Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
' Sulistyanta
Universitas Sebelas Maret
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI DAN PUTUSAN PIDANA PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN PN YOGYAKARTA) Muhammad Satrio Natigor Utomo; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i3.67458

Abstract

ABSTRAK: Penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi baik dari rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana maksud dari Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk justru penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman penjara, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (statuse approach). Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika sebagai amanah dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini karena penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang sakit secara fisik beserta mental sehingga harus direhabilitasi. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1), akan tetapi apabila mengacu pada prinsip keadilan restoratif bahwa penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika tidak tepat karena tidak berorientasi pada pemulihan namun justru berorientasi pada pembalasan.Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika; Rehabilitasi; Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Abstract: Addicts and victims of narcotics abuse are obliged to get rehabilitation, both from medical rehabilitation and social rehabilitation. However, in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. In fact, addicts and victims of narcotics abuse are given prison sentences. This is contrary to the principles of restorative justice and the orientation of the Narcotics Law which prioritizes rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. The method in this study uses a doctrinal method with case approach and a status approach. The collection of legal materials uses library research with deductive analysis techniques. The results of the study show that the obligation of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse is based on Article 54 of the Narcotics Law, this is based on the fact that addicts and victims of narcotics abuse are someone who is physically and mentally sick so they must be given care and treatment in the form of rehabilitation. Furthermore, despite the imprisonment for 1 (one) year in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk has fulfilled the elements in Article 127 paragraph (1), however, when referring to the principle of restorative justice, that the imposition of a criminal offense for narcotics addicts is not appropriate because it is not oriented towards recovery but is instead oriented towards revenge. In addition, imprisonment also hinders the right to obtain health services for prisoners addicted to narcotics.Keywords: Narcotics Crime; Rehabilitation; Addicts and Victims of Narcotics Abuse
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DENGAN FOTO REKAYASA BERMUATAN PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 125/PID.SUS/2019/PN BJN) Anies Mahanani; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67433

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Terdakwa dalam pembuatan foto rekayasa bermuatan pornografi yang digunakan untuk pengancaman dalam aplikasi chatting pada Putusan Nomor: 125/pid.sus/2019/PN Bjn. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yaitu atas tindakan pengancaman atau menakut-nakuti. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulis mengedepankan adanya bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian dengan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan motif Terdakwa yang memalsukan informasi elektronik dan dampaknya bagi Korban. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga menguraikan unsur-unsur perbuatan Terdakwa serta membuktikan bahwa ada peraturan lain yang lebih tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concursus). Kata Kunci: Concurcus; Foto Rekayasa; Undang-Undang ITEAbstrack: This study aims to determine the violations committed by the Defendant in the making of pornographic edited photos used for threats in chatting application in Decision Number: 125/pid.sus/2019/PN Bjn. In this case, the Judge decided that the Defendant had fulfilled the elements of Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), namely the act of threatening or frightening. The type of the research is normative legal research that is prescriptive. The researcher highlighted the existence of legal materials in the form of secondary data obtained through library research that is relevant to the topic of discussion in research with qualitative analysis. The result of this research is the analysis of the Judge in his decision which does not consider the motives of the Defendant who falsified electronic information and its impact on the Victim. Furthermore, this study also describes the elements of the defendant's actions and proves that there are other regulations which are more accurate and appropriate to be convicted on the defendant, namely the provisions for concurrent criminal acts (Concursus). Keywords: Concurcus; Edited Photos; ITE Law
PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Kharisma Salsa Bila; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67443

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui perlindungan hukum berupa bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi yang diberikan kepada ODGJ yang menjadi korban penganiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yatu data primer dan data sekunder. Teknk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen ata studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh RSJD Surakarta kepada ODGJ sebagai korban penganiayaan berupa perlindungan hukun preventif seperti upaya kesehatan jiwa promotif dan preventif, selain itu terdapat perlindungan hukum represif berupa upaya kesehatan jiwa kuratif dan rehabilitatif. Perlindungan hukum yang diberikan pada ODGJ masih terus diupayakan secara maksimal walaupun masih mengalami beberapa kekurangan dan kendala. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan perlindungan hukum oleh RSJD Surakarta diataranya muncul dari pihak keluarga, masyarakat, rumah sakit, maupun ODGJ itu sendiri.Kata Kunci:  Orang Dengan Gangguan Jiwa, Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana.Abstract: This research aims to find out the legal protection in the form of psychosocial and psychological rehabilitation assistance provided to people with mental disorders who are victims of persecution. This research is empirical research that is descriptive and uses a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques in this research uses interview techniques and document studies or literature studies. Data analysis techniques use qualitative data analysis with interactive methods. The results showed that the legal protection provided by Regional Mental Hospital dr.  Arif Zainudin Surakarta to people with mental disordes as a victim of persecution in the form of preventive protection such as promotive efforts and preventive efforts, there are represive protection in the form of curative efforts and rehabilitative efforts. The legal protection provided to people with mental disorders is still being pursued to the maximum even though it still experiences some shortcomings and obstacles. The obstacles faced in fulfilling legal protection by Regional Mental Hospital  dr. Arif  Zainudin  Surakarta included  emerging from  the family,  the community, hospitals, and victims itself.Keywords: People with Mental Disorders, Legal Protection, Crime Victims
PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL Dytia Shafa Fauziyah; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67436

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal serta hambatan yang dihadapi oleh aparat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Penelitian ini merupakan penetilian empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan studi pustaka yang dianalisis dengan metode kualitatif dengan metode interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kesehatan terhadap Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal belum maksimal, dikarenakan tidak semua prosedur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 dan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 belum dilaksanakan dengan baik. Tidak maksimalnya pelaksanaan hak kesehatan tersebut juga dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam kondisi overcrowded, terbatasnya SDM tenaga kesehatan, dan kurangnya sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.Kata Kunci: Kesehatan, Narapidana, Covid-19 Abstract: This research aims to describe the implementation of health services for prisoners infected with Covid-19 in second class A Kendal Penitentiary and the obstacles faced by officers at second class A Kendal Penitentiary. This research is an empirical research, descriptive in nature using a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using field research methods and literature studies which were analyzed using qualitative methods with interactive methods. The results showed that the implementation of health rights for prisoners infected with Covid-19 at the second class A Kendal Penitentiary was not optimal, because not all procedures in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH.02.UM.06.04 of 2011 and the Director's Instructions General of Corrections Number PAS-08.OT.02.02 of 2020 has not been implemented properly. The non-optimal implementation of the right to health is also due to several obstacles faced by the second class A Kendal Penitentiary second class A Kendal Penitentiary in an overcrowded condition, limited human resources for health workers, and the lack of facilities and infrastructure within the second class A Kendal Penitentiary.Keywords: Health, Prisoners, Covid-19
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MALICIOUS DISTRIBUTION (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA Annisa Rahayu; ' Sulistyanta
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i1.67437

Abstract

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh jawaban atas dampak dari malicious distribution terhadap konten pornografi korban dikaji dari perspektif viktimologi. Selain itu juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang berhak didapatkan oleh korban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan cara studi pustaka, serta teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, tersebarnya konten pornografi korban membuat korban mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD), depresi, dan berbagai gangguan mental lainnya. Korban juga kesulitan berkehidupan sosial karena perasaan malu dan tidak ada dukungan dari lingkungan sosial. Ditambah ancaman yang diperoleh dari pelaku, membuat korban mengalami ketakutan dan kerugian secara materi. Namun, mayoritas korban enggan untuk melapor sebab sistem hukum Indonesia yang belum memihak korban dan masyarakat yang cenderung melakukan labelling terhadap korban dengan sebutan-sebutan tak pantas dan menyalahkan korban (victim blaming). Perlindungan hukum terhadap korban sudah terakomodasi dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, diperlukan undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum kepada pelaku, namun juga berfokus pada pemulihan korban.Kata kunci: perlindungan hukum; korban; malicious distribution; konten pornografi.Abstract: The purpose of this study is to get answers to the impact of malicious distribution on victim pornographic content is studied from a victimological perspective. In addition, to find out the form of legal protection that is entitled to be obtained by victims based on laws and regulations in Indonesia. This type of research is normative with descriptive legal research properties. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, by way of literature studies, as well as qualitative legal material analysis techniques. The result of this study is, the spread of pornographic content of victims makes victims experience post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, and various other mental disorders. Victims also have difficulty with social life due to feelings of shame and no support from the social environment. Plus the threats obtained from the perpetrator, making the victim experience fear and loss materially. However, the majority of victims are reluctant to report because the Indonesian legal system has not sided with victims and people who tend to label victims with inappropriate designations and victim blaming. Legal protection of victims has been accommodated in the Criminal Code, Pornography Law, Information and Electronic Transactions Law, and Witness and Victim Protection Law. However, a law that specifically regulates various forms of violence against women is not only based on law enforcement on perpetrators, but also focuses on the recovery of victims.Keywords: legal protection; victim; malicious distribution; pornographic content.
Co-Authors Anies Mahanani Annisa Rahayu Dytia Shafa Fauziyah Kharisma Salsa Bila Muhammad Satrio Natigor Utomo