Surastini Fitriasih
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG Muhamad Romdoni; Surastini Fitriasih
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.3.2022.287-298

Abstract

Disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Tangerang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Penelitan ini bertujuan untuk melihat disparitas di Pengadilan Negeri Tangerang dan penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara dari pada rehabilitasi.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pengkajian yang dilakukan terhadap 20 putusan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, telah terjadi Disparitas pemidanaan pada putusan terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1), 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Kedua, faktor penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara. Dari sisi subtansi hukum, perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur Pasal 112, 114 dan 127 UU Narkotika memberikan peluang memilih pasal sesuai kehendak hakim. Dari sisi penegak hukum yang masih mengedepankan rasa efek jera melalui sanksi penjara.
Sejarah Perkembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dan Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia Muhammad Rivaldo Lyani; Surastini Fitriasih
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i1.3251

Abstract

The act of shackling is mostly carried out by their own family on the grounds that they are afraid of hurting local residents or their family. This article discusses the history of the development of the Mental Health Law and the Development of Shackling of People with Mental Disorders in Indonesia. This study uses a normative legal problem approach. The type of data used is secondary data obtained through literature studies. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method. The conclusion is that the Development of the Law on Mental Health continues to develop with the hope of continuing to protect and provide services to patients with mental disorders, as well as improving legal services for perpetrators of shackling in accordance with Article 86 of Law Number 18 of 2014 with the threat of criminal penalties for perpetrators of shackling People with Mental Disorders. In its development, the regulations governing shackling have also developed