to capital sources that is still limited, the absence of UPT and third parties for business development, and socialization and coordination that are not yet massive.
Behavioral Intention of the Use of COVID-19 Governance Application: A Literature Review Yoserizal, Yoserizal; Tovalini, Krismena; Hanoselina, Yulia
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 12 No 2 (2024): November, 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/juan.v12i2.6955

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a profound impact on Indonesia, affecting not only public health but also socio-economic aspects of life. As part of its response to mitigate the spread of the virus, the Indonesian government introduced the PeduliLindungi application, which enables contact tracing and monitoring of COVID-19 cases through public participation. Despite its effectiveness in supporting policy decisions and reducing transmission rates, the application has faced criticism, particularly regarding potential privacy and human rights concerns. This study aims to analyze the behavioral intention of users to adopt the PeduliLindungi application using the Technology Acceptance Model (TAM) as a framework. The research employs a literature review approach, synthesizing findings from existing studies to identify key factors influencing user attitudes and intentions. Results indicate that perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived risk are critical determinants of user attitudes. Furthermore, the study hypothesizes that user attitudes significantly influence behavioral intention, with trust in the application playing a reciprocal role. The findings highlight the importance of addressing user concerns, particularly regarding data security and privacy, to enhance adoption rates. This research contributes to the understanding of user behavior in adopting COVID-19 governance applications and provides a theoretical basis for future empirical studies. It concludes with recommendations for policymakers to ensure both the efficacy and ethical implementation of such technologies in public health crises.
Behavioral and Cultural Determinants of Corruption: Evidence from Indonesia Tovalini, Krismena; Hanoselina, Yulia
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/pv810d72

Abstract

Corruption poses significant challenges in Indonesia, impacting economic, social, and political dimensions. This study investigates behavioral and cultural determinants of corruption through a systematic literature review, focusing on recent empirical studies and theoretical frameworks. Key findings reveal that institutional weaknesses, cultural norms, and individual greed are critical drivers of corruption. Institutional flaws, such as ineffective regulatory mechanisms and convoluted bureaucratic processes, exacerbate opportunities for corrupt practices. Meanwhile, cultural norms that tolerate bribery and gift-giving further entrench corruption within society. The research underscores the importance of good governance, including transparency and accountability, as well as cultural transformations through education and public awareness campaigns. By offering evidence-based insights, this study contributes to the development of anti-corruption strategies that address both structural and cultural dimensions, providing a foundation for policy-making and societal change. The findings also highlight the necessity of reforms that integrate behavioral understanding with institutional improvements to foster sustainable anti-corruption efforts.