<![CDATA[Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebebasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dan hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Teori yang digunakan penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban menggunakan pendekatan GESI. Hasil terapat kategori konflik, klsifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu. Penanganan konflik belum responsive gender, Kebijakan yang ada belum memadai untuk menangani konflik dan pasca konflik, belum memiliki metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program-program yang belum ramah keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu mengurai dan memberikan solusi terkait penangan konflik secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilaikelokalan.]]>
