Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM Yosephine Adinda D S; Tifani Rizki Dianisa; Ghina Khalda Naila; Heri Indrajat; Muhammad Haikal Arsya; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.55726

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan sistem pembayaran dan penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan melalui e-digital belum sesuai dengan harapan. Artinya, banyak wajib pajak, termasuk UMKM, yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kemajuan teknologi informasi, selain mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid 19. Dampak kebijakan perpajakan terkait penurunan tarif pajak dan berbagai fasilitas pemberian insentif, relaksasi, dan pengembalian pajak (restitusi) kepada UMKM berdampak pada peningkatan kepatuhan dan kelancaran pembayaran kewajiban. utang pajak wajib pajak. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap warganya.
Status Hukum Anak Perusahaan BUMN: Antara Entitas Mandiri dan Kendali Negara Muhammad Haikal Arsya; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalamn perekonomian nasional dan dapat membentuk anak perusahaan (subsidiary) guna meningkatkan daya produksi maupun daya saing. Namun, status hukum anak perusahaan BUMN masih menjadi perdebatan, terutama terkait kepemilikan dan regulasi yang mengikatnya. Penelitian ini menganalisis status hukum anak perusahaan BUMN serta tanggung jawab perusahaan induk terhadapnya dengan pendekatan normative melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan entitas hukum mandiri yang tidak termasuk ke dalam kategori BUMN. Oleh karena itu, anak perusahaan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun dengan tetap memperhatikan Undang-Undang BUMN. Meskipun demikian, perusahaan induk tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasannya, terutama jika terjadi dominasi dalam pengambilan keputusan. Implikasi temuan ini menegaskan perlunya kepastian hukum dalam pengelolaan anak perusahaan BUMN agar tidak terjadi ambiguitas dalam pertanggungjawaban hukum dan keuangan. Regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara independensi anak perusahaan dan pengawasan negara atas asset BUMN.