Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi UNES Journal of Swara Justisia Limbago: Journal of Constitutional Law Focus Journal Law Review
A. Zarkasi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Kegagalan Dinasti Politik di Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Dimas Rizal; A. Zarkasi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i3.2893

Abstract

A good democracy can be seen from the opportunities of all people involved in the political process. Opening opportunities for public participation to compete for political positions at the regional and national levels according to applicable regulations. In fact, the community is hampered by social status as a result of the existence of a political dynasty. The presence of political dynasties at the regional and national levels makes the substance of democracy difficult to implement. The approach taken in this study uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling technique with interview techniques with direct sources of information. As well as secondary data that comes from various references such as documents and websites that contain the data needed by the author in this study. The results of the research of the Ahmadi-Alvia Pair were significantly superior in demographic factors, because this pair came from the Pesisir Bukit and Pondok Tinggi sub-districts which were very lucky demographically. And the tagline "change" is also the key to the couple's success, because Fikar Azami was the son of the Mayor of Sungai Full two previous terms. So that people see the Ahmadi-Alvia figure as a figure who can change the Full River City with the vision of "Creating a Fully Advanced River City (Independent, Religious, Honest, Superior) and Just".
Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Menurut Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum Ilham Pratama, Daffa; A. Zarkasi; Amin, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.32973

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bertujuan menjamin aksesterhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin sesuai amanatdalam konstitusi. Namun demikian, Implementasi UU Bantuan Hukum pada tingkat daerahsaat ini masih banyak yang terbatas pada pemberian jasa hukum saja bukan dalampenegakan hukumnya. Mengakibatkan pada prakteknya terdapat keraguan antara peran dankewenangan dari tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan danpenganggaran bantuan hukum. Ketentuan yang diatur UU Bantuan Hukum masih menjadikomplektifitas dalam penerapan yang dimana pemerintah pusat mendorong peran aktifpemerintah pusat dalam penyelenggaran bantuan hukum. Sedangkan pemerintah daerahhanya diberikan pilihan untuk menerapkannya tanpa ada sebuah keharusan. Keterlibatantadi menimbukan masalah seperti ruang lingkup penerima manfaat yang terbatas, serta perandan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat daerah yangbelum jelas. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian Normatif yang didasaribahan hukum dan penelitin terdahulu ini membahas mengenai peran dan kewenanganpemerintah daerah berdasarkan UU Bantuan Hukum di Indonesia.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi Zanur, Annisa; A. Zarkasi; Yarni, Meri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.36209

Abstract

Studi ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 13 tahun 2012 tentang pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi. Meskipun telah diberlakukan lebih dari satu dekade yang lalu, tujuan dari peraturan tersebut untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan bagi pengguna jalan belum tercapai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dari wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dan data sekunder dari dokumen-dokumen resmi dan literatur. Temuan menunjukkan bahwa mandat pembangunan jalan khusus angkutan batu bara belum direalisasikan, sehingga jalan umum masih digunakan untuk angkutan batu bara. Praktik ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan, dan bahaya keselamatan bagi masyarakat. Selain itu, upaya untuk mengatur jadwal pengangkutan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar tidak konsisten dan tidak efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa tidak ada komitmen serius dari pemerintah untuk menegakkan peraturan dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan perusahaan tambang batubara. Temuan-temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan implementasi dan penegakan peraturan transportasi batu bara yang lebih ketat di Provinsi Jambi.
Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024 Azizah Nst, Nuur; A. Zarkasi; Iswandi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/cq4wbt25

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan implementasi hukum yang berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebelum masa kampanye resmi Pemilu 2024. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemasangan APK pada masa sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus pada analisis bahan hukum positif, termasuk Undang-Undang, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang tegas melarang pemasangan APK sebelum waktu yang ditentukan, pelanggaran masih sering terjadi. Bawaslu memiliki kewenangan terbatas dalam menertibkan pelanggaran pada masa calon sementara, yang mengindikasikan kebutuhan akan peraturan yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih konsisten. Implikasi dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk memperkuat kewenangan Bawaslu dalam menegakkan aturan, meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi pemilu, serta perlunya kerjasama erat antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan partai politik untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia.
The Honorary Board of Election Organizers (DKPP) as an Ethical Judicial Institution for Election Organizers Wein Arifin; A. Zarkasi; Sukamto Satoto
Focus Journal : Law Review Vol 4 No 2 (2024): Focus Journal Law Review Vol. 4 No. 2
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v4i2.274

Abstract

The Honorary Board of Election Organizers (DKPP) is an election organizing body tasked with handling violations of the code of ethics of election organizers. DKPP is a state institution established by law. As a state institution that organizes elections, DKPP has the authority to examine, call, sanction and decide on violations of the code of ethics of election organizers. This authority is implemented through a judicial process such as in general courts, namely the process of examining reporting witnesses, reported witnesses, expert statements, validation of evidence, and reading of the verdict. The DKPP's decision is final and materially binding. The trial of violations of the code of ethics held by the DKPP and added to having the nature of a final and binding decision makes the DKPP in several judicial body decisions referred to as a quasi public court, while in the Constitutional Court decision the DKPP is interpreted as a single function of organizing the Election together with the KPU and Bawaslu, meaning that the DKPP is an election organizing institution.Based on this, this study formulates the problem formulation, namely how is the position and authority of the DKPP as a state institution that organizes elections that functions as a quasi public court? This research is a normative legal research whose nature is descriptive and from the perspective of its form is a prescriptive research. This research uses a legislative, conceptual, historical, conceptual, and comparative approach. The research results conclude that the DKPP is an election organizer in the form of an auxiliary state organ that is independent. The DKPP has the authority to enforce the code of ethics of election organizers which in character is almost the same as a general court. The DKPP's decision is final and materially binding. Based on this, the DKPP as a state institution that organizes elections can be called quasi ethical court of  public nature.
Co-Authors Azizah Nst, Nuur Dimas Rizal Ilham Pratama, Daffa Iswandi Meri Yarni Muhammad Amin Sukamto Satoto Wein Arifin Zanur, Annisa