Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Jurnal Hukum Respublica Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Zaaken: Journal of Civil and Business Law RIO LAW JURNAL Majority Science Journal Leges Privatae
Windarto Windarto
Universitas Jambi
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Publikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Kepada Masyarakat Melalui Official Web Provinsi Jambi Windarto; Iskandar Zulkarnain; Syamsir
Jurnal Hukum Respublica Vol. 18 No. 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v18i1.3949

Abstract

The purpose of this study is to explain the efforts to publish district / city regional legal products to the public through the official web in Jambi Province, and to explain any obstacles in the publication of district / city regional legal products to the public through the official web in Jambi Province. This type of research is empirical juridical, which is conducting research on the publication of district / city legal products to the public through the official web in Jambi Province. The results of the research can be explained by the publication of regency / city regional legal products to the public through the Official Web in Jambi Province, which has not been implemented by all regencies / municipalities in the Province of Jambi, in terms of the number of regencies / cities, the number of regional legal publications published or the official JDIH Web. Constraints on the publication of district / city regional legal products to the public through the Official Web in Jambi Province, namely institutional constraints. OPD has the authority to publish regional legal products, human resources and lack of public awareness. In addition, there is also weak coordination between the legal department and the Office of Communication and Information. Related to this conclusion, the writer suggests that it is necessary to arrange a program for the number of regency / municipal legal products in Jambi Province which are still active since the birth of the regency / city. Regencies / cities must strengthen coordination between the legal department and the Office of Communication and Information in the publication of regional legal products, specifically in the arrangement of the number of regional legal products, increasing human resources and strengthening the budget. Cooperation between the Faculty of Law of the University of Jambi and the regencies / cities in Jambi Province is needed for the publication of regional legal products through the University of Jambi Faculty of Law website.
The Local Customary Law: The Contribution of Adat Law in Preserving the Lubuk Larangan in Jambi Dwi Suryahartati; Firya Otaviarni; Windarto Windarto; Sukamto Satoto; Suhermi Suhermi
Jambe Law Journal Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.4.1.43-68

Abstract

This article discusses the living law which stands behind the Lubuk Larangan tradition in Jambi, Indonesia. While many academics stand on belief that Lubuk Larangan is about the conservation, the article argues there is a metaphysical belief and sacred agreement that triggers such conservation by the indigenous people. Such belief has been overlooked by academics resulting in the failure of seeing the very fundamental life of the indigenous people, as long as their legal practice is concerned. This article demonstrates that the customary law norms can be found in the customary seloko of Jambi Malay, norm which is reflected the whole lives of the indigenous people, both in private and public lives. This article found that the tradition demonstrates a communal way of living and togetherness based on the need of the community. The natural conservation is nothing but the reflection of the sacred, mystic, religious adat and law to keep the nature survive
Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria Isran Idris; Taufik Yahya; Windarto Windarto
Undang: Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.247 KB) | DOI: 10.22437/ujh.1.2.245-265

Abstract

Gilir ganti sawah system is model of authority and ownership of land base on adat law in district Kerinci, Jambi. The article analize outhority and ownership model of fild rice land with alternate manner in agrarian law perspective. This research has done by observation, interview, literature study. The result of research point out, sistem gilir ganti sawah is side effect of kinship and legacy/ inheritance system to differentiate between son and dauhtor. The wet rice fild land is done and takken by daughter, but the regulation by tengganai (brother from mother line). More and more heirees, make more and more duration of waiting. For the third level or more, sistem gilir ganti sawah to be ineffective, unproductive, and there is no law certenty and easy conflict. Base on agrarian law perspective, the authority and ownership make difficult to determine the owner, so immposible to register for secticate. But this model stil stand and has been stand up with the reason as be indication that they are one clan. Abstrak Sistem gilir ganti sawah merupakan pola penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan hukum adat di wilayah Kerinci, Jambi. Artikel ini membahas pola penguasaan dan pemilikan tanah sawah secara gilir ganti dalam perspektif hukum agraria. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan, sistem gilir ganti sawah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan kewarisan yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tanah sawah dikerjakan dan dinikmati oleh anak perempuan, sedangkan pengaturannya oleh tengganai (saudara laki-laki dari pihak ibu). Semakin banyak ahli waris perempuan, maka semakin lama masa tunggu. Pada tingkat lapisan ketiga atau lebih, sistem gilir ganti sawah menjadi tidak efektif, tidak produktif, tidak memiliki kepastian hukum, dan rawan akan konflik. Dari perspektif hukum agraria nasional, pola penguasaan tanah secara demikian menyebabkan sulit untuk menetapkan subjek hukum pemiliknya, sehingga tidak memungkinkan untuk didaftarkan guna mendapatkan sertifikat. Meski begitu, sistem ini masih tetap bertahan dan dipertahankan dengan alasan sebagai penanda satu keturunan keluarga.
KESADARAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 MUARA BUNGO Windarto Windarto; Firya Oktaviany
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.405

Abstract

Media Sosial tidak bisa lepas dan dihindarkan dari kehidupan masyarakat.Semakin meluasnya sudut kehidupan manusia yang menggunakan teknologi dan membutuhkan informasi menjadikan teknologi dan informasi tidak bisa dijauhkan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungomeningkat kesadarannya dalam menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak. Mereka juga mengetahui dampak atau akibat dari penggunaan teknologi yang salah. Sehingga menimbulkan diharapkan menimbulkan kesadaran hukum bagi para siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungo. Metode PPM dilakukan dengan mengamati permasalahan mitra, mennggunkan pendekatan sosial, partisipatif dan penekatan hukum.  Key words: etika, media sosial
Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Di Kota Sungai Penuh Windarto Windarto; Isran Idris; Taufik Yahya
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i1.14159

Abstract

Ajun arah adalah ketentuan adat dalam tata cara mendirikan rumah baik diatas tanah pribadi maupun tanah negeri di Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh, untuk mohon izin dan pengarahan dari pemangku adat untuk mengajun mengarahkan, mematok tanah yan diminta oleh masyarakat atau masyarakat persekutuan hukum adat. Tujuan penelitian adalah: 1.Untuk mengetahui bagaimanakah pola penguasaan tanah ajun arah pada masyarakat hukum adat Kota Sungai Penuh, 2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap terhadap tanah ajun arah di Kota Sungai Penuh. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengamatan, wawancara, studi literatur. Hasil penelitian ; 1. Tanah ajun arah adalah tanah negeri atau tanah ulayat yang diatur oleh lembaga adat dan dikuasai oleh pemangku adat yang ditetapkan oleh depati dan ninik mamak , alim ulama, orang tuo cerdik pandai melalui musyawarah adat. Pola penguasaan tanah ajun arah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilinial yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Tanah ajun arah adalah tanah negeri yang boleh dipakai oleh anak batino saja untuk mendirikan rumah. Penguasaan tanah tersebut masih berlangsung sepanjang masih terbukti secara fisik sesuai dengan peruntukannya. 2. Hukum Agraria Nasional Indonesia membenarkan adanya penguasaan tanah secara hukum adat termasuk tanah ajun arah sepanjang tidak bertantangan dengan praturan perundangan yang ada diatasnya, dan tidak bertantangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Pelaksanaan program pemerintah Indonesia dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap tetap terlaksana walaupun hanya sampai pada tahap pemetaan, karena tanah ajun arah bukanlah tanah individu, dan tanah ajun arah masih bisa diberikan oleh pemangku adat kepada orang lain bila peruntukan untuk mendirikan rumah tersebut tidak kelihatan lagi. Kondisi ini menyebabkan sulit untuk menentukan kepastian hukum tentang subjek hukum sebagai salah satu sarat untuk Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kota Sungai Penuh. Suatu hal positif pada pola penguasa tanah ajun arah ini, menyebabkan tanah adat tidak beralih kepada pihak diluar persekutuan hukum adat, karena orang diluar persekutan hukum adat tidak punya hak untuk menguasai dan memiliki tanah ajun arah.
Upaya Non Panel Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar; Aga Anum Prayudi; Windarto Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data kasus yang diperoleh di Kabupaten Kerinci masih maraknya kasus penyalahgunanarkotika jenis ganja. Maka permasalahan yang akan dibahas Pertama: apa yang menjadifaktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja, Kedua: bagaimana upaya Non Penaldalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum PolresKabupaten Kerinci. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif,dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini pertama:faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja di Kabupate Kerinci yaitu faktor kondisiwilayah yang geografis dan faktor lingkungan dimana Kabupaten Kerinci merupakan daerahdestinasi wisata sehingga rentan akan transaksi atau penyalahguna narkotika khususnya ganja di daerah wisata tersebut. Kedua: Upaya non penal dalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci yaitu dengan mengimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Rekomendasi yang diberikan yaitu harus mengedepankan tindakan preventif yang mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian.
Pengelolaan Wisata berbasis Kearifan Lokal pada Masa Pandemi Covid 19 : Perspektif Hukum Firya Oktaviarni; Dwi Suryahartati; Windarto Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga untuk menciptakan sektor pariwisata yang dapat bersaing secara internasional. Pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Jambi mempertimbangkan aspek religius, sosial, dan ekonomi dan aspek hukum. Pandemic covid 19 berdampak besar bagi pertumbuhan bisnis pariwisata di Jambi. Segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata di Jambi menjadi terganggu. Aspek hukum menjadi aspek yang kurang diperhatikan baik oleh pengelola wisata, konsumen, bahkan pemerintah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam industri pengelolaan wisata di Jambi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tentunya dengan mempertimbangkan pendekatan kajian hukum yang berbasis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pariswisata di Jambi belum mengimplementasikan bagaimana hukum bekerja terkait dengan perlindungan hukum bagi stake holder yang terkait pada bisnis pariwisata di Jambi. Kendala yang terjadi adalah faktor sosiologis dan ekonomis,
Pelaksanaan Hak Ekslusif Bagi Pencipta Terkait Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube : (Studi Pada Studio Angkasa Nada Record) Wannike Manalu; Dwi Suryahartati; Windarto Windarto
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.14718

Abstract

This study aims to find out how the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account (a case study on the space music studio nada record) and what are the factors that become obstacles in the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account. (a case study on a space music studio tones record). This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the exclusive rights of creators related to song copyrights in the city of Jambi has not been carried out optimally. This is because there are still many violations of the exclusive rights of creators related to song copyrights in Jambi City. Where this is caused by (1) a lack of knowledge and understanding of the law and copyright, (2) economic factors that require paying a certain amount of money which according to some people is quite burdensome and the process according to them is quite complicated, (3) social and cultural factors. pre-existing conditions and their lack of access to contact the creator or copyright holder.    Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube (studi kasus pada studio musik angkasa nada record) serta apa saja yang menjadi faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak eksklusif bagi pencipta terkait lagu yang dipublikasikan pada akun youtube (studi kasus pada studio musik angkasa nada record). Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak cipta lagu di kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak ekskluisf pencipta terkait hak cipta lagu di Kota Jambi. Dimana hal tersebut disebabkan oleh (1) faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dan hak cipta, (2) faktor ekonomi yang mengharuskan membayar sejumlah uang yang menurut sebagain orang cukup memberatkan serta proses yang menurut mereka cukup rumit, (3) faktor sosial dan kebiasaan yang telah ada sebelumnya serta tidak adanya akses mereka untuk dapat menghubungi pencipta atau pemegang hak cipta. Kata kunci: hak eksklusif, faktor penghambat
Strategi Pengawasan Siaran Televisi Lokal Oleh Komisi Penyiaran Daerah Windarto Windarto; Eko Nuriyatman; Rustian Mushawirya
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.259

Abstract

This scientific article discusses the strategy of monitoring local television broadcasts by the regional broadcasting commission of Jambi Province. The research method used is juridical empirical to be able to find answers about how the local television broadcast conditions in Jambi Province and the monitoring strategy carried out by the regional broadcasting commission. Based on the research results, data shows that there are many violations, especially during the implementation of regional head elections and there are 12 (twelve) violations that have been given a reprimand sanction, the violations that occur are evenly distributed in all programs both advertising, news and cinema. Television broadcast surveillance strategy by monitoring broadcasts and receiving reports from the public. The theory used in this scientific article is the theory of legal effectiveness which reviews the success in implementing the law, failure in implementation and the factors that influence it. Because in this case the success in implementing the law on this scientific article is obeyed by the broadcasting institutions that are subject to sanctions. As for local television located outside Jambi City, the strategy was to form volunteer supervisors located in each district / city where local television was available.
ANALISIS POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI) Dwi Suryahartati; Windarto Windarto; Donny Yusra Pebrianto; M Yusuf
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebebasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dan hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Teori yang digunakan penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban menggunakan pendekatan GESI. Hasil terapat kategori konflik, klsifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu. Penanganan konflik belum responsive gender, Kebijakan yang ada belum memadai untuk menangani konflik dan pasca konflik, belum memiliki metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program-program yang belum ramah keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu mengurai dan memberikan solusi terkait penangan konflik secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilaikelokalan.
Co-Authors Aga Anum Prayudi Arsyad Arsyad Dhils Noviades Diana Amir Donny Yusra Pebrianto Dony Yusra Dwi Surya Hartati Dwi Suryahartati Eko Nuriyatman Firya Oktaviarni Firya Oktaviarni Haryadi Haryadi Herlina Manik Iskandar Zulkarnain Iskandar Zulkarnain Isran Idris Isran Idris Isran Idris Ivan Fauzani Raharja Kadir, Nor Aida binti Ab Kadir, Sulhi Muhamad Daud Abdul Lestari M. Yusuf Martadinata, Muhammad Randhy Oktaviani, Firya Ratna Dewi Ridho, Muhammad Ali Rustian Mushawirya Sayuti, Ageng Triganda Suhermi Suhermi Suhermi Suhermi Sukamto Satoto Syamsir Taufik Yahya Tri Imam Munandar Usman Usman Wannike Manalu