Malma Purnama, Sherli
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi dan Jaminan Fidusia Malma Purnama, Sherli; Marhaeningsih, Marhaeningsih; Agustin Wulandari, Ratih
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i1.31374

Abstract

In the Fiduciary Guarantee Law, there are provisions regarding the execution of fiduciary guarantee objects in article 15. Initially, the Fiduciary Guarantee Law gave executorial power to fiduciary guarantee certificates. This means that creditors can execute fiduciary collateral objects without going to court. However, this provision has been canceled by the Constitutional Court in Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The Constitutional Court's decision states that the provisions regarding the executorial power of fiduciary guarantee certificates are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is because these provisions give too broad authority to creditors to execute fiduciary collateral objects without going through court. For this reason, it is necessary to know the legal protection for debtors because in fiduciary guarantees, creditors are superior to debtors. This research method uses a normative method with a statutory approach.
A Legal Analysis of Post-Adoption Supervision as a Measure to Prevent Child Trafficking : (Case Study of Decision Number 30/Pid.Sus/2023/Pn Cbi) Malma Purnama, Sherli; Muhammad Ikhwan; Gisha Dilova
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.15223

Abstract

Adopsi anak merupakan praktik hukum yang telah lama ada di Indonesia, yang dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Namun, praktik ini juga berpotensi disalahgunakan untuk tujuan ilegal, seperti perdagangan anak. Sehingga di perlukan pengawasan dalam pelaksanaan adopsi baik selama proses maupun setelah adopsi. Pengawasan setelah adopsi sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana perdagangan anak, dengan fokus pada implementasi regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian  ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak kurang efektif dalam pengawasan setelah adopsi karena kekosongan hukum pada Pasal 15 terhadap pengawasan setelah adopsi bagi adopsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Kemudian, dalam kasus perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi, terlihat bahwa adopsi menjadi salah satu cara terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Perkara ini menyoroti bahwa perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan adopsi maupun setelah.