Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.115

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pranata Hukum Yustitiabelen Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Journal of Law Science LEGAL BRIEF Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum The International Journal of Politics and Sociology Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Mediation : Journal Of Law International Journal of Law Society Services Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi The Easta Journal Law and Human Rights West Science Law and Human Rights Primagraha Law Review Probono and Community Service Journal Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat Southeast Asian Journal of Victimology Journal of Strafvodering Indonesian

Muhamad Romdoni

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Author-ID : 3540833

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERAN KAMPUS SEBAGAI UPAYA NON PENAL DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Muhamad Romdoni
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 1 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

This research was conducted to find out how the campus actions as a non-penal effort in eradicating narcotics abuse. By using the normative juridical method, namely reviewing the norms in positive law, the approach in this research is statutory and uses secondary material as a source in research. It can be concluded that the campus as an educational environment if you want to produce outstanding graduates, must take good care of the behavior of its students, both academic and non-academic. In the non-academic field, campuses can ensure that their students are free from narcotics abuse by making preventive efforts (non-penal efforts) as a follow-up to the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 campuses can carry out several non-penal efforts including legal advocacy, formation of cadres, information dissemination and reporting

The Reconstitution of Death Criminal Imposition against Persons of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-V/2007 Muhamad Romdoni
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.274 KB)

Many people consider the death sentence to be a violation of their human rights. For these and other reasons, petitioners Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, Andrew Chan, and Scott Friedrich request that Anthony Rush file a judicial review petition against Articles 28A and 28I, paragraph (1) of the 1945 Constitution until the Constitutional Court Decision No. 2-3-PUU-IV/2007 is issued. This study employed normative juridical research, which is described as research that focuses on studying the rules or norms in the ius constitutum. The goal of this research is to rebuild the imposition of the death penalty following the Constitutional Court's judgment. For this inquiry, it was decided to take a state-level strategy. The fact that the state is willing to take stronger action, such as the imposition of capital punishment, against drug producers, dealers, and sellers because it has the potential to have a very negative impact on humanity demonstrates that the death penalty does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the country's human rights principles.

PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA ATAU DADAH (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN MALAYSIA) Muhamad Romdoni; Atu Karomah
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v12i1.4883

Kejahatan narkotika sangat meresahkan di banyak negara dan penggunaan secara melawan hukum menyebabkan kerusakan otak dan fisik penggunanya. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah melakukan segala upaya untuk memberantas kejahatan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut kemudian menjadi sebuah ulasan perbandingan yang menarik untuk diteliti, terutama tentang perbedaan kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menangani kejahatan narkotika antara kedua negara. Penelitian yang menggunakan metode perbandingan makro membandingkan sistem civil law yang diterapkan di Indonesia dan common law di Malaysia. Temuan menunjukkan bagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan Akta 234 Akta Dadah Berbahaya 1952 (revisi 1980 dan amandemen terbaru 2014) di Malaysia yang bertujuan untuk memberantas kejahatan narkotika atau dadah memiliki tiga perbedaan utama, yakni (1) penjatuhan pidana mati yang bersifat mandatori di Malaysia, (2) yurisprudensi menjadi sumber hukum utama common law (di Malaysia), serta (3) pengedepanan prinsip premum remidium di Indonesia yang berbanding terbalik dengan penerapan ultimum remidium di Malaysia.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Muhamad Romdoni; Yasmirah Mandasari Saragih
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Mahupiki Oktober 2021
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Penggunaan teknologi di masa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif. Anak-anak yang menggunakan teknologi tanpa pengawasan dapat mengakses konten pornografi dan membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempraktikkannya. Seperti anak dalam Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srg yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menelaah aturan atau norma dalam ius constitutum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan sangat diperlukan untuk akuntabilitas anak pelaku. Kesalahan yang disengaja (opzet als oogmerk) telah dibuktikan oleh anak pelaku kepada anak korban dengan mengajaknya melakukan hubungan suami istri sebagai motivasinya untuk mempraktekkan konten pornografi yang diakses oleh anak pelaku. Jadi berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak pelaku dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Tangerang dan Praktek Kerja Lapangan bagi anak pelaku selama 1 (satu) bulan.

The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime Muhamad Romdoni; Aldestianah Putri Abu Bakar
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Justice collaborators are perpetrators of crimes willing to work with law enforcement to dismantle a crime or case that is considered complex and major. In criminal acts of murder that are organized and carried out by several people, the role of a justice collaborator is needed to reveal the role of each perpetrator. This study employs a normative juridical approach with statutory and case studies. According to the findings of this study, the role of a justice collaborator in the criminal act of organized murder committed by multiple perpetrators is critical in terms of providing information to law enforcement officials, what is the chronology of the beginning of the loss of life, what tools were used by the perpetrators in killing someone, the place where the loss of life occurred, to the extent of exposing the perpetrators who were involved in the loss of life so that the crime can be completed and not stop at the perpetrators who played a minimal role. Then, under law No. 31 of 2014, witnesses and victims are protected, and the requirements for becoming a justice collaborator, according to SEMA No. 4 of 2011, are that one of the perpetrators of a crime, but not the main actor in a crime, provides information as a witness in the judicial process, providing significant evidence, and uncovering actors who have a larger role.

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG Muhamad Romdoni; Surastini Fitriasih
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.3.2022.287-298

Disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Tangerang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Penelitan ini bertujuan untuk melihat disparitas di Pengadilan Negeri Tangerang dan penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara dari pada rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pengkajian yang dilakukan terhadap 20 putusan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, telah terjadi Disparitas pemidanaan pada putusan terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1), 114 ayat (1), 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Kedua, faktor penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara. Dari sisi subtansi hukum, perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur Pasal 112, 114 dan 127 UU Narkotika memberikan peluang memilih pasal sesuai kehendak hakim. Dari sisi penegak hukum yang masih mengedepankan rasa efek jera melalui sanksi penjara.

Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement Muhamad Romdoni; Santy Fitnawaty WN; Rizki Nurdiansyah
Mediation : Journal Of Law Volume 1, Nomor 2, Juni 2022
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Enforcement law in Indonesia is still not yet walked with good and so concern. Problem enforcement law (law enforcement) always tends to inequality interaction dynamic Among aspect law in hope or das sollen, with aspect application law in the reality of the signal. In practice maintenance law in the field, there is sometimes a contradiction Between certainty law and justice. Writing this discusses the influence of politics on law enforcement in Indonesia. Politics and law are two things that affect each other. In enforcing the rule of law by institutions politics, the role of strength politics sitting in institutions politics is very decisive. When position law is more determined by politics, then activity political governed by and must be following rule law. The writer uses an approach to Socio-Legal studies, which is a study that sees law by merging Among analysis normative (norms law, juridical) and approach non-legal science. Socio-legal nature is prescriptive in that it gives solutions to problem law with a combined analysis of social normative and non-legal / aspect social approaches. Research results from this showing that politics heavily influence law in its formation. However, even though the law could not be separated from the element of political should when the law applies, all political activity must be subject to the law.

AKIBAT HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN VERSTEK DALAM SENGKETA WARIS Rizki Nurdiansyah; Muhamad Romdoni; Santy Fitnawati WN
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Institut agama islam negeri Padangsidimpuan

This study examines the inheritance dispute submitted to the Serang Religious Court by the Plaintiffs with case register No. 0551/Pdt.G/2021/PA.Srg but not attended by the Defendants. This study aimed to examine the process of resolving inheritance disputes that were not attended by the Defendants and to analyze the legal consequences of the versek decision by the panel of judges. This study uses a normative juridical method with a law approach and a case approach. The data used are secondary, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained are then inventoried and identified, managed, and analyzed qualitatively using deductive logic thinking. The results of this study indicate that inheritance disputes not attended by the Defendants can still be carried out under procedural law with a verstek decision. The legal consequences of the verstek have implications for the defendants who must accept the verdict from the Serang Religious Court judges. However, if they do not accept the decision, the Defendants can still file a legal action, namely verzet.

Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang Santy Fitnawati WN; Muhamad Romdoni; Rizki Nurdiansyah
Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.568

Akibat dari sebuah perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin pasangan suami istri. Pasca perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum lainnya, yaitu pembagian harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan. Seperti pada perkara nomor 584/Pdt.G/2022 /PA.Srg Penggugat mengajukan gugatan atas harta bersama kepada Pengadilan Agama Serang namun objek yang disengketakan masih menjadi agunan di salah satu perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan harata bersama yang berstatus agunan di Pengadilan Agama Serang. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan putusan pengadilan, data yang digunakan adalah data sekunder karena menggunakan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan harta bersama, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), padahal jika merujuk UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti mengharuskan majelis hakim Pengadilan Serang menggali keadilan yang sesungguhnya dalam perkara a quo demi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

A LITERATURE REVIEW OF COERCIVE ISOMORPHISM ON CORPORATE LEGAL RESPONSIBILITY IN INDONESIA Muhamad Romdoni
PRANATA HUKUM Vol. 17 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i2.286

This paper analyzes the effect of coercive isomorphism (legal system) in Indonesia. It is necessary to improve a kind of reform in a directed and integrated manner, both related to codification and specific legal fields, to support the development in various aspects of society. If we refer to the Law Outside the Criminal Code, there are several crucial issues, such as accountability for criminals as subjects of criminal Law. This research is a literature study as a review of corporate criminal liability by using the method juridical empirical. From a series of studies and in-depth studies conducted, the authors found several systems of corporate criminal liability, such as doctrinal Strict Liability, the doctrine of Vicarious Liability, and the doctrine of direct corporate criminal responsibility, to the teachings of the Corporate Culture Model. For example, in applying the Vicarious doctrine, liability to corporations is contained in Article 116 paragraph (2) UUPPLH. Some of the results of the studies in this study led to an evaluation and essential recommendations related to aspects of corporate criminal liability in the legal system in Indonesia.

Co-Authors Abdul Aziz Assayuti Abubakar, Aldestianah Putri Ahmad Rayhan Aldestianah Putri Abu Bakar Arief Fahmi Lubis Atu Karomah Fathullah Fathullah Hanif, Hamdan Arief Hibatullah, Farid Husana, Salma Maulida Jaya, Belardo Prasetya Mega Kalijunjung Hasibuan Limbong, Jaya Hasiholan Luthfia, Chaula Maulida, Gina Mawarni Fatma Nathasya, Nathasya Nida, Qotrun Noviya, Anis Noviyanti, Fitri Nurtresna, Robby Putri, Sovi Ayudia Ramadhani. MS, Renzyah Aulia Reine Rofiana Rizki Nurdiansyah Rizki Nurdiansyah Rizki Nurdiansyah Samsidar Samsidar Santy Fitnawati WN Santy Fitnawaty WN Surastini Fitriasih Suyanto Yana Priyana Yasmirah Mandasari Saragih Zulfikri Darwis

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search