Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Pengabdian Indonesia
Bagus Anwar Hidayatulloh, Bagus Anwar
Universitas Islam Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SINERGISITAS PENDIDIKAN PANCASILA DAN HUKUM KENEGARAAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA Hidayatulloh, Bagus Anwar
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol 3, No 2 (2021): In Press
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/psk.v3i2.571

Abstract

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan pancasila dan hukum kenegaraan di lembaga pendidikan  berbasis agama. Bahwa penting sekali membekali pada lembaga-lembaga berbasis agama sebagai upaya sinergisitas antara agama dan negara.Bahwa ini mempunyai dua kementrian yang membidangi, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Lembaga PUAD nya dan Kementrian Agama pada Lembaga Taman Kanak-kanaknya. Sehingga perlu adanya sinergitas antara pendidikan yang bersifat nasional dan pendidikan yang bersifat keagamaan.  Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis presentasi atau ceramah. Pemaparannya menerapkan hal-hal yang akan dilaksanakan dengan mengedukasi bagaimana implikasi tentang sinergitas pendidikan pencasila dan kenegaraan dengan pendidikan agama. Sehingga perlu solusi adanya penyuluhan dan implementasi pada prakteknya faham terhadap sinergitas antara agama dan negara itu sendiri.
URGENSI TATA TERTIB HUNIAN PERUMAHAN Hidayatulloh, Bagus Anwar
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 2 No. 01 (2024): JANUARI 2024
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hunian perumahan maupun klaster merupakan hunian pemukiman penduduk yang dibuat oleh pengembang pada suatu wilayah tertentu. Penghuninya berasal dari beberapa orang yang memungkinkan listas etnis, agama, budaya dan suku. Sehingga dapat dilihat bahwa multi penduduk yang ada bukan hanya besaral dari masyarakat setempat. Sehingga seringkali terdapat permasalahan yang muncul akibat kesalahfahaman dalam bermasyarakat. Pengabdian ini merupakan upaya untuk menyususn sesbuah regulasi tata tertib hunian di perumahan Grand Paramartha yang notabenya merupakan perumahan baru. Sehingga untuk mewujudkan hal yang kondusif, perlu disosialisasikan dan dibuat sebuah aturan yang dapat disepakati bersama untuk tertib bermasyarakat. Pengabdian ini menghasilkan peraturan tentang tatatertib hunian di Perumahan Grand Paramartha dan menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Kata Kunci: Tata Tertib, Hunian, Perumahan.   Abstract: Residential dwellings and clusters are settlements created by developers in a specific area. The residents come from various individuals representing diverse ethnicities, religions, cultures, and tribes. Consequently, it can be observed that the population is not only composed of locals, leading to occasional issues arising from misunderstandings in community living. This dedication is an effort to establish regulations for orderly living in the Grand Paramartha housing development, notably a new residential area. To achieve a conducive environment, it is essential to socialize and formulate mutually agreed-upon rules for harmonious community living. This dedication results in regulations regarding the order of residence in the Grand Paramartha Housing and serves as a guide for community living.  
IMPLEMENTATION OF THE PROCESS FOR RESOLVING VIOLATIONS OF LOCAL REGULATIONS ON WASTE MANAGEMENT IN YOGYAKARTA CITY Hidayatulloh, Bagus Anwar
JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES Vol. 2 No. 01 (2024): FEBRUARY 2024
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to evaluate the implementation process for resolving violations related to the Local Regulation on Waste Management in Yogyakarta City. With the increasing population growth and urbanization, waste management in this city has become a complex challenge. Despite regulations being in place, violations of waste management rules still occur. This study will investigate the stages of law enforcement against violations, particularly the use of light criminal sanctions (tipiring) applied by the Yogyakarta City Government through the Public Order Police Unit (Satpol PP). The background of the research is based on the fact that the success of a regulation lies not only in its creation but also in its implementation in daily practice. The research will delve into the process of resolving violations to evaluate its effectiveness, identify obstacles, and provide recommendations for improvements to achieve sustainable waste management in Yogyakarta City. This research utilizes a normative juridical method and seeks to contribute to local governments, related institutions, and the community in improving waste management systems more effectively in accordance with regulations. The findings indicate that the handling of waste violations in Yogyakarta City can be done both outside and within the judicial system.
SINGKRONISASI PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA Hidayatulloh, Bagus Anwar
Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI) Vol. 1 No. 2 (2025): Vol. 1 No. 2 Edisi Juli 2025
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/jpi.v1i2.1028

Abstract

The legal outreach activity themed "Synchronization of the Mayor Regulation on Administrative Sanctions for Violations of Public Order and Peace in Yogyakarta City" aimed to enhance legal understanding and implementation capacity of the municipal police (Satpol PP). The discussions and interactive sessions highlighted the urgent need to harmonize and update the substance of the current regulation to align with good governance principles and ensure clear and proportional enforcement. Key challenges identified included weak regulatory structure, lack of technical guidelines, and limited objection mechanisms for affected citizens. The activity also produced normative recommendations in the form of a draft regulatory formulation, covering violation classification, types of administrative sanctions, sanction procedures, and appeal mechanisms. This outreach underlines the importance of a collaborative approach between academics and practitioners in formulating effective and just local legal policies.
ETIKA KENEGARAWANAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KEAKTIFAN BERSIDANG SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL Hidayatulloh, Bagus Anwar; Arif Wardani; Mujiburohman, Dian Aries
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i2.118

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Kedudukan tersebut menempatkan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai pelaksana kewenangan yudisial, tetapi juga sebagai negarawan konstitusional yang memikul tanggung jawab etik dalam menjamin terpenuhinya hak atas peradilan yang adil (fair trial). Artikel ini bertujuan menganalisis etika kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi dalam keaktifan bersidang sebagai bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, teoretis, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan bersidang hakim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban prosedural, melainkan sebagai dimensi substantif pemenuhan hak konstitusional warga negara. Ketidakaktifan atau inkonsistensi kehadiran hakim berpotensi melemahkan due process of law dan legitimasi moral peradilan konstitusional. Kata kunci: Etika; Hakim Mahkamah Konstitusi; peradilan.
Co-Authors Arif Wardani Dian Aries Mujiburohman