Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN STATUS RESIDIVIS (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya) Dadang Septian; Lukman Firnando Putra; Gisha Dilova
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.332

Abstract

Sistem pemasyarakatan diselengarakan dalam bembentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, dan tidak mengulangi kesalahannya, namun dalam prakteknya masih ditemukan narapidana dengan status residivis, tentunya hal tersebut menjauhkan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (Empiris), sumber data didapatkan dari wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menujukan efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dengan status residivis dalam prakteknya masih ditemukan narapidana berstatus residivis yang didominasi pada kasus narkotika, dan dalam bentuk program pembinaan narapidana dengan status residivis dengan narapaidan yang bukan resedivis itu tidak ada pembedaan dalam pembinaan. Hambatan dalam pembinaan narapidana berstatus dengan status residivis di lembaga pemasyarakatan ialah kurangnya program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
A Legal Analysis of Post-Adoption Supervision as a Measure to Prevent Child Trafficking : (Case Study of Decision Number 30/Pid.Sus/2023/Pn Cbi) Malma Purnama, Sherli; Muhammad Ikhwan; Gisha Dilova
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.15223

Abstract

Adopsi anak merupakan praktik hukum yang telah lama ada di Indonesia, yang dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Namun, praktik ini juga berpotensi disalahgunakan untuk tujuan ilegal, seperti perdagangan anak. Sehingga di perlukan pengawasan dalam pelaksanaan adopsi baik selama proses maupun setelah adopsi. Pengawasan setelah adopsi sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana perdagangan anak, dengan fokus pada implementasi regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian  ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak kurang efektif dalam pengawasan setelah adopsi karena kekosongan hukum pada Pasal 15 terhadap pengawasan setelah adopsi bagi adopsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Kemudian, dalam kasus perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi, terlihat bahwa adopsi menjadi salah satu cara terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Perkara ini menyoroti bahwa perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan adopsi maupun setelah.