Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.304

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Spektrum Hukum YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Peuradeun Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Jurnal Yudisial Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum PERSPEKTIF Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Al-Adl : Jurnal Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Tunas Agraria Widya Bhumi Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Kadaster: Journal of Land Information Technology Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM) Jurnal Pendidikan Progresif Jurnal Legislasi Indonesia

Dian Aries Mujiburohman

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Author-ID : 323862

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI TANAH TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Karin Elviani Haning; Dian Aries Mujiburohman
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 5 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:5:2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v20i5.136

Jual beli adalah suatu perjanjian dimana penjual setuju untuk menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan dalam hal ini tanah. PPAT sebagai pejabat pemerintah yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tanah, penjualan tanah yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pejabat Pembuat Hak Atas Tanah (PPAT) tetap dianggap sah, tetapi tidak berkekuatan hukum, apabila penjualan yang terjadi itu sah di mata hukum akibat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya sebab hukum yang berkaitan dengan isi perjanjian, menggunakan pendekatan hukum normatif, khususnya tinjauan pustaka, untuk mengidentifikasi dan menganalisis data yang diperoleh, dan penulis dengan melakukan kerja lapangan, menggunakan pendekatan tradisional untuk memastikan bahwa data dikumpulkan dan dianalisis. Sumber peraturan perundang-undangan primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli tanah, dokumen hukum sekunder berupa buku-buku, pasal-pasal terkait dan karya akademis. Jual beli tanah harus dibuktikan oleh dan dihadapan PPAT, sehingga jual beli tanah tanpa akta PPAT dapat berkekuatan hukum. yang tentunya dengan meminta putusan dari pengadilan negeri

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perbaikan Kualitas Data Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat Lusiana Maryati Karuni Poso Teku; Mujiati Mujiati; Dian Aries Mujiburohman
PERSPEKTIF Vol 11, No 2 (2022): PERSPEKTIF - April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i2.6120

One of the causes of land problems is the absence of complete and accurate data on registered land ownership. This happens because the digitization process has not yet been completed, whether the certificates, land books or letters of measurement and maps. So, the purpose of this study is to analyze the quality of land data to identify and resolve land disputes. The method used is a qualitative descriptive method, with the results showing that one of the Independent Land Data Quality Improvement activities (PKDPM) produces a dispute map containing the names of the parties with problems and the location of the land indicated as problematic. Based on the dispute map, it can identify 58 (fifty-eight) land disputes which are classified into 4 (four) namely overlapping, boundary disputes, inheritance disputes and land ownership disputes. However, out of 58 disputes, only 5 cases could be resolved through mediation at the West Manggarai Land Office. So, it can be concluded that PKDPM activities are only able to identify disputes, but are not able to resolve existing disputes.

Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Krisnawan Andiyanto; Dian Aries Mujiburohman; Haryo Budhiawan
Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p17

This study aims to determine the implementation and obstacles in HT-el registration at the Pekanbaru City Land Office, because the Pekanbaru City Land Office is one of the pilot projects for HT-el services. This study uses empirical legal research methods using primary data in the form of interviews with PPAT, the Bank as creditors and the Land Office. The results showed that the registration of HT-el at the Pekanbaru City Land Office has not entirely gone according to procedure. Problems with account registration, technical registration and data validation are obstacles in registering Mortgage Rights with the HT-el system at the Pekanbaru City Land Office. Several things that must be considered are the need for system improvement to make it smoother, socialization and evaluation to HT-el users, and data validation at the Pekanbaru City Land Office that need to be increased to 100% to support HT-el services and other electronic services in the future. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan dan hambatan dalam pendaftaran HT-el di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, karena Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai salah satu pilot project untuk layanan HT-el. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengunakan data primer dalam bentuk wawancara kepada PPAT, Bank sebagai kreditur dan Kantor Pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran HT-el di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru belum seluruhnya berjalan sesuai prosedur. Permasalahan pendaftaran akun, teknis pendaftaran dan validasi data menjadi hambatan dalam pendaftaran Hak Tanggungan dengan sistem HT-el di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah perlunya perbaikan sistem agar lebih lancar, sosialisasi dan evaluasi kepada pengguna HT-el, dan validasi data di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru perlu ditingkatkan menuju 100 % untuk menunjang pelayanan HT-el dan pelayanan elektronik lainnya dikemudian hari.

The Practice of Presidential Succession in Indonesia Dian Aries Mujiburohman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study analyzed Article 8 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia on the presidential succession in Indonesia. The 1945 Constitution clearly regulates presidential and vice-presidential election period for once in five years. However, the practice of presidential succession can be unpredictable. This article aims to elaborate the management of presidential succession in Indonesia. The study in this article employed normative research method by applying a statute approach. The finding of the study proves that based on Article 8 of the 1945 Constitution; there are four circumstances of presidential substitutions. They are decease, resignation, dismissal, and inability to carry out duties. However, in the actual practices that have been happened several times, the presidential successions in Indonesia were not always caused by the four conditions. The examples are the successions of Soekarno, Soeharto, and Abdurrahman Wahid. The three Presidents were dismissed without transparent legal reasons. Their dismissals were based merely on political decisions, not legal reasons. In addition, political transitions, internal conflicts, and economic crises contributed to the presidential successions in Indonesia.Praktik Pergantian Jabatan Presiden di IndonesiaAbstrakArtikel ini menganalisis Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) terkait dengan pergantian presiden di Indonesia. Pengaturan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang dasar sudah jelas kapan waktunya, yaitu lima tahun sekali. Akan tetapi, pergantian presiden merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan Indonesia mengatur pergantian presiden. Temuan ini membuktikan bahwa sesuai dengan Pasal 8 UUD NRI 1945 terdapat empat peristiwa pergantian presiden, yaitu mangkat, berhenti, diberhentikan dan tidak dapat melakukan kewajibannya. Namun, dalam praktek keempat peristiwa pergantian presiden tersebut tidak benar-benar diterapkan sebagaimana pergantian presiden yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Ketiga presiden tersebut mengalami pergantian presiden tanpa alasan hukum yang jelas, semata-mata didasarkan atas keputusan politik ketimbang alasan-alasan hukum. Selain itu, transisi politik, pergolakan dalam negeri dan krisis ekonomi ikut mengiringi pergantian presiden di Indonesia.Kata kunci: jabatan presiden, pergantian presiden, Undang-Undang Dasar 1945.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n2.a6

Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract : One voidance HGU, HGB and HP is because the rights that have expired, debate and legal interpretations always appear on the status of land and objects on it after the rights expire, the abolition of the right of the status of the land into state land. Termination of rights does not necessarily remove the civil rights / priority rights, civil rights / right of priority was still attached, do not disappear or end up on the former rights holders, although the time period has expired, all the buildings, plants and objects on it are still needed. If the buildings, plants and objects on it is not required then by itself remove civil rights / priority to the former holders of land rights. Keywords: Land State, priority rights, civil rightsIntisari : Salah satu hapusnya HGU, HGB dan HP adalah karena haknya yang telah berakhir, perdebatan dan tafsir hukum selalu muncul tentang status tanah dan benda-benda di atasnya setelah haknya berakhir, hapusnya hak maka status tanahnya menjadi tanah negara. Berakhirnya hak tidak serta merta menghapus hak keperdataan/hak prioritas, hak keperdataan/hak prioritas itu masih melekat, tidak hilang atau berakhir pada bekas pemegang hak, meskipun jangka waktunya telah berakhir, sepanjang bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya masih diperlukan. Jika bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya tidak diperlukan maka dengan sendirinya hapus hak keperdataan/prioritas terhadap bekas pemegang hak atas tanahnya. Kata Kunci: Tanah Negara, Hak Prioritas, Hak Keperdataan

ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 40 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective. The values of humanright should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasaripembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, shouldget a more prosperous life than the condition prior to the development process or at least they have similar condition as comparedto the situation before the land acquisition process takes place. . The activity should also protect people’s prosperity so that theydo not get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition. First, the loss of income due to the loss or decrease oflands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth,the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome.Key words: Human right, public inetrest, land acquisition.

Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstrak: This paper aims to examine the potential problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL) as the government's priority agenda to establish land registration throughout Indonesia. This study uses a normative legal research approach by analyzing the legislation related to land registration, especially PP. 24 of 1997 concerning Land Registration and Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 12 of 2017 as amended by Ministerial Regulation No. 6 of 2018. The potential of this problem relates to the issue of tax and income tax payable, human resources, facilities and infrastructure, issues absentee land, maximum excess of land ownership, abandoned land, announcement of physical and juridical data, and problems of application of the principles of contradictoire delimitation. The potential of this problem is described and is given alternative solutions on the implementation of PTSL. Alternative solution is by strengthening the regulation of PTSL in the form of Government Parliament (PP), either by revising PP. 24 of 1997 and by forming a separate PP on PTSL by clarifying the outlined problems.Intisari: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi permasalahan pendaftaran sistematik lengkap (PTSL) sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Kajian ini mengunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 12 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permen No. 6 Tahun 2018. Potensi permasalahan ini berkaitan dengan masalah biaya Pajak PPh dan BPHTB terhutang, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, serta masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Potensi masalah ini di diskripsikan dan diberikan aternatif solusi dalam pelaksanaan percepatan PTSL. Aternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat regulasi PTSL dalam bentuk Paraturan Pemerintah (PP) baik dengan cara merevisi PP No. 24 Tahun 1997 maupun dengan membentuk PP tersendiri mengenai PTSL yang pada pokoknya pengaturan isi-nya salah satunya memperjelas permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas.

Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik Dian Aries Mujiburohman
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 1 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: A land certificate is an official document issued by the Land Registry. This document is proof of ownership of a piece of land. In Indonesia, it usually comes together with a land book (Buku Tanah), a document in the form of a list providing juridical and physical data of a piece land whose ownership has been registered. . A certificate is the final product of land registration processes, which includes the process by electronic means. The certificate can both be issued in the form of printed document or digital document . The development of digital land certificate drove this research in analyzing the juridical and technical aspects of electronic certificates. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach. The results of this study indicate that in the juridical aspect of the Government Regulations on the E-Certificate,especially regarding the implementation, is not based on The Basic Agrarian Law (UUPA) as well as its implementing regulations. The implementation follows The ITE Law and The Job Creation Law (with PP No.18/2021 as the primary source of the law) instead. The technical aspect of E-Certificate, when viewed from safety factor, gives more certainty than the ones with analogsystem.. It is particularly due to the use of a digital signature encoded by a cryptographic algorithm protected by a certain code (Hash Code and QR Code). Consequently, only people who have authorities can access it. Keywords: electronic land certificate, electronic documents, land registration, digital signature Intisari: Pada dasarnya, sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berupa salinan buku tanah dan surat ukur yang telah disatukan. Sertipikat merupakan produk akhir dari semua proses pendaftaran tanah, hal terpenting adalah proses pendaftaran dari awal hingga akhir dengan cara elektronik. Sertipikat dapat diterbitkan dalam bentuk fisik/cetak kertas maupun digital/elektronik. Melihat perkembangan tersebut, tujuan penelitian ini hendak menganalisis aspek yuridis dan teknis sertipikat elektronik. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi aspek yuridis Permen Sertipikat-el khususnya terkait pelaksanaan Sertipikat-el tidak berdasarkan sumber hukum utama yaitu UUPA dan peraturan pelaksananya, namun mengacu pada UU ITE dan UU Cipta Kerja, sumber hukum utamanya terbit belakangan yaitu PP No. 18 Tahun 2021, namun PP tersebut juga sebagai ketentuan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Dalam aspek teknis sertipikat-el jika dilihat dari faktor keamanan lebih terjamin dibandingkan sertipikat analog, salah satunya menggunakan digital signature yang disandikan algoritma kriptografi dengan dilindungi dengan kode tertentu (Hash Code dan QR Code), dengan demikian hanya orang yang memiliki otoritas yang dapat mengaksesnya. Kata Kunci: Sertipikat Tanah Elektronik, Dokumen Elektronik, Pendaftaran Tanah, Tanda Tangan Elektronik.

MENYOAL PENAFSIRAN TANAH TELANTAR Dian Aries Mujiburohman
Jurnal Yudisial Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i1.168

ABSTRAKPutusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT merupakan putusan mengenai pembatalan keputusan penetapan tanah telantar yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT SMG. Pokok sengketa yang menjadi perdebatan dan tafsir dalam gugatannya adalah pengertian tanah telantar dan mengenai surat peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar serta implikasi pasca pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar oleh pengadilan tata usaha negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penafsiran pengertian tanah telantar dan penafsiran mengenai surat peringatan dalam Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT, serta apa implikasi pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar pasca Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN.JKT? Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan penafsiran mengenai pengertian tanah telantar terkait dengan frase “dengan sengaja” dan “tidak sengaja,” majelis hakim berpendapat bahwa hambatan pemanfaatan tanah karena menunggu proses permohonan pelepasan kawasan hutan dan permasalahan tata ruang serta kendala terhadap pembebasan lahan dan proses ganti rugi disimpulkan sebagai unsur ketidaksengajaan. Implikasi pembatalan surat keputusan penetapan tanah telantar adalah tidak dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara.Kata kunci: surat keputusan penetapan, tanah telantar, putusan pengadilan. ABSTRACTDecision of State Administrative Court Number 24/G/2013/PTUN.JKT constitutes a ruling of the revocation of a derelict land settlement agreement derived from Cultivation Rights on behalf of SMG Company. The subject of the dispute debated in the interpretation of the lawsuit is the definition of derelict land and warning letters, as regulated in Article 8 of Government Regulation Number 11 of 2010 regarding Policies and Utilization of Derelict Land and the implications of post-revocation of derelict land stipulated decree by the Administrative Court. The formulation of the problem in this research is the interpretation of derelict land definition and warning letters in the Administrative Court Decision Number 24/G/2013/PTUN.JKT, as well as the implication of revocation of derelict land settlement agreement after the court decision issuance. Through normative legal research method with case study approach, it can be underlined that there is difference in interpretation of the definition of derelict land related to the phrase “intentionally” and “unintentionally”, in which the judges argue that barriers to land utility are the still-in-process request of forest areas acquisition, spatial problems and constraints to land acquisition, as well as the compensation process concluded as an element of inadvertence. The revocation of the settlement agreement makes it impossible to use the derelict land for benefit of the people and the state.Keywords: determination decree, derelict land, court decision.

LEGALISASI TANAH-TANAH BEKAS HAK EIGENDOM Dian Aries Mujiburohman
Jurnal Yudisial Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v14i1.443

ABSTRAKDengan adanya ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka status tanah hak-hak barat hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980. Namun kenyataannya, banyak kasus sengketa tanah bekas hak barat yang belum dikonversi setelah lewat dua puluh tahun Undang-Undang Pokok Agraria berlaku. Salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa tanah bekas barat Eigendom Verponding Nomor 775a di Kabupaten Pekalongan. Upaya penyelesaian telah dilakukan secara litigasi dan non-litigasi, namun belum juga dapat diselesaikan. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana status hukum tanah bekas hak barat Eigendom Verponding Nomor 775a pasca putusan inkracht van gewijsde? Siapakah yang paling memiliki hak prioritas bekas hak barat tersebut? Permasalahan ini dikaji dengan metode normatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan kajian ini adalah tanah objek sengketa telah ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara tidak serta merta hapus hak atas tanahnya, karena hak keperdataan (kepemilikan) masih melekat pada pemegang hak. Cara menghapus hak keperdataan itu adalah dengan memberi ganti kerugian kepada pemegang hak.Kata kunci: hak eigendom; tanah negara; tanah bekas hak barat; konversi tanah. ABSTRACTWith the existence of conversion as stipulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, the status of western land rights was valid only until September 24, 1980. However, in practice, there are many cases regarding former western rights lands that have not been converted after twenty years of the concerning Basic Regulations on Agrarian Principles implementation. One of the cases occurred is a land dispute over former Eigendom Verponding Number 775a in Pekalongan Regency. Such efforts to reach the settlement have been set up both using litigation and non-litigation paths, nevertheless the dispute could not be resolved. The main issues that become the focus of this study are: how is the legal status over the former western right land of Eigendom Verponding Number 775a after nal court decision (inkracht van gewijsde)? who has the most priority rights over the former western right land? These issues are examined using a normative method through cases and statutes. The conclusion from this study appears as the disputed land that has been stipulated as the land controlled by the state does not necessarily abolish its land rights, because the civil rights (ownership) are still attached to the rights holder. A mean to remove the civil rights is by paying compensation to the rights holder.Keywords: eigendom rights; state land; former western rights land; land conversion.

Co-Authors Akur Nurasa Alfons Alfons Alfons, Alfons Andari, Dwi Titik Wulan Andari, Dwi Wulan Titik Antonio Tilman Ariel Hary Aristo Artika, I Gede Kusuma azizah, salwa Dewi, Asih Retno Dwi Wulan Pujiriyani Dwi Wulan Titik Andari Fahruddin, Muh. Farijwajdi Faris Islami Wibisono Fauziah, Della Fariha Fitra Alvian Harvini Wulansari Haryo Budhiawan Hesty Wahyuni I Gede Kusuma Artika I Kadek Sigit Aryadi Rai Karin Elviani Haning Khasanah, Dian Dewi Khumara, Gansar Krisnawan Andiyanto Lusiana Maryati Karuni Poso Teku M. Nazir Salim Maulana Rafi Danendra monica Puspita Agus triana Muh Arif Suhattanto Muh. Galil Gibran Muhammad Rizaldi Mujiati Mujiati Mujiati Mujiati Prasetya, Dimas Bayu Candra Putri Shenia, Aurellia Rezky Zamzani Rochmat Junarto Rofiq laksamana Rohmat Junarto Sarjita, Sarjita Sri Kistiyah Sudibyanung Sudibyanung Sukayadi Sukayadi Supadno, Supadno Supama, Yohanes Sutaryono Taolin, Fitriana Trinengsi Turut, Dwi Rahmawan Wasyilatul Jannah Westi Utami Wibisono, Alvanto Widarbo , Koes Widhiana Hestining Puri Wulansari, Harvini Yudanto, Danang Cahyo

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search